Posts Tagged with Tahapan

Pengertian Keuangan Negara dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pada Pasal 1. Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.Serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara tersebut meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;Penerimaan negara dan penerimaan daerah;Pengeluaran negara dan pengeluaran daerah;Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat . . . Read more

Tata kelola keuangan melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.Berikut adalah beberapa tahapan tata kelola keuangan yang umum dilakukan oleh suatu organisasi atau entitas: Perencanaan keuangan: Tahap ini melibatkan perencanaan penggunaan dana dan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan keuangan mencakup penentuan anggaran, proyeksi pendapatan dan pengeluaran, serta strategi pengelolaan keuangan jangka panjang.Penganggaran: Setelah perencanaan keuangan dilakukan, tahap selanjutnya adalah membuat anggaran yang terperinci dan realistis. Anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penggunaan dana dan sumber daya keuangan organisasi.Pelaporan keuangan: Pelaporan keuangan adalah proses dokumentasi dan penyampaian informasi . . . Read more

Desa Swakarsa adalah salah satu kriteria atau sebutan bagi desa-desa di Indonesia yang memiliki indikator-indikator tertentu.Penyebutan ini perlu diperhatikan karena menjadi tolak ukur dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.Perencanaan ini merupakan bagian dari warisan pembangunan era Soeharto (Orde Baru) yang membagi rencana pembangunan dalam jangka waktu lima tahun tertentu. Kriteria desa swakarya ditentukan dari bisa tidaknya mengelola potensi desa.Baik potensi produk-produk unggulan, sumber daya manusia hingga potensi wisatanya. Desa Swakarya merupakan penyebutan bagi desa kelas menengah, alias desa yang berada di atas status desa swadaya namun belum mencapai status desa swasembada.Sesuai namanya, desa swakarya merupakan desa yang berada dalam tahap pra-swasembada. . . . Read more

Salah satu tantangan desa dan BUMDes pasca pandemi adalah melakukan transformasi digital produk-produk UMKM desa.Musababnya karena rantai pasokan penjualan banyak beralih dari proses penjualan tatap muka menjadi online.Sehingga pelaku usaha dan pemilik bisnis memerlukan kemampuan dan keterampilan dalam mengantisipasi perubahan pasar.Pandemi juga merubah peta kepemilikan smartphone dan akses data. Kini lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia telah terhubung dengan akses internet baik melalui komputer, tablet maupun handphone.Fakta ini menunjukkan bahwa perlunya BUMDes memahami peta konsumen digital agar dapat memanfaatkan momentum dengan baik.Produk-produk unggulan desa kini tidak hanya dijual melalui aplikasi atau marketplace. BUMDes dapat mendorong produk-produk umkm dijual secara digital . . . Read more

Sesuai amanat dalam PP 11 Tahun 2021, BUMDes dapat membuka unit usaha yang ditujukan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Unit usaha yang didirikan BUMDes dapat dimulai ketika musyawarah desa digelar.Unit usaha BUMDes dapat disusun dalam program kerja yang disepakati pengurus BUMDes. Nantinya kemudian menyusul rencana anggaran dan belanja BUMDes juga disusun untuk mengoperasionalkan usaha dalam setahun kedepan. Salah satu jasa usaha yang dapat didirikan secara mudah oleh BUMDes adalah jasa parkir. Pendirian ini mudah, tetapi tetap memerlukan proses pemetaan potensi, rencana bisnis yang terstruktur dengan baik serta dapat melibatkan banyak pekerja (padat karya). Berikut lima tahapan BUMDes membuka jasa . . . Read more

Bumdes.id – Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa dan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUM Desa diharapkan mampu memiliki dampak kepada masyarakat baik secara langsung maupun dari bagi hasil BUM Desa yang menjadi Pendapatan Asli Desa untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, pendirian BUM Desa perlu dipersiapkan perencanaan yang matang, terukur, serta komitmen kuat para calon pengurus BUM Desa.Dalam proses pembentukan BUM Desa terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh Desa/Pemerintah Desa, diantaranya adalah sebagai berikut : Adanya Inisiasi dan Sosialisasi . . . Read more