Sebagai salah satu syarat administratif ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), UPT yang ingin mengajukan status menjadi BLUD harus menyusun dokumen Pola Tata Kelola. Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tahun 2019, terdapat beberapa perubahan dalam penyusunan dokumen Pola Tata Kelola. Dokumen Pola Tata Kelola yang disusun terdiri dari:

1. Pola Tata Kelola BLUD
2. Peraturan Kepala Daerah
3. Lampiran Struktur Organisasi BLUD
4. Lampiran Standar Operasional Prosedur (SOP) BLUD

Menurut Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dokumen pola tata kelola pada dasarnya membahas mengenai empat hal yaitu Kelembagaan, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

1. Kelembagaan

Kelembagaan membahas mengenai Struktur organisasi yang menggambarkan posisi jabatan yang ada pada UPTD dan hubungan wewenang atau tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Prosedur Kerja

Prosedur kerja menggambarkan wewenang atau tanggungjawab masing-masing jabatan dan prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya. Prosedur kerja juga memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.

3. Pengelompokan Fungsi

Pengelompokan fungsi merupakan struktur organisasi yang logis sesuai dengan prinsip pengendalian intern yang terdiri dari pelayanan (services) dan pendukung (supporting). Pengelompokan fungsi memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektilitas pencapaian. 4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan SDM memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada per:ingkatan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tahun 2019, terdapat beberapa poin penting mengenai uraian Pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM harus membahas mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, termasuk sistem reward dan punishment, serta pemberhentian (PHK) pegawai BLUD.

Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tahun 2019, dokumen pola tata kelola harus ditandatangani Kepala daerah karena keabsahan dokumen tersebut ditandai dengan adanya tanda tangan dan stempel kepala daerah. Apabila belum disahkan oleh Kepala Daerah maka poin penilaian pengajuan BLUD pada dokumen pola tata kelola akan berkurang.

Sumber: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tahun 2019

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah