Posts Tagged with dan

posted by Syncore on December 5, 2023
Eksistensi Museum Nasional diawali dengan berdirinya sebuah himpunan yang bernama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, didirikan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 24 April 1778.Pada masa itu di Eropa tengah terjadi revolusi intelektual (Zaman Pencerahan) yaitu dimana orang mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan.Pada tahun 1752 di Haarlem, Belanda berdiri De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Perkumpulan Ilmiah Belanda). Hal ini mendorong orang-orang Belanda di Batavia (Indonesia) untuk mendirikan organisasi sejenis.Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BG) merupakan lembaga independen yang didirikan untuk tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang-bidang ilmu biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 6, 2023
Menteri Desa mendorong agar BUMDes segera berbadan hukum dan memperoleh sertifikat ijin usaha (nomor induk berusaha).Status badan hukum BUMDes selain mempermudah BUMDes berhubungan dengan pihak ketiga, juga mempermudah dalam memperbesar skala usaha yang dimilikinya.Peraturan Badan Hukum BUMDes diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Sehingga sudah sejatinya BUMDes dapat menerapkan amanat dari peraturan pemerintah ini.Karena jika BUMDes telah berstatus badan hukum akan memperoleh benefit yang tidak bisa didapatkan oleh BUMDes-BUMDes lainnya.1.BUMDes berbadan hukum dapat mengurus nomor induk berusaha melalui Online Single Submission (OSS).Jika BUMDes belum berbadan hukum, maka akan sudah karena syarat-syarat yang diminta dalam OSS sama dengan halnya . . . Read more
posted by Syncore on December 8, 2023
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam menopang sektor perekonomian nasional. Koperasi dan UMKM merupakan wujud implementasi ekonomi kerakyatan yang mengoptimalkan potensi masyarakat untuk kemajuan daerah.Pemerintah telah berupaya untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.Kebijakan pengembangan bidang Koperasi dan UMKM menjadi salah satu pilar ekonomi yang penting dalam menyukseskan tujuan pengembangan nasional. Dalam mewujudkan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cilegon, Dinas Koperasi UMK Kota Cilegon bersama . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 6, 2023
Hari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang jatuh di tanggal 2 Februari 2023 diperingati secara besar-besaran oleh Kemendes PDTT di Bintan, Kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau.Pada kegiatan yang dihadiri unsur Kemendes PDTT, unsur pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Batam dan Kecamatan Bintan ini turut juga diberikan penghargaan bagi BUMDes dan BUMDes Bersama yang telah sukses. Salah satu indikator kesuksesan BUMDes adalah mampu mencapai status badan hukum. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar pada hari yang sama di opini koran Jawa Pos menyampaikan bahwa status badan hukum harus menjadi target BUMDes agar bisa berkembang. Status badan hukum BUMDes dapat . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 6, 2023
Di penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan ketika penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) pertama kali terdeteksi di Wuhan, China. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia.Hingga tahun 2022, belum jelas kapan kenormalan akan kembali, meski telah ditemukan vaksin untuk mencegah penyebarannya. Penyebaran yang begitu pesat memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dirasa memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat lantaran semua bentuk kegiatan dilakukan di rumah atau WFH (Work From Home) yang berdampak banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah membuat kebijakan untuk menanggulangi masalah dengan . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 5, 2023
Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang disahkan oleh DPR Republik Indonesia memberikan angin segar bagi desa. Karena kemudian desa mendapat status sebagai wilayah sendiri yang tidak lagi berada dalam kungkungan kabupaten.Desa menjadi wilayah otonom yang dapat mengatur wilayahnya sendiri, selain itu dapat membentuk badan usaha milik desa yang memiliki status badan hukum.Menteri Desa dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam opininya di koran Kompas cetak pada 20 Januari 2023 menyebut bahwa lahirnya Undang-Undang Desa ini mendorong terbentuknya mentalitas reformasi yang membentuk desa berdaulat dan berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat desa. Pada opini yang sama Mendes PDTT . . . Read more
posted by Syncore on December 8, 2023
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi model pengelolaan organisasi di sektor publik yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan layanan yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan proses yang terstruktur dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.Pentingnya Monitoring dan Evaluasi pada BLUD Keterbukaan Transparansi: Proses monitoring dan evaluasi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah dan masyarakat tentang kinerja BLUD. Ini memungkinkan transparansi yang diperlukan dalam penggunaan anggaran, efisiensi operasional, dan pencapaian tujuan organisasi.Perbaikan Berkelanjutan: Melalui analisis yang terus-menerus, BLUD dapat mengidentifikasi area di mana peningkatan diperlukan. Evaluasi berkala membantu dalam menyesuaikan strategi, proses, atau kebijakan untuk meningkatkan . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 5, 2023
Adanya BUMDes yang dibentuk oleh pemerintah desa memiliki harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang ada. Yang mana ini mengembangkan potensi desa untuk kepentingan desa nantinya.Tata cara dalam pendaftaran Sertifikasi BUMDes sendiri cukup mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja contohnya perorangan, pengurus BUMDes, pemerintah desa, atau yang mewakili untuk sertifikasi tersebut.Tentu saja karena dengan adanya dokumen yang sesuai ketentuan akan diinput kedalam Sistem Informasi Data atau SID yang merupakan dokumen untuk mengesahkan dalam musyawarah BUMDes.Dalam musyawarah desa nantinya akan menghasilkan dokumen yang mana seperti Dokumen berita acara pendirian BUMDes, dokumen musyawarah desa, dan masih ada yang lainnya. Menurut . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 8, 2023
 Bumdes.id – Desa, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, memiliki potensi yang tak terbatas. Setiap desa memiliki ciri khas, keunikan, dan produk-produk unggulan yang menjadi cermin dari identitas lokalnya. Dalam rangka memahami esensi keberagaman di tingkat desa, kita perlu menyoroti Produk Unggulan Desa yang menjelma sebagai ikon, mewakili warisan budaya dan keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat setempat.Mengapa Produk Unggulan Desa Penting?Produk unggulan desa tidak hanya sekedar barang atau hasil pertanian, melainkan mencakup segala hal yang menjadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat desa. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki setiap desa. Selain itu, Produk Unggulan Desa juga . . . Read more
posted by Syncore on December 8, 2023
Balai Inseminasi Buatan (BIB) Provinsi Jawa Tengah kembali mempercayakan konsultan Syncore BLUD dalam pilot project Kajian Kelayakan. Dihadiri oleh sejumlah tim BIB yang terdiri dari Bapak Agus Sucipto, S.PT., M.Si selaku Kepala Balai Inseminasi Buatan beserta jajarannya dipertemukan dengan tim Konsultan BLUD dalam acara Kick Off Meeting yang diselenggarakan secara online melalui zoom meeting.Rangkaian acara ini membahas mengenai detail penyusunan kajian kelayakan BIB yang meliputi timeline penyusunan dokumen, data-data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen kajian kelayakan, serta struktur dokumen yang akan disusun. Agenda ini melibatkan kedua belah pihak yang akan bekerjasama dalam penyusunan dokumen ini. Kajian kelayakan (feasibility study) merupakan . . . Read more