Akreditasi Akreditasi adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh lembaga eksternal terhadap hasil penilaian kesesuaian proses dengan standar yang berlaku. Akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditas yang ditetapkan.    Regulasi & Kebijakan Akreditasi Puskesmas   1. Perpres 2 /2015 tentang RPJMN 2015-2019 dimana Akreditasi Puskesmas sebagai Indikator Kinerja Program Kesehatan.2. PMK 52/2015 tentang Renstra Kemenkes 2015-2019 dimana Akreditasi Puskesmas sebagai salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019. 3. PMK 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. 4. PMK 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, . . . Read more

Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan (Crosby,1984). Pendapat lain menyatakan, Mutu adalah memenuhi bahkan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui perbaikan seluruh proses secara berkelanjutan (Zimmerman). Nilai Dasar Orientasi Mutu   1.Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer/clients.2.Mengedepankan layanan yang menyentuh hati, untuk menjagan dan memelihara agar customer tetap setia.3.Menghasilkan produk/jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan.4.Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer maupun perkembangan teknologi.5.Menggunakan pendekatan ilmiah dan inofatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.6.Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan memalui berbagai cara antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi . . . Read more

 Undang-undang nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 39 mengamanatkan dalam penyelenggaraan rumah sakit harus dilakukan audit. Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa audit kinerja dan audit medis. Audit kinerja dan audit medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Audit kinerja eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh tenaga pengawas. Pelaksanaan audit medis berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 123 menetapkan;pengendalian operasional BLUD dilakukan oleh pengendali internal.Pengendali internal sebagaimana . . . Read more

Pertemuan Pra Kegiatan Survei Akreditasi (H-1) Sehari sebelum kegiatan akreditasiDipimpin oleh ketua tim surveiorDihadiri: Kepala PuskesmasPenanggung jawab mutu Puskesmas,Didampingi oleh salah satu Kepala Bidang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/KotaSemua anggota tim surveior(surveior magang, jika ada)    Tujuan Pertemuan H-1 Tujuan, jadual, proses survei akreditasiPerkenalan surveiorKode etik surveiorKepala Puskesmas wajib berada di Puskesmas selama survei berlangsung (surat pernyataan)Pernyataan surveior untuk menjaga kerahasiaan (Surat Pernyataan Surveyor) Hari Pertama Waktu Surveior Manajemen Surveior Upaya Kesehatan . . . Read more

Hal-hal yang perlu dipersiapkan PUSKESMAS Workshop pengertian akreditasi puskesmas atu klinikPelatihan akreditasi puskesmas dan klinikSosialisasi di puskesmas dan klinikKajian awal kareditas purskesmas dan klinikPenyusunan dokumen dasarPembakuan dokumen/implementasiKajian internal (self assessment)Perbaikan/penyempurnaan dokumenAudit internalTinajuan manajemen/ telaah mutu dan kinerjaPenyempurnaanPre auditPenyempurnaanAuditPembinaan dan dinkes/kab kotaLangkah Persiapan PUSKESMAS untuk Akreditasi Meminta pendampingan dari KabupatenLokakarya (1 hari)Pelatihan pemahaman standar dan instrument akreditasi dan persiapan self assessment (2 hari)Self assessment (1 hari)Penyusunan dokumen yang dipersyaratkan dan perbaikan sistem manajemen, sistem penyelenggaraan UKM, dan sistem pelayanan UKP (perkiraan 3-4 bulan)Implementasi (perkiraan 3-4 bulan)Penilaian pra survei . . . Read more

Ada beberapa proses yang harus dilewati agar suatu puskesmas atau rumah sakit di tetapkan menjadi BLUD, berikut ini proses penetapan BLUD: 1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan subtantif, teknis, dan administrative untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan kepada Menteri Keuangan.2. Menteri Keuangan memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU paling lambat 3 bulan sejak dokumen persyaratan diterima dengan lengkap. Penetapan BLU dapat berupa pemberian status BLU secara penuh atau status BLU bertahap.3. Dalam rangka penilaian usulan Pengelolaan Keuangan BLU, Menteri Keuangan menunjuk suatu Tim penilai.4. Status BLU secara penuh diberikan apabila persyaratan subtantif, teknis, . . . Read more

Standarisasi membahas mengenai integrasi pelaporan mengenai jenis dan formatnya. Adanya standarisasi untuk pola tata kelola keuangan menjadi sangat penting karena beberapa alasan diantaranya yang pertama banyaknya pesaing yang bergerak lebih cepat, rumah sakit swasta dibandingkan dengan rumah sakit pemerintah kalah dalam hal fleksibilitas anggaran, dan tidak mampu melihat secara detail aset atau hutang.Kedua, salah memahami mengenai standarisasi pola standar, bukan seragamisasi, karena ada rumah sakit yang sudah high dan ada juga yang belum, untuk masalah tersebut perlu adanya menyamakan paradigma, kerangka berpikir, pola tata aturan dan kemudian sistem.Kebijakan akuntansi disini terkait dengan implementasi kebijakan akuntansi rumah sakit yang berbasis syariah.Untuk . . . Read more

PT. Syncore Indonesia dipercaya oleh RSU PKU Muhammadiyah Bantul untuk menyelenggarakan Workshop yang bertemakan “Integrasi Kebijakan Akuntansi dan Pola Pegelolaan Keuangan RSU PKU Muhammadiyah Bantul Berbasis Syariah dan Interprising Hospital”. Kegiatan tersebut di selenggarakan pada Selasa, 25 Oktober 2016 di Ruang Pertemuan PKU Muhammadiyan Bantul Unit 4. Acara ini di hadiri oleh Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur SDM & Bina Darma dan beberapa staff RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Foto bersama direktur utama RSU PKU Muhammadiyah Bantul, Dr. Widiyanto Danang dan staff bersama narasumber, Rudy Suryanto, SE., M.Acc     Workshop di buka oleh Ibu Azizah dan di lanjutkan sambutan oleh Direktur . . . Read more

 Berikut adalah dasar hukum penyusunan APBDes, antara lain adalah:•UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa•PP Nomor 43 Tahun 2014 •PP Nomor 60 Tahun 2014•Permendagri Nomor 113 Tahun 2014•Pemendagri Nomor 111 Tahun 2014•Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Pasal 43)•Perbup tentang Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa (Permendagri Pasal 32)Perbup tentang pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat (Permendagri Pasal 23 ayat (6)      Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi BLU/BLUDSoftware BLU/Non BLUD Materi APBDes      Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiCP: 082 274 900 800 / fia@syncoreconsulting.comDiana Septi . . . Read more

1. Mengidentifikasi sumber dana. Sumber dana dari unit BLUD terbagi menjadi 3 yaitu sumber dana BLUD, sumber dana APBD dan sumber dana APBN.2. Menentukan pagu kegiatan dari kegiatan pelayanan dan dukungan pelayanan BUD UPTD Puskesmas.3. Menentukan belanjaBelanja dari unit BLUD dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu belanja untuk pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja pegawai merupakan pengeluaran yang digunakan untuk keperluan pegawai seperti pembayaran gaji pegawai. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran terkait pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasional seperti pembelian ATK, sedangkan belanja modal untuk transaksi yang berkaitan dengan investasi seperti pembelian komputer. 4. . . . Read more