Posts Tagged with atas

 Perubahan dalam dunia akuntansi merupakan perubahan yang cukup signifikan jika terkait dengan perubahan standar akuntansi yang diterapkan. Hal ini akan berimbas pada penyesuaian dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan setiap instansi menyesuaikan dengan standar yang terbaru. Siti Hasna Fathimah, selaku Tim Konsultan Syncore Consulting menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), maka perlu strategi mitigasi terhadap tantangan tersebut. Dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) per Januari 2025, maka instansi memerlukan langkah-langkah penyesuaian yang cermat dalam pemenuhan standar keuangan yang lebih transparan dan komprehensif. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan berbagai tantangan . . . Read more

Paragraf 83 Kerangka Konseptual Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut: Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; Menyajikan ikhtisar pencapaian . . . Read more

Laporan Keuangan Usaha BUMDes perseroan terbatas diatur khusus dalam payung hukum yang berbeda. Sementara laporan usaha BUMDes diatur dalam PP 11 Tahun 2021.Pada training of trainers (TOT) BUMDes ke-46 yang diadakan Bumdes.id dengan pemateri utama Wahyudi Anggoro Hadi dan Siti Hasna Fatima. Terdapat pertanyaan dari peserta TOT mengenai penyusunan laporan keuangan BUMDes dan penyusunan laporan keuangan unit usaha BUMDes. Keduanya memiliki perbedaan mengingat BUMDes dan unit usahanya bisa menjadi entitas yang terpisah. Jika unit usaha BUMDes berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Koperasi, maka penyusunan laporan keuangannya terpisah dari BUMDes.Menyusun Laporan Usaha BUMDesBUMDes sendiri merupakan badan hukum yang memiliki pengaturan tersendiri . . . Read more

Jika BUMDes berniat memiliki Perseroan Terbatas, bagaimana mekanisme pendirian, pengelolaan serta pelaporan keuangan dan pertanggungjawabannya?Bumdes.id akan memaparkan tahapan dan teknik serta panduan-panduan dasar hukum BUMDes dapat mendirikan unit usaha berbentuk perseroan terbatas. Pada Peraturan pemerintah No 11 Tahun 2021 dan juga Undang-Undang Desa Tahun 2014, BUMDes dapat mendirikan unit usaha yang berada dibawah kendali BUMDes secara langsung maupun tidak langsung. Pendirian unit usaha BUMDes dapat dilakukan secara langsung melalui persetujuan pengurus BUMDes, pengawas BUMDes dan penasehat BUMDes, atau jika berdampak luas dapat melalui musyawarah desa. BUMDes dapat mendirikan unit usaha berbentuk perseorangan, badan usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas dan . . . Read more

Pada November 2022, Bumdes.id ditunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendampingi pembentukan kelembagaan pengelolaan bekas lahan kritis di Kabupaten Wonosobo.Pengelolaan ini merupakan bagian dari program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi Lahan Akses Terbuka (LAT) yang memiliki karakteristik bekas tambang, lahan kritis tidak produktif, dan lahan-lahan terisolir agar bisa terkelola dengan baik.Bumdes.id ditunjuk untuk memberikan pendampingan pembentukan lembaga masyarakat baik berbentuk Badan Usaha Milik Desa, perkumpulan ataupun badan usaha yang dikelola oleh masyarakat sekitar untuk mengelola Lahan Akses Terbuka (LAT). Bumdes.id memberikan pelatihan dan pendampingan dimulai dari asesmen, pemetaan masalah, pemetaan potensi, wawancara kepada . . . Read more

Di penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan ketika penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) pertama kali terdeteksi di Wuhan, China. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia.Hingga tahun 2022, belum jelas kapan kenormalan akan kembali, meski telah ditemukan vaksin untuk mencegah penyebarannya. Penyebaran yang begitu pesat memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dirasa memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat lantaran semua bentuk kegiatan dilakukan di rumah atau WFH (Work From Home) yang berdampak banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah membuat kebijakan untuk menanggulangi masalah dengan . . . Read more