Posts Tagged with pengelolaan

Pengelolaan SilPA BLUD di lapangan masih menjadi permasalahan. Permasalahan utamanya adalah mengenai regulasi pengaturan SiLPA. Bagi yang sudah menjadi BLUD akan ada SiLPA di akhir tahun. Lalu pertanyaanya, bagaimana mengelola SiLPA tersebut, sebab jika tidak dikelola maka daerah bisa mengambil SiLPA yang ada. Hal itu disebabkan BLUD tidak dapat mengelola SiLPA yang dimiliki.SiLPA bisa dikelola oleh BLUD itu sendiri dengan baik, dimasukkan dalam RBA ketika sedang menyusun RBA Definitif. Lalu akan muncul pertanyaan, bagaimana SiLPA dimasukkan dalam penyusunan RBA sedangkan SiLPA baru diketahui awal tahun, setelah RBA disahkan?Jawabannya adalah proyeksi SiLPA. Contohnya penyusunan RBA dilakukan bulan September. Di bulan September . . . Read more

     Setelah menjadi BLU/BLUD kewajiban membuat palepaoran keuangan dengan standar Akuntansi Keuangan menjadi wajib. Hal ini sudah di jelaskan di dalam peraturan permendagri bahwa Satker yang menjadi BLU/BLUD membuat laporan keuangan dengan menggunakan standar pelaporan berbasis SAK.     Adannya kewajiban pembuatan laporan tersebut, maka satuan kerja pemerintah harus memhami perbedaan pelaporan berbasis SAK dan SAP. Jika selama ini satuan kerja pemeirntan mengenal konsep 3 belanja di dalam pelaporannya, maka di dalam BLUD harus dikenalkan kepada akun biaya. Akun-akun biaya ini terdiri dari biaya operasional (biaya pelayanan, administrasi) dan non opersaional.Berikut adalah bagan biaya yang sudah tim Syncore . . . Read more

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Puskesmas Pasca BLUD                Acara pelatihan Pengelolaan Keuangan Puskesmas Pasca BLUD dibuka oleh Ibu Marta dari Dinas Kesehatan Gudung Kidul. Menurut beliau, BLUD harus mmemahami konsep RSB dan RBA. Selain itu, masing-masing puskesmas seharusnya memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi Akuntansi dengan pendidikan minimal D3 atau setidaknya SMK jurusan Akuntansi. Hal ini disebabkan kewajiban setelah menjadi BLUD adalah membuat pelaporan keuangan yang menggunakan satandar Akuntansi Keuangan.          Materi pelatihan disampaikan oleh Bapak Tito. Tujuan pembentukan BLUD adalah pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien . . . Read more

      Konsep dasar pembentukan Badan layanan umum adalah terjadinya perubahan paradigma pada instansi pemerintahan di Indonesia. Paradigma baru ini telah membawa perubahan pola pikir di kalangan pemerintah untuk beralih menggunakan konsep enterprising goverman yang diberbagai Negara telah berhasil dikembangkan. Pola baru ini menawarkan pengelolaan yang lebih efesien, profesionalitas, akuntabel, dan trasparan dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja (modern).      Tuntutan masyarakat kepada pelayanan publik yang baik kian meningkat dan mengharuskan pemerintah untuk menanggapi tuntutan masyarakat tersebut. Berawal dengan adanya tuntutan dari masyarakat, pemerintah akhirnya merumuskan pola baru untuk pengelolaan Satker Pemerintah. . . . Read more

 Foto Pembukaan Acara Konsinyering di Kampus Lapangan Geominerba, BandungPelatihan konsinyering ini dilaksana di Kampus Lapangan milik dari PPSDM Geominerba, namun sebelum tim Syncore sampai ke tempat pelatihan, tim diajak oleh Bapak Darmawan untuk mampir ke kantor PPSDM Geominerba yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.623, Wr. Muncang, Bandung Kulon, Kota Bandung. Perjalanan dari kantor PPSDM Geominerba ke Kampus Lapangan PPSDM Geominerba cukup jauh. Sesampainya kami di Kampus tersebut, ada kekaguman, karena kampus tersebut di bangun di atas bukit , di desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pemandangan sepanjang jalan menuju Kampus cukup memberikan dampak bagi kesegaran tubuh. Kampus . . . Read more

Kegiatan hari kedua bersama Puskesmas Buahdua Kab. Sumedang dimuali dengan review hari pertama. dr. H. Aep Dadang Hamdani, MM.Kes sebagai kepala puskesmas buahdua mencoba mereview materi hari pertama. Beliau menekankan bahwa materi hari pertamasangat mesdri.ntu para peserta untuk memahami mengenai BLUD lebih spesifik tentang RBA. Harapannya, hari ini beliau lebh dapat memahami lagi cara menyusun RBA. Terutama bendahara dan staf akuntan harus lebih paham lagi mengenai penyusunan RBA.Narasumber hari kedua adalah bapak Niza Wibyana Tito S.Kom., M.Kom. yang menjelaskan mengenai paradigma yang salah yaitu jika sudah menjadi BLUD maka APBD dikurangi sangat banyak. Operasional jadi terhambat karna kurangnya pendapatan yang . . . Read more

Masih banyak Puskesmas yang mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan BLUD. Salah satunya adalah Puskesmas Buahdua Kab. Sumedang yang hadir di Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas bersama Syncore. Kendala yang dihadapi oleh puskesmas buahdua, diantaranya adalah sumber daya manusia yang tidak mumpuni, aset, payung hukum yang belum ada karena masih dalam penyusunan. Sebenarnya, puskesmas buahdua sudah melakukan dua kali pelatihan. Pelatihan yang pertama bersama kementrian kesehatan membahas mengenai unit cost. Pelatihan yang kedua bersama BPKP Jawa Barat tentang pembuatan tata kelola dan strategi bisnis. Dan pada pelatihan itu puskesmas kabupaten Sumedang dibapaksa untuk menjadi BLUD.Bendahara BLUD yang merangkap menjadi bendahara penerimaan . . . Read more

Pengelolaan utang BLUD dengan status penuh dapat mengadakan pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan. BLUD dapat melakukan perikatan pinjaman jangka pendek dengan pihak lain yaitu lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya atau BLUD. Beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya:1. Kegiatan telah tercantum dalam RBA TA berjalan, namun dana yang tersedia dari PNBP tidak/belum mencukupi.2. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.3. Saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud.4. Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% . . . Read more

Pengelolaan Piutang BLUD mengikuti ketentuan PMK No.230/PMK05/2009 tentang penghapusan Piutang BLUD. Pemimpin BLUD wajib menetapkan pedoman piutang BLUD yang mencakup:a.Prosedur dan persyaratan pemberian piutangb.Penatausahaan dan akuntansi piutangc.Tata cara penagihan piutangd.Pelaporan piutangPenghapusan piutang secara bersyarat terhadap piutang BLU dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapus hak tagih Negara. Penghapusan bersyarat terhadap piutang BLU ditetapkan oleh:Pemimpin BLUD untuk jumlah Rp. 200.000.000,- per penanggung utangPemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- per penanggung utangPnghapusan secara bersyarat untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- per penanggung utang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang di bidang . . . Read more

Untuk meningkatkan pelayanan PUSKESMAS, maka PUSKESMAS harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran. Pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD).Berikut ini keuntungan dan kelemahan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD:     Keuntungan PPK BLUD1. Perencanaan menjadi tepat sasaran/sesuai kebutuhan.2. Pemicu peningkatan performance. 3. Secara umum pada pelaksana keuangan segera bisa direalisasikan lebih praktis.4. Japel legal.     Kelemahan PPK BLUD1. Apabila mindset & komitmen petugas belum bisa kearah BLUD secara optimal.2. Resources (uang, alat & orang) masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas.3. Perangkat lunak (peraturan-peraturan, dll) . . . Read more