Pada hari ini 26 Januari 2023, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Ungaran melakukan pertemuan dengan Syncore guna memantapkan persiapan dalam menerapkan BLUD.

Pertemuan ini dihadiri oleh Bapak Agus Sucipto selaku Kepala BIB, Bapak Aris Pramono selaku Kepala Tata Usaha, dan Bapak Firman selaku Staf Laborat.

Pertemuan ini bermulai dari dorongan Pemerintah Provinsi untuk BIB Ungaran segera menerapkan BLUD pertama kali di luar bidang Kesehatan sehingga BIB Ungaran diharapkan menjadi pioneer untuk menerapkan BLUD.

BIB Ungaran merupakan Balai Inseminasi Buatan yang pertama kali berdiri di Jawa Tengah yang disusul pendirian Balai Inseminasi Buatan Lembang dan Singosari.

Balai inseminasi buatan Lembang dan Singosari berada di bawah Kementerian Pertanian yang dibawahi langsung oleh Ditjen Pertanian dan Kesehatan. Sedangkan Balai Inseminasi Buatan Ungaran berada di bawah Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya jika BIB Ungaran sudah menjadi BLUD, diharapkan UPT yang lain bisa mengikuti untuk menjadi BLUD. UPT lain yang berada di bawah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

• Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu
• Balai Veteriner Semarang
• Balai Veteriner Boyolali

BIB Ungaran merupakan Balai Inseminasi Buatan Daerah yang terbaik di Indonesia dan telah menjadi UPT sejak tahun 2002. BIB Ungaran mampu menyumbang pendapatan asli daerah sebesar 50% yang didapat dari hasil penjualan siemen beku.

BIB Ungaran bisa disebut sebagai penyangga PAD Dinas sehingga BIB Ungaran didorong untuk menjadi pioneer dalam menerapkan BLUD.

Selain itu terdapat beberapa potensi pendapatan lainnya dari BIB Ungaran, meliputi:

• Penjualan nitrogen yang bekerja sama dengan samator
• Jasa konsultasi
• Magang
• Kunjungan dari pihak ketiga
• Pemanfaatan aset

Oleh karena itu, BIB Ungaran melakukan Kerjasama dengan Syncore untuk memantapkan persiapan penerapan BLUD melalui pemenuhan syarat administrative. Persyaratan administratif ini meliputi:

• Surat bersedia untuk menerapkan BLUD
• Surat kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
• Dokumen pola tata Kelola
• Dokumen rencana strategis
• Dokumen standar pelayanan minimal
• Laporan keuangan atau prognosis
• Surat bersedia di audit