Proses Seleksi Pegawai BLUD Proses seleksi pegawai BLUD merupakan suatu proses :   INPUT → PROSES → OUTPUT   INPUT Tim Rekrutmen dan seleksi bagian SDM Syarat Pembentukan Tim rekrutmen pegawai diantaranya: membentuk Tim Pengadaan tim diketuai oleh pejabat yang membawahi Kepegawaian jumlah anggota tim maksimal 5 orang ii. Alokasi Dana Proses perekrutan memerlukan dana sehingga sebelum perekrutan kita harus memastikan bahwa dana tersedia untuk membiayai proses perekrutan dari awal sampai selesai perekrutan. iii. Sarana & Prasarana Tersedianya sarana & prasarana sangat dibutuhkan dalam perekrutan misalnya tersedianya media social tempat kita memposting iklan lowongan maupun tempat-tempat umum yang diizinkan untuk publikasi iklan lowongan pekerjaan. iv. SOP sebelum melakukan perekrutan hal utama yang perlu dilakukan ialah menganalisis . . . Read more

  Munculnya tugas & fungsi berdasarkan dari manfaat jabatan, hubungan kerja yang jelas seperti contohnya Bagian Kepegawaian dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Gambaran Rekrutmen Seleksi Pegawai BLUD Pegawai BLUD bisa berasal dari Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS yang kemudian untuk statusnya bisa seperti dibawah ini : Pegawai Tetap à Pegawai yang telah lama bekerja kemudian diangkat sebagai pegawai tetap Pegawai Tidak Tetap misalnya Pegawai kontrak; Tenaga Professional seperti Dokter Pegawai Harian Lepas misalnya Pegawai Taman; Kebersihan. Untuk remunerasi bisa harian atau lainnya Ruang Lingkup Peraturan Daerah bisa mengatur mengenai pegawai BLUD non PNS diantaranya fokus pada : Perencanaan dan Pengadaan Pengangkatan Surat Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja Pembinaan, contohnya . . . Read more

  Dalam melakukan analisis Beban Kerja Pegawai diperlukan penganalisisan melalui beberapa hal dibawah ini : pengawasan dan pengendalian Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah: mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan; menyarankan agar ditekan adanya pemborosan; mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Jenis-Jenis Pengawasan diantaranya : i. Pengawasan Intern & Ekstern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat . . . Read more

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka analisis beban kerja terdapat fungsi, tujuan, langkah-langkah dan prinsip dari pengawasan diantaranya:i. Fungsi dan Tujuan Pengawasan diantaranya:Fungsi pengawasan yaitu:Menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akutansi atas perubahan social dan ekonomi.Membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang simaksudfkan untuk kelompok sasaran.Bermanfaat untuk menetukan apakah tindakan diri para administrator sesuai dengan baik.ii. Tujuan pengawasan yaitu:Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidakMemperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawaiMengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal yang terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan rencanaMengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan programMengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang . . . Read more

Pada artikel sebelumnya kita telah membahas mengenai fungsi pengawasan. Kemudian dalam rangka analisis beban kerja terdapat fungsi, tujuan, langkah-langkah dan prinsip dari pengendalian diantaranya: Faktor-faktor yang menciptakan kebutuhan akan pengendalian meliputi : Perubahan. Merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan organisasi manapun. Melalui fungsi pengendalian, manajer mendeteksi perubahan yang mempengaruhi produk atau jasa perusahaan. Ia kemudian dapat mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman atau memanfaatkan peluang yang muncul akibat perubahan tersebut. Kerumitan.Yang menambah sifat komplek organisasi zaman sekarang ialah desentralisasi. Desentralisasi dapat mempermudah usaha pengendalian organanisasi, karena operasi organisasi tidak perlu lagi dikontrol oleh kantor pusatnya. Kesalahan. Tidak dapat dipungkiri sebagai manusia anggota organisasi . . . Read more

Perencanaan & Pengadaan Pegawai BLUD Dalam merencanakan pengadaan pegawai BLUD terdapat beberapa hal penting dibawah ini : Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS ditetapkan oleh Pemimpin BLUD berdasarkan Analisa kebutuhan, arah kebijakan dan strategi serta rencana dan anggaran. Untuk menghasilkan formasi pegawai & persyaratan kompetensi perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan : jenis dan sifat pelayanan yang diberikan kemampuan pendapatan dan operasional prasarana dan sarana yang diberikan Uraian dan Peta Jabatan Kebutuhan pegawai dapat dilihat dari struktur organisasi. Posisi/jabatan yang mana yang membutuhkan pegawai baru. Mekanisme Pengadaan Pegawai BLUD Dalam hal pengadaan pegawai BLUD terdapat mekanisme pengadaan pegawai BLUD yaitu : Tim pengadaan Tim diketuai oleh . . . Read more

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi/penyediaan barang/jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan digunakan lebih dari satu periode. Ciri-ciri aset tetap: “Used in operations” dan tidak untuk dijual Digunakan untuk jangka panjang dan disusutkan tahunan Definisi penyusutan sendiri yaitu alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama manfaatnya. Sesuai dengan ciri-ciri aset tetap akan disusutkan setiap tahun. Ada bentuk fisiknya (berwujud) Pengakuan Aset Tetap Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Penyusunan laporan aktiva tetap sebagai berikut: Untuk perhitungan beban penyusutan dalam . . . Read more

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebut dengan kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan Barang dan Jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Maka berdasarkan identifikasi kebutuhan akan didapatkan daftar kebutuhan Barang dan Jasa Pemerintah, Kemudian memenuhi  kebutuhan  tersebut  maka  diperlukan  kegiatan  pengadaan  Barang dan Jasa pemerintah.    Pertanyaannya adalah bagaimana cara pengadaan Barang dan Jasa tersebut sehingga pelaksanaan pengadaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk   mengatur   proses   pengadaan   ini   maka   Presiden   Republik   Indonesia   mengeluarkan Perpres 54 tahun . . . Read more

Dalam dunia akuntansi penggunaan jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian tidak luput digunakan pada saat penyusunan laporan keuangan. Meski sering sekali digunakan, bagi sebagian orang mengenai pemahaman tentang Jurnal Koreksi dan Penyesuaian masih terkesan bingung. Apalagi di akuntansi sendiri jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian memiliki arti dan prosedur yang sangat berbeda. Untuk lebih jelasnya untuk lebih mendalami kedua jurnal tersebut, kita terlebih dahulu harus memahami 2 hal yang mendasar yaitu prosedur debit-kredit (double entry) dan menguasai teknis menjurnal. Jika sudah memahami 2 hal tersebut, maka saatnya kita mempelajari lebih dalam tentang pengertian jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian. Pertama adalah Jurnal Koreksi, yaitu . . . Read more

Berdasarkan Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh Bendahara Umum Daerah yang kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP atau Surat Perintah Pembayaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). SPP memiliki 4 jenis yang terdiri dari : SPP Uang Persediaan (SPP-UP) Dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) tiap-tiap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan akan menggunakan SPP-GU. SPP Ganti Uang (SPP-GU) Dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai. Diajukan ketika UP habis. SPP Tambahan Uang (SPP-TU) Dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila terjadi pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya. . . . Read more