Posts Tagged with Desa

Tim Pendamping Keluarga yang biasanya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan monitoring program-program intervensi pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan keluarga di tingkat desa.TPK desa bergerak dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan, pengendalian, penyuluhan, penyaluran serta monitoring program-program intervensi kesehatan, gizi dan kesejahteraan di tingkat desa. Beberapa program-program intervensi dari pemerintah adalah penyaluran bantuan sosial, pencegahan dan pemberantasan stunting, serta pengawasan penyaluran program keluarga harapan.Jenis-jenis di atas merupakan bagian dari tugas TPK desa 2022 dan berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Mengapa desa perlu memiliki Tim Pendamping Keluarga di tingkat desa? Ada banyak penjelasan mengenai pembentukan gugus tugas tim pendamping . . . Read more

Desa Swakarsa adalah salah satu kriteria atau sebutan bagi desa-desa di Indonesia yang memiliki indikator-indikator tertentu.Penyebutan ini perlu diperhatikan karena menjadi tolak ukur dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.Perencanaan ini merupakan bagian dari warisan pembangunan era Soeharto (Orde Baru) yang membagi rencana pembangunan dalam jangka waktu lima tahun tertentu. Kriteria desa swakarya ditentukan dari bisa tidaknya mengelola potensi desa.Baik potensi produk-produk unggulan, sumber daya manusia hingga potensi wisatanya. Desa Swakarya merupakan penyebutan bagi desa kelas menengah, alias desa yang berada di atas status desa swadaya namun belum mencapai status desa swasembada.Sesuai namanya, desa swakarya merupakan desa yang berada dalam tahap pra-swasembada. . . . Read more

Pendamping desa memiliki tugas, pokok dan fungsi yang penting dalam mendorong desa menjadi maju. Kabar terbaru pendamping desa menjadi kabar yang senantiasa dinantikan karena berkaitan erat dengan maju dan mundurnya sebuah desa.Fungsi pendamping desa dihapuskan tidak akan bisa karena memenuhi ketentuan Undang-Undang. Ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disusul dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 (Permendes 3/2015) tentang Pendampingan Desa.Kedua payung hukum diatas adalah landasan hukum diangkatnya pendamping desa untuk membantu mendampingi pembangunan desa.Pendamping desa diangkat dan dikontrak . . . Read more

Salah satu tantangan desa dan BUMDes pasca pandemi adalah melakukan transformasi digital produk-produk UMKM desa.Musababnya karena rantai pasokan penjualan banyak beralih dari proses penjualan tatap muka menjadi online.Sehingga pelaku usaha dan pemilik bisnis memerlukan kemampuan dan keterampilan dalam mengantisipasi perubahan pasar.Pandemi juga merubah peta kepemilikan smartphone dan akses data. Kini lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia telah terhubung dengan akses internet baik melalui komputer, tablet maupun handphone.Fakta ini menunjukkan bahwa perlunya BUMDes memahami peta konsumen digital agar dapat memanfaatkan momentum dengan baik.Produk-produk unggulan desa kini tidak hanya dijual melalui aplikasi atau marketplace. BUMDes dapat mendorong produk-produk umkm dijual secara digital . . . Read more

Membuat logo BUMDes nasional dapat dilakukan setelah pendirian BUMDes selesai. BUMDes dapat didirikan melalui musyawarah desa. Aturan ini dituliskan dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.Beberapa tahapan dan tatacara pendirian juga diatur dalam payung hukum yang sama, misalnya persiapan draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pengesahan pendirian melalui peraturan desa. Selain mengesahkan dokumen-dokumen pendirian. Pengurus BUMDes dan pemangku kepentingan desa dapat mulai menyusun logo bumdes.Logo bumdes kemendesa dapat menjadi referensi rujukan tata cara membuat logo BUMDes. Caranya dengan mencari pembanding logo-logo BUMDes yang telah mendapat sertifikat badan hukum.Membuat logo bumdes sendiri diserahkan secara musyawarah kepada masyarakat desa. Sehingga . . . Read more

BUMDes Kemudo Makmur adalah salah satu Mitra dari Bumdes.id yang berhasil menjadi BUMDes yang menuju menjadi BUMDes Mandiri. Tidak memiliki bentang alam atau wisata tidak menyurutkan keinginan desa kemudo untuk dapat memperbaiki perekonomian desa.Degan persoalan-persoalan yang muncul dan melihat banyak warganya yang memiliki produk membuat BUMDes kemudo makmur mendirikan unit usaha supermarket desa yang diberi nama kamajaya mart,pengembangan unit usaha ini sudah ada sejak tahun 2016.Berhasil mendirikan supermarket desa yang menampung UMKM sekitar untuk menampung hasil produk UMKM, pemerintah desa Kemudo Kabupaten Klaten kreatif mendirikan toko yang khusus menjual produk UMKM di desa Kemudo.Hal ini dapat menjadikan contoh dan alternatif . . . Read more

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap orang, oleh karena itu program ketahanan pangan menjadi penting karena menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.Permendesa PDTT No. 19 sejak 2017 tentang Penggunaan Utama Dana Desa Tahun 2018.Dana desa dimintakan melakukan pembangunan lahan swasembada pangan agar mampu menciptakan ketahanan pangan bagi warga desa.Menggunakan tanah milik penduduk desa untuk menghasilkan berbagai Makanan bagi penduduk desa untuk dikonsumsi sendiri.Dana desa harus mampu mendorong warga untuk memanfaatkan lahan yang sebelumya tidak memiliki potensi, dijadikan produktif untuk produksi berbagai produk kebutuhan keluarga, seperti sayur mayur, perikanan, dan lain-lain.BUMDes bantu desa perkuat ketahanan pangan: BUMDes memiliki unit usaha yang . . . Read more

Pada November 2022, Bumdes.id ditunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendampingi pembentukan kelembagaan pengelolaan bekas lahan kritis di Kabupaten Wonosobo.Pengelolaan ini merupakan bagian dari program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi Lahan Akses Terbuka (LAT) yang memiliki karakteristik bekas tambang, lahan kritis tidak produktif, dan lahan-lahan terisolir agar bisa terkelola dengan baik.Bumdes.id ditunjuk untuk memberikan pendampingan pembentukan lembaga masyarakat baik berbentuk Badan Usaha Milik Desa, perkumpulan ataupun badan usaha yang dikelola oleh masyarakat sekitar untuk mengelola Lahan Akses Terbuka (LAT). Bumdes.id memberikan pelatihan dan pendampingan dimulai dari asesmen, pemetaan masalah, pemetaan potensi, wawancara kepada . . . Read more

Hari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang jatuh di tanggal 2 Februari 2023 diperingati secara besar-besaran oleh Kemendes PDTT di Bintan, Kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau.Pada kegiatan yang dihadiri unsur Kemendes PDTT, unsur pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Batam dan Kecamatan Bintan ini turut juga diberikan penghargaan bagi BUMDes dan BUMDes Bersama yang telah sukses. Salah satu indikator kesuksesan BUMDes adalah mampu mencapai status badan hukum. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar pada hari yang sama di opini koran Jawa Pos menyampaikan bahwa status badan hukum harus menjadi target BUMDes agar bisa berkembang. Status badan hukum BUMDes dapat . . . Read more

Pada tanggal 2 Februari 2023 kemarin diperingati sebagai Hari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi secara khusus mengadakan peringatan di Bintan, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dalam kunjungannya ke Bintan memberikan beberapa penghargaan kepada beberapa pengurus BUMDes yang berhasil dan sukses membawa BUMDesnya. Peringatan Hari BUMDes sendiri dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri desa PDTT Nomor 110 Tahun 2022 mengenai Hari BUMDes setiap tanggal 2 Februari pada setiap tahunnya.Peringatan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pengurus BUMDes dan pemangku kepentingan melakukan refleksi atas pengelolaan BUMDes selama ini. Pengelolaan BUMDes sendiri disesuaikan dengan . . . Read more