Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencatat, jumlah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia hingga Maret 2022 mencapai 112 sekolah.Dari data tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak yang menerapkan tata kelola BLUD dengan jumlah 35 SMK. Sebanyak 112 SMK tersebut berasal dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 20 SMK, DKI Jakarta sebanyak 10 sekolah, Jogja 3 sekolah, Sulawesi Selatan sebanyak 19 sekolah, Sumatera Barat sebanyak 25 sekolah, dan Jawa Barat sebanyak 35 sekolah.Saat ini ada sebanyak 35 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Jawa Barat (Jabar) resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharapkan meningkatkan mutu pendidikan . . . Read more

Dalam suatu desa tentu ingin mencapai sebuah kesejahteraan baik dari segi ekonomi, sosial dan dari segi yang lainnya bagi masyarakatnya.Tercapainya kesejahteraan masyarakat suatu desa tidak luput dari kolaborasi seluruh lapisan pemerintahan desa maupun masyarakat itu sendiri.Kolaborasi yang tercipta didasarkan pada persamaan tujuan dan persepsi akan memunculkan rasa saling memiliki satu sama lain dalam artian kepedulian dan simpati yang tinggi antar masyarakat desa.Dengan kesamaan tersebut maka akan terciptanya lingkungan yang tertib, aman, rukun dan harmonis dari segala lapisan masyarakat.Pemerintah desa juga memiliki andil dalam terciptanya kesejahteraan masyarakat terutama dalam wilayahnya. Salah satu bentuk andil dari pemerintah desa dengan dibentuknya Badan Usaha . . . Read more

Menurut Pasal 50 sampai 57 Permendagri 79 tahun 2018, struktur anggaran BLUD terdiri dari tiga hal yakni pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD. Berikut penjelasan dari tiga hal sebagai berikut:1. Pendapatan BLUDPada pendapatan BLUD terdiri dari: Jasa layanan Ialah imbalan yang didapatkan dari jasa layanan yang diberikan kepada BLUD masyarakat. HibahHibah terdiri dari hibah terikat dan hibah tidak terikat yang didapatkan dari masyarakat maupun dari badan lain. Hibah dipergunakan berdasarkan dengan tujuan pemberian hibah, serta sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD yang tercantum di naskah perjanjian hibah. Hasil kerjasama dengan pihak lainHasil kerjasama dengan pihak lain adalah . . . Read more

(Sesuai SK Menteri Desa No 145 Tahun 2022)Salah satu fokus akreditasi BUMDes adalah perbaikan dan penataan manajemen BUMDes. Hal ini diatur dalam Surat keputusan Menteri Desa PDTT no 145 tahun 2022 mengenai sistem pemeringkatan BUMDes. Setidaknya ada tujuh indikator yang menjadi bagian penilaian dari Kementerian Desa terhadap BUMDes jika ingin memperoleh asesmen pemeringkatan alias akreditasi. Karena nantinya akreditasi ini berguna bagi BUMDes untuk berkembang dan mengembangkan diri. Salah satu aspek dalam pemeringkatan BUMDes yang menjadi fokus kemendes adalah aspek manajemen. Sebenarnya aspek manajemen ini juga telah lama disinggung dalam Undang-Undang Desa tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah no 11 Tahun 2021 . . . Read more

Semangat yang masih membara ada di semangat para peserta pelatihan pola pengelolaan keuangan RSUD Karawang dapat dilihat dari diskusi yang semakin seru.Narasumber yakni Niza Wibyana Tito, melanjutkan diskusi dengan menjelaskan apabila secara logika tidak mungkin belanja melebihi pendapatan.Hal ini bisa diatasi dengan efisiensi yang artinya uang masih banyak tetapi output dapat tercapai. Efisiensi dapat tercipta dengan cara membuat anggaran berbasis kinerja, misalnya anggaran untuk membeli obat berapa. Apabila sudah ditentukan maka volumenya bertambah berapa. Setelah dilakukan penganggaran yang ternyata terjadi belanja yang tidak ada dananya maka bisa dilakukan pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan.Selanjutnya dibuat berita acara . . . Read more

Pertanyaan ini dapat dijawab dan dikaitkan dengan turunnya Keputusan Menteri Desa mengenai formula pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan/atau BUMDes bersama bernomor 145 tahun 2022.Pada keputusan tersebut Menteri Desa berusaha agar BUMDes dapat diukur tingkat perkembangannya dengan formula yang disajikan dan nantinya dapat diambil bahan keputusan untuk pemangku kepentingan. Sementara formula akreditasi BUMDes diperkenalkan oleh Founder Bumdes.id, Dr. Rudy Suryanto, M.Acc., AK, CA yang telah malang melintang dalam dunia pendampingan BUMDes.Rudy Suryanto memperkenalkan akreditasi BUMDes sebagai bagian tidak terpisahkan dari revitalisasi BUMDes.Apa itu akreditasi BUMDes?Merupakan sebuah sistem lanjutan dari perbaikan (revitalisasi) kelembagaan dan unit usaha BUMDes. Revitalisasi berfokus pada . . . Read more

Pada Jumat, 13 Januari 2023 telah berlangsung Koordinasi Jarak Jauh Online Bersama Dinas Kesehatan dan BKAD Kota Serang ini merupakan tindak lanjut dari PPK BLUD sebelumnya.Zoom tersebut dihadiri 4 peserta dari Dinas Kesehatan dan didampingi oleh tim konsultan BLUD dari PT Syncore Indonesia. Pada sesi kali ini peserta sangat antusias saat berdiskusi dengan tim konsultan. Berikut pertanyaan-pertanyaan para peserta: Pertanyaan Ibu Denty “Puskesmas sudah menginputkan pagu anggaran sumber dana dan kegiatan di tahun 2022, bagaimana cara menginputkan BOK?’’ kemudian jawaban tim konsultan “ untuk BOK di tahun 2022 tersebut direalisasikan oleh Puskesmas langsung. Untuk sistem aplikasi kita BOK dimasukan . . . Read more

Proses awal dalam siklus akuntansi adalah identifikasi transaksi dimulai dengan pengumpulan data, bukti transaksi kemudian dikelompokkan transaksi-transaksi yang terjadi yang dapat dipertanggungjawabkan berupa nota, faktur, kuitansi atau memo yang diverifikasi.Semua transaksi yang sudah dikelompokkan, maka harus dicatat ke dalam jurnal berdasarkan urutan kronologi transaksi keuangan. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi-transaksi suatu entitas secara kronologis dan sistematis. Jurnal memiliki fungsi sebagai berikut:1.Fungsi Analis Fungsi analis yaitu fungsi untuk menentukan perkiraan yang di debet dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. 2.Fungsi Pencatatan Fungsi pencatatan yaitu untuk mencatat transaksi keuangan dalam kolom debet dan kredit serta keterangan yang perlu. 3.Fungsi HistorisFungsi . . . Read more

Pada hari kamis, 12 Januari 2023. Tim Syncore BLUD melakukan kunjungan ke kantor BKAD Kabupaten Subang dan Dinkes Purwakarta. Dalam kunjungan tersebut tim Syncore BLUD bertemu dengan Bapak Budhi Purnama selaku kasubag keuangan BKAD Kabupaten Subang.Beliau menjelaskan bahwa terdapat 40 puskesmas di kabupaten Subang dan telah Menerapkan BLUD. Kendala yang terjadi adalah dikarenakan banyaknya bendahara baru di puskesmas kabupaten Subang maka membutuhkan Materi terkait PPK BLUD serta materi terkait investasi BLUD.Dalam kunjungan tersebut membicarakan terkait Kerjasama yang dapat dilakukan oleh pihak Dinkes dan BKAD kabupaten Subang Bersama tim Syncore BLUD.Setelah melakukan kunjungan di Kantor BKAD Kabupaten Subang, tim Syncore BLUD . . . Read more

Salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah adalah membentuk BLUD yang mana pengelolaannya diberi fleksibilitas dikecualikan dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.Selama dalam koridor pencapaian sasaran dan tujuan SKPD yang membawahinya serta visi misi dari pemerintah daerah terkait.Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan teknis terkait BLUD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri 79/2018).Permendagri 79/2018 bertujuan untuk dijadikan pedoman teknis dalam pendirian dan pengelolaan dari Badan layanan Umum Daerah, termasuk pengelolaan keuangannya Kemudian dari segi pertanggungjawaban atas pengelolaan BLUD dilakukan penyajian laporan keuangan seperti . . . Read more