Posts Tagged with Jawa

Satuan Pengendali Internal (SPI) adalah departemen yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari operasi internal suatu organisasi. SPI bertugas memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi tercapai, risiko yang dihadapi organisasi dikurangi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dijalankan dengan baik. Peran SPI sangat penting bagi organisasi karena membantu mengidentifikasi kelemahan dan masalah yang mungkin terjadi di dalam organisasi. SPI juga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.Tanggung jawab utama SPI adalah memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen diikuti dengan baik. SPI juga bertanggung jawab untuk melakukan audit internal dan mengevaluasi . . . Read more

Satuan Pengawas Internal, sering juga disebut SPI, bertugas untuk membantu Direktur Utama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian internal perusahaan.Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung dibawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawas Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui persetujuan Dewan Komisaris.Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal bekerja secara independen untuk memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang ada. Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab pada Satuan Pengawas Internal telah disusun dalam Piagam SPI. Piagam tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama, Kepala SPI dan Dewan Komisaris.Dalam piagam tersebut berisi penetapan posisi SPI di . . . Read more

 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencatat, jumlah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia hingga Maret 2022 mencapai 112 sekolah.Dari data tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak yang menerapkan tata kelola BLUD dengan jumlah 35 SMK. Sebanyak 112 SMK tersebut berasal dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 20 SMK, DKI Jakarta sebanyak 10 sekolah, Jogja 3 sekolah, Sulawesi Selatan sebanyak 19 sekolah, Sumatera Barat sebanyak 25 sekolah, dan Jawa Barat sebanyak 35 sekolah.Saat ini ada sebanyak 35 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Jawa Barat (Jabar) resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharapkan meningkatkan mutu pendidikan . . . Read more

Bendahara Pengeluaran BLUD wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangan. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas: Pertanggungjawaban Penggunaan UP/GU.Pertanggungjawaban Bulanan.Berikut adalah penjelasan lengkap dari kedua pertanggungjawaban belanja BLUD tersebut: Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan dan Ganti Uang PersediaanBendahara pengeluaran BLUD melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan setiap akan mengajukan GU.Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah.Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban uang persediaan adalah sebagai berikut: Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan uang persediaan termasuk bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap.Berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut Bendahara Pengeluaran BLUD merekapitulasi . . . Read more

Pejabat Pengelola BLUD bertanggung Jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin (sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan), Pejabat Keuangan (sebagai penanggung jawab keuangan) dan Pejabat Teknis (sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya).Pemberian layanan umum tersebut diharapkan mengena pada sasaran sesuai ruang lingkup layanan yang dilakukan BLUD.Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemimpin BLUD. Berdasarkan Pasal 8 dan 9 Permendagri 79/2018, pihak yang berwenang menjadi pejabat pelaksana anggaran BLUD adalah Pemimpin BLUD.Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan pada . . . Read more

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Provinsi Jawa Tengah kembali mempercayakan konsultan Syncore BLUD dalam pilot project Kajian Kelayakan. Dihadiri oleh sejumlah tim BIB yang terdiri dari Bapak Agus Sucipto, S.PT., M.Si selaku Kepala Balai Inseminasi Buatan beserta jajarannya dipertemukan dengan tim Konsultan BLUD dalam acara Kick Off Meeting yang diselenggarakan secara online melalui zoom meeting.Rangkaian acara ini membahas mengenai detail penyusunan kajian kelayakan BIB yang meliputi timeline penyusunan dokumen, data-data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen kajian kelayakan, serta struktur dokumen yang akan disusun. Agenda ini melibatkan kedua belah pihak yang akan bekerjasama dalam penyusunan dokumen ini. Kajian kelayakan (feasibility study) merupakan . . . Read more

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memegang peran penting dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan BLUD menjadi aspek yang sangat krusial. Sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD adalah upaya penting untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dana publik. Artikel ini akan membahas mengapa sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD penting dan bagaimana hal itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah daerah.Pentingnya Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD Transparansi dan Akuntabilitas: Sosialisasi pengelolaan keuangan BLUD membantu mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana dana publik digunakan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan . . . Read more

Banyak penyusunan laporan yang masih belum memahami mengenai pendapatan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban dan di Laporan Operasional. Sering dijumpai jumlah pendapatan yang ada di laporan pertanggungjawaban dan laporan operasional berbeda. Hal tersebu tmmebuat penyusun laporan khawatir jika dia menyusun laporan yang salah. Padahal perbedaan tersebut wajar, karena kedua laporan tersebut menggunakan metode pencatatan akuntansi yang berbeda.Laporan Pertanggungjawaban (Laporan Realisasi Pendapatan)Penjelasan: Jenis Pendapatan: Dalam laporan pertanggungjawaban baik laporan SPTJ, realisasi biaya maupun rincian realisasi biaya hanya menyajikan pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan, hasil kerjasama, hibah dan pendapatan lain-lain.Metode akutansi: Metode akuntansi yang digunakan dalam mencatatan pendapatan tersebut kas basis, sehingga . . . Read more

Pada tanggal 19-20 September 2017, Yayasan Perbanas Jawa Timur mengikuti pelatihan penyusunan SOP Keuangan Perguruan Tinggi Swasta yang dengan penyelenggara PT. Syncore Indonesia. Pelatihan diselenggarakan selama dua hari di Pesonna Malioboro Hotel Yogyakarta.SOP dimaknai sebagai sesuatu yang mempersulit, sebagian orang mempunyai paradigma sulit karena distandarkan. Sebagian orang merasa lebih nyaman ketika SOP lebih fleksibel. Kasus seperti ini yang membuat menjadi tidak flesibel kembali ketika memperkenalkan SOP yang sederhana. Hal semacam ini yang membuat hambatan dalam melakukan penyusunan SOP. Karena kita dituntut untuk mengetahui bagaimana cara supaya SOP dapat diterima dan dianggap tidak mempersulit dan selanjutnya bagaimana supaya SOP dapat berjalan. . . . Read more

     Permendagri 61 tahun 2007 sebenarnya sudah memuat penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban BLUD. Hal yang sering keliru selama ini adalah pelaporan bulanan puskesmas, di mana setiap bulannya meminta pelaporan seluruh dana, baik dana BLUD , APBD dan APBN. Pelaporan antara dana BLUD, APBD dan APBN seharusnya di pisah menurut sumber dana.Permendagri Pasal 60 menyatakan bahwa pendapatan BLUD dapat bersumber dari:Jasa LayananHibahKerjasamaAPBDAPBNLain-lain BLUD yang sahNamun kemudian di pasal 62 diperjelas lagi bahwa pendapatan BLUD hanya pendapatan a (jasa layanan), b (hibah), c (kerjasama), dan f (lain-lain BLUD yang sah). Dengan demikian pasal 60 dan pasal 62 menjelaskan hal yang . . . Read more