Posts Tagged with No

Kita pasti sering mendengar istilah inovasi. Kata ini sering digunakan untuk menyebutkan sebuah aktivitas yang menghasilkan produk atau gagasan baru.Namun, sebenarnya apa itu inovasi? Menurut penjelasan di Buletin Psikologi 17(1) tahun 2009, istilah inovasi pertama kali dikenalkan oleh Schumpeter pada tahun 1934. Inovasi dianggap sebagai sebuah kreasi dan implementasi atau kombinasi baru.Inovasi juga merupakan sebuah keluaran dari organisasi yang memanfaatkan sumber daya input berupa pengetahuan, informasi, dan pengalaman yang dimiliki-diantaranya sebagian besar oleh karyawannya.Inovasi juga harus melibatkan kreativitas dan eksperimen yang menghasilkan produk baru, layanan baru, atau proses teknologi yang lebih baik.Pada dasarnya praktik inovasi bisa diterapkan pada berbagai bidang. . . . Read more

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi tonggak penting dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas di tingkat lokal. Namun, untuk memaksimalkan potensi BLUD, penting untuk memastikan bahwa SDM terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan yang memadai. Inilah mengapa layanan workshop BLUD di PT Syncore Indonesia adalah kunci untuk mendukung kemajuan dan peningkatan pelayanan publik.Menyongsong Masa Depan Layanan PublikWorkshop BLUD yang diselenggarakan oleh PT Syncore Indonesia bukanlah sekadar acara pelatihan biasa. Ini adalah kesempatan untuk merangkul inovasi, memperkuat keterampilan, dan meningkatkan pengetahuan para profesional yang terlibat dalam penyelenggaraan BLUD. Workshop ini dirancang dengan pendekatan yang terintegrasi, menggabungkan teori dengan studi kasus . . . Read more

Bumdes.id – Pemerintah yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan tentu akan memberikan perhatian khusus terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Inilah sebabnya pemerintah serius memperhatikan dan mendorong perkembangan BUMDES sebagai bagian dari pembangunan nasional.Pemerintah Muara Enim memahami potensi besar yang dimiliki BUMDES dalam meningkatkan ekonomi desa. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan desa serta untuk memberikan dukungan langsung kepada BUMDes kabupaten Muara Enim melalui Program Sekolah BUMDes yang . . . Read more

Bumdes.id – Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Kementerian Desa PDTT menyelenggarakan Pelatihan Penguatan BUM Desa guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Wilayah Timur Indonesia melalui program TEKAD. Pelatihan diadakan secara serentak di 6 lokasi berbeda di Wilayah Indonesia Timur. Salah satu kabupaten yang menerima manfaat program ini adalah Sumba Timur, Nusa Tenggata Timur.Pelatihan ini merupakan rangkaian acara dari program TEKAD dalam melakukan pemberdayaan ekonomi desa. Kegiatan batch 1 yang diadakan di Sumba Timur ini diikuti oleh 179 Peserta dari beberapa Desa di Kabupaten Sumba Timur. Peserta terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUM . . . Read more

Bumdes.id – Indonesia Timur, dengan kekayaan alam dan keragaman budayanya, memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) muncul sebagai kekuatan pendorong yang mampu mengangkat kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana keberadaan BUM Desa dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia Timur.Peningkatan Aktivitas Produktif Melalui BUM DesaBerdirinya BUM Desa membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat Indonesia Timur untuk terlibat dalam aktivitas produktif. Melalui BUM Desa, masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai usaha seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan sektor-sektor ekonomi lokal . . . Read more

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis Ai Rusli Suargi menyampaikan bahwa tenaga non ASN BLUD tidak dihapus November 2023.Mereka masih bisa melanjutkan tugasnya sebagai tenaga non ASN. Kabar ini cukup menggembirakan untuk tenaga non ASN yang sampai saat ini masih bekerja untuk UPT BLUD karena informasi sebelumnya disampaikan bahwa Kementerian PAN RB akan menghapus tenaga honorer Oktober 2023. Di daerah tidak ada lagi honorer. ”Kemungkinan itu sebagai bahan kebijakan pemerintah pusat. Karena dalam aspek kepegawaian walaupun sudah memiliki otonomi daerah tetap kewenangan untuk penetapan formasi, standard operating procedure, kriteria ada di pusat,” menurut . . . Read more

Pendapatan merupakan imbalan yang timbul dari aktivitas kegiatan BLUD baik berupa penerimaan dari jasa layanan ataupun non jasa layanan dalam suatu periode tertentu.Berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018, Pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 1. Pendapatan Jasa LayananPendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.Pendapatan jasa layanan dapat berupa penerimaan tunai dan penerimaan non tunai. Pendapatan jasa layanan tunai biasanya berasal dari pasien-pasien yang langsung membayar sejumlah uang di kasir pada saat itu juga.Pendapatan jasa layanan non . . . Read more

Laporan keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam BUMDes karena laporan keuangan tersebut merupakan kewajiban BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.Dasar hukum dan ketentuan laporan keuangan pertanggungjawaban tersebut sudah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada BAB X Pasal 58.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 58, penyusunan laporan keuangan ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah BUMDes baik kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat.Mengacu pada dasar hukum BUMDes yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, laporan keuangan harus disusun oleh BUMDes dapat meliputi sebagai berikut :A.Laporan Realisasi AnggaranPada PP No 11 Tahun 2021 . . . Read more

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 merupakan dasar hukum baru dalam suatu pendirian BUMDes.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah sebuah peraturan yang dibentuk oleh Presiden Indonesia yang mengatur mengenai pendirian BUMDes, membahas tentang Anggaran Dasar (AD) BUMDes, Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes, Organisasi dan Pegawai BUMDes dengan disertai penjelasan tugas dan fungsi masing-masing dari siapa saja yang menjadi bagian dari Organisasi atau Struktur BUMDes itu sendiri, dan penjelasan mengatur lain masih banyak lagi.Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 ini, dapat menjadi payung hukum sebuah BUMDes yang dapat dijadikan pedoman agar lebih tertata dan dapat terarah dalam pengelolaannya.Menurut . . . Read more

Bumdes.id – Badan Usaha Milik Desa atau biasa kita kenal dengan sebutan BUM Desa merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.BUM Desa memiliki unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan bidang layanan umum. kedua usaha tersebut diharapkan dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomis dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Desa. Disamping menjalakan unit usaha tersebut, BUM Desa juga wajib menjadi konsolidator usaha masyarakat Desa. Hadirnya BUM Desa tidak untuk mematikan usaha Masyarakat Desa tetapi sebagai solusi . . . Read more