Bapak Fauzan menyampaikan “Permasalahan ketentuan Pengadaan SDM dengan sistem P3K dan outsourcing terbentur masalah peraturan dan kecukupan keuangan untuk saat ini sebaiknya seperti apa?”

Bapak Niza Wibyana Tito menjawab pertanyaan Bapak Fauzan “Dalam pengadaan SDM kembali lagi ke dana perimbangan, kita butuh outsourcing di luar P3K berapa. Kebutuhan ini terkait dengan kekuatan dana BLUD masing-masing. BLUD itu sebenarnya dananya tetap dikuasai APBD dan apakah boleh kebutuhan tenaga kita yang outsourcing di danai oleh pemda? Tentu boleh akan tetapi harus benar-benar dianalisa kebutuhannya. Dalam pengadaan SDM harus ada pergub, contohnya dalam pasalnya di tuliskan semua pegawai BLUD harus masuk melalui proses seleksi dan dilakukan oleh pihak ketiga.”

Pertanyaan lanjutan ditanyakan oleh Puskesmas Kasihan 1 BLUD “Apabila tambah pegawai TPPnya yang memikirkan pemda, jika standar dari kita 25 sudah cukup namun ada penambahan orang dari pihak kita akan senang akan tetapi akan tambah besar pengeluaran karena yang memikirkan insentifnya kita semua.”

Bapak Fauzan menanggapi pertanyaan Puskesmas Kasihan 1 “apakah ada droping pegawai?” Semua Peserta menjawab”ada pak”.

Bapak Niza Wibyana Tito pun menanggapi “Efisiensi orang yang multitasking namun dalam hal remunerasinya dibenahi. Ketika orangnya sedikit, semua bisa multitasking atau jago dan remunerasinya bagus itu bisa meminimalisir pengeluaran.”

Pembahasan selanjutnya Bapak Niza Wibyana Tito yaitu terkait dengan Evaluasi UPTD BLUD. Instrumen yang dinilai dalam BLUD ada dua yakni keuangan dan non keuangan.

Keuangan yakni asisten kepatuhan pengeluaran keuangan dan kinerja keuangan.

1. Keuangan 20%
2. Pelayanan 60%
3. Manfaat 20%

Dari tuntutan pak fauzan harus dilakukan 1 kali dalam 1 tahun tapi harus dengan instrumen sehingga diperkuat dengan evaluasi dan hasilnya sebaiknya yakni berupa indikator yang jelas.

Persyaratan substantif

1. Pengelolaan wilayah atau kawasan khusus
2. Penyediaan barang dan atau jasa
3. Menggulirkan dana khusus

Laboratorium lingkungan atau labkesda nantinya akan bergabung menjadi lakesmas menggunakan level-level dan memiliki potensi di daerah yang memiliki banyak perusahaan.

Syarat teknis dengan melakukan studi kelayakan melalui dua hal yakni pelayanan dan potensi BLUD. Pelayanan jika di BLUD apakah bisa bersaing dengan swasta? Tentu bisa karena pelayanannya yang lebih fleksibel sehingga membuat banyak masyarakat yang belum terlayani akan tertarik. Potensi keuangan melalui potensi pendapatan dengan melakukan analisa SWOT.

Setelah materi dipaparkan Puskesmas Kasihan 1 BLUD menanyakan “Puskesmas Tarif BPJSnya 50% dari swasta, klinik mencapai 14.000 dan puskesmas 7.000 dan rumah sakit sama puskesmas untuk PNSnya sama-sama digaji. itu seperti apa pak penjelasannya?”

Bapak Niza Wibyana Tito menanggapi pertanyaan tersebut “Kenapa klinik dan puskesmas sama-sama kapitasi akan tetapi kapasitasnya berbeda? karena dari segi fasilitas dan layanan itu berbeda itulah menjadi salah satu alasan kenapa kapitasinya berbeda.”

Bapak Niza Wibyana Tito menyampaikan bagi UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul jika akan menerapkan BLUD Perlu dikaji yakni dengan Feasibility Study. Jika memiliki potensi berdasarkan data yang ada selanjutnya diajukan ke pemda. Sistemnya yakni meminta rekomendasi lalu memerintahkan ke UPT untuk menyusun dokumen sebagai syarat administratif.

Bapak Fauzan menanggapi “Masuknya kepada kami yakni belum disesuaikan dengan tarif yang baru sesuai dengan perda. Harus pintar dalam mengelola biaya yang diturunkan sesuai dengan saran pak tito sehingga tidak terjadinya kekurangan biaya. Kemudian kami akan membuat rincian fusi dan potensi dan kepada UPT mulai memasang terkait tugas pokok fungsi dan potensi yang ada sehingga ketika di BLUDkan bisa langsung dilakukan.”

Baca juga: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Kabupaten Bantul Part 2