Secara garis besar dokumen RBA Puskemas BLUD Bab II berisi analisis mengenai kondisi keuangan dan non keuangan pada tahun berjalan yang dibandingkan dengan pada saat penyusunan RBA. Data-data yang diperlukan dalam penyusuan RBA Bab II ini diantaranya anggaran tahun berjalan, Standar Pelayanan Minimal Puskesmas, laporan keuangan tahun berjalan serta data jumlah kunjungan/kegiatan pelayanan (per jenis pelayanan dan per unit). Jika sudah memiliki data-data tersebut menyusun dokumen RBA Bab II bukanlah hal yang sulit. Berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai sistematika atau isi dari dokumen RBA Puskesmas BLUD BAB II:       a. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja       . . . Read more

Sedikit mengulas dokumen RBA merupakan dokumen wajib yang harus disusun setiap tahun oleh masing-masing Puskesmas yang sudah menyandang status sebagai BLUD. RBA merupakan rencana jangka pendek satu tahunan sebagai implementasi rencana jangka panjang lima tahunan yang tertuang dalam dokumen RSB. Dokumen RBA ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pencapaian anggaran. Anggaran merupakan sebuah proyeksi, yaitu perkiraan kemampuan yang sekiranya dapat dicapai dimasa yang akan mendatang. Untuk membuat proyeksi yang realistis sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pencapaian di tahun berjalan, sehingga perumusan proyeksi akan lebih akurat dan reliable.Sebelumnya pada dokumen RBA BAB II telah dijelaskan bagaimana cara mengukur prognosa (perkiraan . . . Read more

foto pembukaan kegiatan workshop PPK BLUD Dinkes SumedangPT Syncore Indonesia kembali diberikan kepercayaan untuk mendampingi proses pelaksanaan PPK BLUD, kali ini kegiatan dilakukan di Sumedang selama dua hari, tanggal 11 dan 12 Juli 2017 dengan 35 puskesmas BLUD dan 1 Labkesda BLUD, di mana mereka baru saja menjadi BLUD per 1 Januari 2017, sehingga baru 6 bulan berjalan sebagai BLUD dan membutuhkan pembelajaran mengenai PPK BLUD. Kali ini Syncore juga bekerjasama dengan pihak Garut untuk mendampingi proses PPK BLUD di Sumedang ini.Tanggal 11 Juli 2017, tim Syncore dan Dinas Sumedang memulai kegiatan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sumedang, dan . . . Read more

PT. Syncore Indonesia menyelengarakan kegiatan yang bertemakan “Focus Group Discuss BUMDES-PMD” pada Jum’at, 14Oktober 2016. Kegiatan ini di ikuti oleh 62 peserta yang terdiri dari 24 desa di seluruh Kabupaten Bantul, Kegiatan ini juga dihadiri oleh PMD Kabupaten Bantul, Wakil Bupati Kabupaten Bantul dan PT Bank BNI yang di laksanakan di Gedung Prasamya, Kantor Bupati Kabupaten Bantul. Acara dinarasumberi oleh Akademisi Konsultan BLUD dan Dosen, Rudy Suryanto, SE., M.Acc., Ak. Pada pembukaan acara Bapak Rudy Suryanto, SE., M.Acc., Ak menjelaskan materi mengenai Pengantar seputar BUMDES serta diskusi mengenai BUMDes yang sudah berjalan dan kendala yang dihadapai baik eksternal maupun internal. . . . Read more

1. MANDATKEMENDESA, PDT & TRANS. (PERPRES NO. 12 TAHUN 2015)UU No. 6 Psl. 1-4, 78-95, dan Psl. 112-115 (Memberdayakan masy. Desa hingga mampu mengkapitalisasi manfaat pembangunan menjadi kesejahteraan rumah tangga).  KEMENDAGRI (PERPRES NO. 11 TAHUN 2015)UU No. 6 Psl. 1-77, 79-93, dan Psl.96-115 (Menyiapkan kapasitan PEMDES untuk memadukan pembangunan sektoral dgn kebutuhan desa)  2. ORGANISASI (PUSAT)KEMENDESA, PDT & TRANS. (PERPRES NO. 12 TAHUN 2015)(1). Ditjen Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD)(2). Ditjen Pembangunan Kawasan Perdeaan (Ditjen PKP)  KEMENDAGRI (PERPRES NO. 11 TAHUN 2015)Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes)  3. TUGASKEMENDESA, PDT & TRANS. (PERPRES NO. 12 TAHUN 2015)Implementasi . . . Read more

 A.Kewenangan1.Kewenangan berdasarkan hak asal usul2.Kewenangan lokal berskala Desa3.Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota4.Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuanB.Pelaksanaan1.Diatur dan diurus oleh Desa2.Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./KotaC.Cakupan Kewenangan1.Hak asal-usul : merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. antara lain:•Sistem Organisasi Masyarakat Desa•Kelembagaan•Pranata dan hukum adat•Tanah kas desa•Kesepakatan dlm kehidupan masyarakat desa2.Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan . . . Read more

Arah Kebijakan:Menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui :1.Pemenuhan SPM sesuai dengan kondisi geografis Desa2.Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa3.Pembangunan Sumber Daya Manusia, meningkatkan Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 4.Penguatan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 5.Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan6.Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.    Tujuan:meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan Sasaran Strategis:berkurangnya jumlah desa tertinggal . . . Read more

Sasaran RPJMN2015-2019 (Perpres 2/2015)Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.   Arahan Presiden RI1.Memusatkan perhatian pembangunan (fokus) pada desa-desa terutama di 1.138 desa di kawasan perbatasan2.Melakukan pendampingan Desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa   Untuk membaca lebih detil mengenai Tahapan Pendirian BUMDES, termasuk download contoh-contoh laporan bisa lihat artikel berikut :http://bumdes.id/tahapan-pendirian-bumdesDownload materi terlengkap tentang BUMDES dihttp://bumdes.id/downloads/KontakKonsultasi Rudy SyncoreCP 081-2299-111-97 /Diana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.bumdes.id . . . Read more

Tim Konsultan SYNCORE melakukan kunjungan ke PT. Arena Tiket Indonesia, pada 10 Februari 2017 lalu. Arena Tiket merupakan salah satu klien yang telah lama bekerjasama dengan SYNCORE. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan perjalanan wisata yang berkantor di Kota Yogyakarta.   Kerjasama Arena Tiket dengan SYNCORE ini dalam hal Audit KAP Laporan Keuangan. Seperti diketahui, audit diperlukan untuk meminimalis terjadinya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan baik disengaja maupun tidak disengaja.        Karena jika laporan keuangan belum di audit, laporan tersebut kurang dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Beda halnya jika laporan keuangan . . . Read more

Apa itu BLUD? Istilah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, sudah sering terdengar terutama pada lingkungan Rumah Sakit maupun Puskesmas. Katanya, BLUD merupakan solusi terbaik saat ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Tapi apa sih sebenarnya pengertian dari BLUD?           Mengapa status BLUD menjadi solusi yang paling efektif untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat? Mengapa status BLUD ini dinilai lebih baik daripada yang tidak BLUD? Inilah jawabanya……..Dapatkan Jadwal Pelatihan GRATISBagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Diana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599 . . . Read more