Posts Tagged with BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah lembaga pemerintah yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan publik secara mandiri. Sebagai entitas yang beroperasi dengan otonomi, BLUD bertanggung jawab atas administrasi keuangannya sendiri, termasuk pengelolaan dokumen administratif. Pelatihan dokumen administratif dalam BLUD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa entitas ini dapat menjalankan tugasnya dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks BLUD, dokumen administratif mencakup berbagai jenis informasi, mulai dari dokumen keuangan, laporan kinerja, dokumen perencanaan, hingga dokumen yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Dokumen-dokumen ini tidak hanya penting untuk pengelolaan internal BLUD, tetapi juga untuk pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, seperti pemegang saham . . . Read more

Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. Selain itu, pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari pemimpin (sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan).Pejabat keuangan (sebagai penanggung jawab keuangan) dan pejabat teknis (sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya).Pada artikel kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pejabat keuangan. Secara umum pejabat keuangan bertanggung jawab atas keuangan BLUD, jika dirincikan lebih detail maka tugas pejabat keuangan adalah sebagai berikut : Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuanganMengkoordinasikan penyusunan RBAMenyiapkan DPA Melakukan pengelolaan . . . Read more

Pada tanggal 27 November 2023, Tim Konsultan Syncore BLUD bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat melakukan kegiatan Pendampingan Persiapan BLUD Puskesmas Kabupaten Bangka Barat.Hal ini dilakukan sebagai bentuk perbaikan dokumen administratif yang telah dinilai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. Dari hasil penilaian tersebut, ke empat puskesmas di Kabupaten Bangka Barat yang melakukan pengajuan penerapan BLUD mendapatkan beberapa revisi. Revisi tersebut menyangkut perbaikan yang dibutuhkan untuk melengkapi dokumen administratif yang telah disusun oleh puskesmas.Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat melakukan koordinasi dengan tim konsultan syncore BLUD untuk memperbaiki dan memberikan pemahaman kepada setiap puskesmas terkait apa saja . . . Read more

Di dalam sebuah Negara pasti memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk dalam memenuhi hak serta kebutuhan dasar demi terlaksananya pelayanan publik. Hal tersebut terdapat pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah wajib menciptakan kepercayaan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Menurut Osborne and Gaebler (1992) menjelaskan bahwa salah satu cara membangun kepercayaan publik dengan melalui adanya sebuah inovasi dalam mewirausahakan pemerintah pada paradigma baru yang biasa disebut paradigma Reinventing Government.Konsep Reinventing Government sendiri lebih dikenal dengan Enterprising Government yang merupakan penerapan mewirausahakan pemerintah. Konsep Enterprising Government . . . Read more

BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau satuan kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Republik Indonesia yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa layanan umum dalam bentuk barang/jasa yang tidak memprioritaskan keuntungan dan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari lembaga pemerintah daerah dan status hukumnya tidak terpisahkan dari pemerintah daerah. Dibandingkan dengan SKPD umum, model pengelolaan keuangan BLUD memberikan kebebasan berupa fleksibilitas untuk menerapkan praktik bisnis yang baik serta sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari peraturan umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan, BLUD memiliki fleksibilitas, antara lain adalah pengelolaan . . . Read more

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi model pengelolaan organisasi di sektor publik yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan layanan yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan proses yang terstruktur dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.Pentingnya Monitoring dan Evaluasi pada BLUD Keterbukaan Transparansi: Proses monitoring dan evaluasi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah dan masyarakat tentang kinerja BLUD. Ini memungkinkan transparansi yang diperlukan dalam penggunaan anggaran, efisiensi operasional, dan pencapaian tujuan organisasi.Perbaikan Berkelanjutan: Melalui analisis yang terus-menerus, BLUD dapat mengidentifikasi area di mana peningkatan diperlukan. Evaluasi berkala membantu dalam menyesuaikan strategi, proses, atau kebijakan untuk meningkatkan . . . Read more

Pada kesempatan kali ini tanggal 15-17 November 2023, UPTD Pengelolaan Dana Bergulir melakukan asistensi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan BLUD dengan baik. Dalam acara asistensi ini didampingi oleh konsultan BLUD dan diselenggarakan di kantor Meravi id. Acara ini dimulai dengan pembahasan mengenai alur pergeseran anggaran. Rencana Bisnis Anggaran yang biasa disingkat RBA dapat dilakukan pergeseran dengan mudah apabila RBA murni maupun RBA perubahan sudah disahkan sebelumnya. Pengesahan RBA dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini bertujuan agar baik RBA Murni maupun RBA Perubahan yang telah disahkan atau ditetapkan ketika dilakukan pergeseran tidak akan mengubah anggaran yang ditetapkan sebelumnya. . . . Read more

Pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 14-15 November 2023. BLUD Syncore menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep di Forriz Hotel, Yogyakarta. Ada 6 peserta yang berpartisipasi dalam Workshop Pelatihan Penyusunan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang terdiri dari: Perekonomian Setda (2 orang), Puskesmas Bluto (2 orang), Dinas Kesehatan (2 orang).Permendagri 79 Tahun 2018 : BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pendorong pengelolaan BLUD yaitu: Fleksibilitas, Sistem Pembayaran . . . Read more

PT Syncore Indonesia adalah perusahaan jasa yang memberikan konsultasi, pelatihan dan penerapan Manajemen Keuangan & Bisnis dengan fokus pada Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang didukung oleh para profesional di bidang keuangan, pelatihan manajemen dan teknologi informasi. Salah satu program dalam PT Syncore Indonesia adalah Blud.co.id, ini merupakan program untuk pelatihan, pendampingan oleh pakar keuangan yaitu Niza Wibiyanan Tito, M. Kom, M. M, CAAT yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam pendampingan dari sabang sampai marauke untuk membantu dalam proses pendampingan guna membantu seluruh instansi pemerintah yang meneraokan BLUD dan penyediaan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi BLUD yang sesuai dengan Permendagri 78/2018. Pengelolaan . . . Read more

Syncore Indonesia kembali mengadakan Workshop Pelatihan Penatausahaan Keuangan RSUD Puri Husada Tembilahan Indragiri Hilir Riau mengenai BLUD yang berlangsung selama 3 hari di Hotel Forriz, Yogyakarta. Membahas sejak ditetapkannya Permendagri 61/2007 sampai dengan sekarang dengan ditetapkannya Permendagri 79/2018, sudah ada beberapa unit kerja pada Pemda yang tugas dan fungsinya memberi pelayanan langsung pada masyarakat telah menerapkan BLUD. Pelayanan tersebut, antara lain berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, wisata, air minum, pengelolaan kawasan, dan pengelolaan dana khusus. Dari beberapa jenis pelayanan tersebut, pelayanan bidang kesehatan yang paling banyak menerapkan BLUD. Hal tersebut sejalan dengan amanat dalam Pasal 6 ayat (1) Permendagri 61/2007 . . . Read more