Lahan Akses Terbuka (LAT) merupakan lahan tidur atau kurang produktif yang memerlukan pengelolaan kelembagaan.

Biasanya lahan kurang produktif ini bekas pertambangan, lahan-lahan di daerah pegunungan yang belum terkelola dengan baik, atau lahan-lahan tidur yang belum maksimal dikelola oleh pemerintah desa setempat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) bekerjasama dengan Bumdes.id untuk mendampingi pembentukan kelembagaan Lahan Akses Terbuka (LAT) di Kabupaten Purwakarta.

Program pendampingan ini juga melibatkan Dinas LHK Provinsi Jawa Barat dan Dinas LHK Purwakarta.

Kementerian KLHK bekerjasama dengan Bumdes.id mendampingi pembentukan kelembagaan LAT di Kabupaten Purwakarta dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan 4 November 2022.

Program pendampingan diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 25 orang dari unsur perangkat desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat (pokmas).

Selanjutnya setelah FGD diadakan audiensi dengan kepala desa untuk mempersiapkan bentuk kelembagaan. Hasil audiensi menghasilkan kesimpulan kepala desa akan membentuk tim perumus dan mempersiapkan pembentukan BUMDes melalui musyawarah desa.

Setelah audiensi dengan perangkat desa dilanjutkan dengan survei lokasi dari Kementerian KLHK dengan Konsultan lapangan dari Bumdes.id.

Survei yang dilakukan di lokasi bernama Leuwing Tiis ini bertujuan untuk memetakan bentang alam, bentang potensi dan karakter pengelolaan lahan.

Hasil survei menghasilkan kesimpulan adanya potensi pengembangan tanaman durian.

Tahapan selanjutnya adalah FGD yang melibatkan anggota BPD dan warga masyarakat desa untuk menyusun pembentukan musyawarah desa.

Pada proses akhir pendampingan LAT di Purwakarta ini Bumdes.id berhasil mendorong pembentukan BUMDes di Purwakarta untuk menjadi pengelola Lahan Akses Terbuka (LAT).