Posts Tagged with Mengenal

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan seperangkat pedoman dan aturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan suatu entitas. Laporan keuangan adalah instrumen vital yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan suatu organisasi. Oleh karena itu, penting bagi entitas, termasuk entitas privat, untuk memahami dan menerapkan SAK dengan benar untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat, konsisten, dan transparan. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang SAK untuk entitas privat, termasuk latar belakang, prinsip-prinsip, dan pentingnya menerapkan standar ini.Latar Belakang SAK untuk Entitas PrivatStandar Akuntansi Keuangan adalah seperangkat pedoman yang digunakan untuk merumuskan dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas. SAK membantu . . . Read more

 Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah seperangkat aturan dan prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. SAK juga berlaku untuk rumah sakit. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 mengatur tentang pengakuan pendapatan dan biaya pada rumah sakit. Selain itu, Ikatan Akuntan Indonesia bersama institusi telah menyusun pedoman yang dapat menjadi panduan akuntansi bagi rumah sakit, yaitu Pedoman Akuntansi Rumah Sakit (PARS). Laporan keuangan yang dihasilkan rumah sakit meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan atau yang disebut neraca, laporan aktivitas, sebagai pengganti laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan . . . Read more

Rekognisi adalah program dari Kemendesa untuk pengurus BUMDes dan perangkat desa memperoleh gelar sarjana dari dua kampus di Indonesia.Rekognisi adalah pengakuan atas kerja dan pengalaman pengurus BUMDes dalam mengelola BUMDes dan desa. Nantinya pengakuan ini akan dikonversi menjadi sistem kredit semester (SKS) perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Surabaya. Sistem rekognisi ini dikenal dengan sebutan beasiswa RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Dimana pengalaman masa lampau pengurus BUMDes dapat dikonversi menjadi SKS perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana. Jadi, pengurus BUMDes yang masih berstatus lulusan SMA dapat mengkonversi pengalaman mengelola BUMDesnya menjadi sks untuk berkuliah di UNY Yogyakarta dan UNESA . . . Read more

BUMDes Kemudo Makmur adalah salah satu Mitra dari Bumdes.id yang berhasil menjadi BUMDes yang menuju menjadi BUMDes Mandiri. Tidak memiliki bentang alam atau wisata tidak menyurutkan keinginan desa kemudo untuk dapat memperbaiki perekonomian desa.Degan persoalan-persoalan yang muncul dan melihat banyak warganya yang memiliki produk membuat BUMDes kemudo makmur mendirikan unit usaha supermarket desa yang diberi nama kamajaya mart,pengembangan unit usaha ini sudah ada sejak tahun 2016.Berhasil mendirikan supermarket desa yang menampung UMKM sekitar untuk menampung hasil produk UMKM, pemerintah desa Kemudo Kabupaten Klaten kreatif mendirikan toko yang khusus menjual produk UMKM di desa Kemudo.Hal ini dapat menjadikan contoh dan alternatif . . . Read more

Keterkaitan antara dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Strategi Bisnis (RSB) harus dipahami agar relevan. Keterkaitan kedua dokumen tersebut harus dipahami dalam melakukan penyusunannya. Hal ini dikarenakan kedua dokumen tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling berkesinambungan sesuai dengan standar penilaian dokumen BLUD menurut SE Mendagri Nomor 900 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian BLUD. Pada artikel ini akan dibahas mengenai hubungan dari kedua dokumen tersebut dan bagaimana alur penyusunannya sehingga akan saling terkait.Syarat administratif dalam pengajuan sebagai BLUD diantaranya adalah menyusun dokumen SPM dan RSB. Dokumen SPM adalah dokumen yang berisi daftar indikator standar pelayanan minimal yang harus . . . Read more

    Satuan Kerja atau lebih dikenal dengan sebutan Satker merupakan instansi yang menjadi cikal bakal munculnya Badan layanan Umum (BLU) dengan syarat-syarat yang berlaku. Satker merupakan unit kerja yang dibentuk pemerintah sebagai upaya memberikan layanan bagi masyarakat dan memperoleh pendanaan dari pemerintah. Dalam melaksanakan fungsinya, satker dapat hanya menggunakan dana yang berasal dari pemerintah maupun melakukan pungutan kepada masyarakat atas barang/jasa yang telah diberikan, dengan catatan adanya aturan tarif. Secara berkala satker diwajibkan membuat laporan realisasi anggaran untuk dapat dinilai kinerjanya berdasarkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitasnya. Demi mencapai ketiga indikator penialian kinerja tersebut, pemerintah melalui UU No. 17 Tahun 2003 . . . Read more