Seluruh organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya membutuhkan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa operasional perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhindar dari kecurangan-kecurangan dalam lingkup perusahaan.Secara umum, fungsi pengawasan dan pengendalian dalam lingkup organisasi disebut sebagai Sistem Pengendalian Internal (SPI). Menurut IAPI (2011, 319.2) Sistem Pengendalian Internal (SPI) didefinisikan sebagai sebuah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam lingkup Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal telah dilaksanakan sejak . . . Read more

 Menurut Otoritas Jasa Keuangan SPI (Sistem Pengendalian Internal) adalah metode, prosedur, atau sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan (internal control).Pengendalian intern adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.Pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya.Sistem Pengendalian Internal mencakup hal-hal sebagai berikut: Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur, . . . Read more

Kinerja Satuan Pengendali Internal (SPI) dinilai berdasarkan seberapa efektif dan efisien mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja SPI antara lain: Independensi: SPI harus independen dan tidak terikat dengan pihak lain dalam organisasi. Dengan demikian, mereka dapat melakukan evaluasi yang objektif dan dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada manajemen.Kompetensi: SPI harus memiliki staf yang terlatih dan berkualitas untuk dapat melakukan evaluasi dan pengawasan yang tepat dan memberikan rekomendasi yang memadai. Staf SPI harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengendalian internal, hukum, keuangan, dan akuntansi.Penilaian risiko: SPI harus dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan memberikan rekomendasi untuk . . . Read more

Layanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut menuntut layanan yang benar, segera, serta memiliki dimensi sosial yang besar.Untuk itu sistem pelayanan rumah sakit selayaknya dirancang dengan standar yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga memiliki jenjang referal yang sesuai dengan ruang lingkup, jenis pelayanan, tata laksana, serta standar mutu tertentu sesuai dengan kebutuhan medis.Beberapa rumah sakit didirikan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Klaten yaitu adanya RSIA ‘Aisyiyah Klaten.Untuk menyikapi tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang optimal, RSU ‘Aisyiyah Klaten berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan dengan pengembangan rumah sakit kearah yang lebih baik.Seiring . . . Read more

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki peran penting dalam penyediaan layanan publik. Keberlanjutan dan kesehatan finansial BLUD menjadi kunci keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pembinaan keuangan yang efektif perlu diterapkan. Beberapa cara untuk mencapai pembinaan keuangan yang efektif adalah: Pemahaman Terhadap Sistem Keuangan BLUD:Pembina keuangan BLUD perlu memiliki pemahaman mendalam tentang sistem keuangan BLUD, termasuk struktur anggaran, sumber pendanaan, dan mekanisme pelaporan keuangan. Artikel ini membahas pentingnya pemahaman ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang akurat. Pengelolaan Anggaran yang Efisien:Pembina keuangan BLUD harus mampu mengelola anggaran dengan efisien. Artikel ini menjelaskan strategi untuk merancang dan mengimplementasikan . . . Read more

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Salah satu unit pelaksana teknis dinas yang harus berbentuk BLUD adalah Puskesmas. Puskesmas harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat. Mengingat Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat paling dasar sehingga peningkatan pelayanan dan pengelolaannya harus benar-benar menjadi perhatian khusus/ Penetapan tujuan BLUD menjadi penting, karena : Layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan . . . Read more

Dewan pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola. Dewan pengawas dibentuk atas dasar peraturan kepala daerah. Dewan Pengawas terdiri atas unsur: Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kegiatan BLUDPejabat SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan DaerahTenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUDTenaga ahli disini dapat berasal dari tenaga professional atau perguruan tinggi yang memahami TUSI, kegiatan dan layanan BLUD. Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota Dewas pada 3 BLUD. Pengangkatan anggota dewas dilakukan setelah pengangkatan Pejabat Pengelola.Syarat menjadi Dewan Pengawas meliputi: Sehat jasmani dan RohaniMemiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, . . . Read more

Bahwasannya untuk menjadi BLUD perlu adanya beberapa dokumen yang nantinya akan dipresentasikan oleh Tim Penilai. Dokumen-dokumen yang perlu dipresentasikan oleh Tim Penilai adalah dokumen administratif. Dokumen administratif merupakan salah satu syarat untuk menjadi BLUD dan berdasarkan Permendagri No.79 Tahun 2018. Dokumen administratif tersebut terdiri dari: Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan KinerjaSurat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dan diketahui oleh kepala SKPDPola Tata KelolaPola tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat: Kelembagaan, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan . . . Read more

 RSUD Pratama Sendawar, Kutai Barat melaksanakan acara Workshop Pelatihan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kinerja yang diadakan di Yogyakarta selama 2 hari. Acara ini bekerjasama dengan Syncore BLUD yang menghadirkan narasumber yaitu Veny Hidayat, M.Psi, Psikolog. Acara ini difokuskan untuk membahas tentang cara menganalisis jabatan dan menganalisis beban kinerja RSUD. Narasumber menjelaskan bahwa analisis jabatan merupakan Teknik manajemen sistematis untuk mengetahui Tingkat efektivitas dan efisiensi kerja. Proses analisis jabatan terdiri dari beberapa tahapan antara lain mandat, desain organisasi, struktur organisasi, proses bisnis, analisis jabatan, uraian jabatan, dan spesifikasi jabatan. Jika ada analisis jabatan yang tidak baik maka akan menimbulkan kesenjangan. . . . Read more

Sebanyak 54 puskesmas menghadiri acara sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Acara ini bekerjasama dengan syncore BLUD yang menghadirkan tenaga ahli BLUD yaitu Bapak Niza Wibiyana Tito, M.Kom, M.M, M.Ak., CAAT. Beliau ini telah berpengalaman dalam mendampingi lebih dari 1.400 instansi di Indonesia dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Acara ini diselenggarakan di Hotel Horizon Panggandaran yang berlangsung pada hari Jumat, 1 Desember 2023. Dalam acara ini difokuskan untuk membahas mengenai tugas dan fungsi dari pejabat keuangan. Sebagai seorang yang berfungsi dalam mempertanggungjawabkan keuangan BLUD, pejabat keuangan ini memerlukan pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan . . . Read more