Posts Tagged with dalam

posted by KonsultanSyncoreConsulting on December 12, 2023
Rumah sakit merupakan salah satu lembaga yang membutuhkan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di rumah sakit, teknologi memainkan peran penting. Berikut adalah beberapa peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di rumah sakit: Sistem Informasi Keuangan: Sistem informasi keuangan dapat membantu rumah sakit dalam mengelola keuangan dengan lebih efisien dan efektif. Sistem ini dapat membantu dalam mengelola pembayaran pasien, mengelola persediaan obat dan alat kesehatan, serta mengelola anggaran dan laporan keuangan.E-Commerce: E-commerce dapat membantu rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dengan memungkinkan pembayaran online dan pengiriman obat . . . Read more
posted by KonsultanSyncoreConsulting on December 12, 2023
Teknologi informasi (TI) memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan bisnis. TI dapat membantu perusahaan dalam melakukan pengendalian internal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi bisnis. Dalam artikel ini, akan dijelaskan mengenai bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengendalian internal dengan dukungan dari Satuan Pengendalian Internal (SPI). Identifikasi Kebutuhan Bisnis Sebelum memutuskan untuk menggunakan teknologi informasi dalam pengendalian internal, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan bisnis terlebih dahulu. Identifikasi kebutuhan bisnis akan membantu dalam menentukan jenis teknologi informasi yang akan digunakan dan bagaimana cara mengimplementasikannya.Penentuan Sistem Pengendalian Internal yang Sesuai Setelah melakukan identifikasi kebutuhan bisnis, perusahaan perlu menentukan sistem pengendalian . . . Read more
posted by KonsultanSyncoreConsulting on December 12, 2023
Tata kelola keuangan melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.Berikut adalah beberapa tahapan tata kelola keuangan yang umum dilakukan oleh suatu organisasi atau entitas: Perencanaan keuangan: Tahap ini melibatkan perencanaan penggunaan dana dan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan keuangan mencakup penentuan anggaran, proyeksi pendapatan dan pengeluaran, serta strategi pengelolaan keuangan jangka panjang.Penganggaran: Setelah perencanaan keuangan dilakukan, tahap selanjutnya adalah membuat anggaran yang terperinci dan realistis. Anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penggunaan dana dan sumber daya keuangan organisasi.Pelaporan keuangan: Pelaporan keuangan adalah proses dokumentasi dan penyampaian informasi . . . Read more
posted by KonsultanSyncoreConsulting on December 12, 2023
Tata kelola keuangan perusahaan sangat penting untuk menjamin kesehatan keuangan perusahaan dan mencegah terjadinya fraud atau kesalahan dalam pelaporan keuangan, mengingat hal tersebut dibutuhkan dalam rangka kesuksesan jangka panjang perusahaan.Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola keuangan perusahaan antara lain:1.Memiliki Rencana Keuangan yang JelasDalam hal ini, perusahaan harus memiliki rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas dan terperinci. Selain itu, perlu didukung dengan pelatihan dan pengembangan karyawan tentang tata kelola keuangan perusahaan supaya seluruh perencanaan yang telah ditetapkan dapat berjalan dan dapat diimplementasikan dengan baik2.Mengelola Arus Kas dengan Hati-HatiDalam hal ini, perusahaan harus memantau arus kas masuk . . . Read more
posted by Syncore on December 8, 2023
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah lembaga pemerintah yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan publik secara mandiri. Sebagai entitas yang beroperasi dengan otonomi, BLUD bertanggung jawab atas administrasi keuangannya sendiri, termasuk pengelolaan dokumen administratif. Pelatihan dokumen administratif dalam BLUD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa entitas ini dapat menjalankan tugasnya dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks BLUD, dokumen administratif mencakup berbagai jenis informasi, mulai dari dokumen keuangan, laporan kinerja, dokumen perencanaan, hingga dokumen yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Dokumen-dokumen ini tidak hanya penting untuk pengelolaan internal BLUD, tetapi juga untuk pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, seperti pemegang saham . . . Read more
posted by Syncore on December 8, 2023
Pada tanggal 24 Oktober 2023, telah diadakan acara Pelatihan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Pratama Sendawar Kabupaten Kutai Barat yang sukses. Acara ini memberikan pandangan penting mengenai usulan penetapan BLUD serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai kesuksesan. Pelatihan ini dimulai dengan pemaparan materi oleh narasumber utama, Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M., CAAT, yang merupakan bagian dari tim penilai sebagai tenaga ahli dalam proses pengajuan penerapan BLUD RSUD Pratama Sendawar Kabupaten Kutai Barat.Materi yang disampaikan dalam workshop mencakup beberapa poin utama, yaitu alur usulan penetapan BLUD, pentingnya komposisi anggota tim penilai yang kompeten dan independen dalam . . . Read more
posted by Syncore on December 7, 2023
Bupati Puncak Jaya Papua bersama Tim Syncore BLUD tengah melakukan sosialisasi terkait penerapan BLUD. Dalam acara tersebut Bupati Puncak Jaya menyampaikan bahwa pemda memiliki komitmen yang tinggi dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Puncak Jaya Papua yaitu dengan mengalokasikan lebih kurang lebih 10% dari APBD untuk bidang kesehatan.RSUD Mulia berdiri pada tahun 2003 yang berlokasi di Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah, yang merupakan satu satunya RSUD yang ada di kecamatan Puncak Jaya Papua. RSUD Mulia salah satu RSUD di Puncak Jaya Papua yang di arahkan oleh Bupati untuk dapat menerapkan BLUD. Tentunya dalam prosesnya RSUD membutuhkan bantuan pakar BLUD Bapak Niza . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 11, 2023
 Bumdes.id – Sebelum kita membahas tentang peran pemerintah dalam mendukung pengembangan BUM Desa, terlebih dahulu mari kita bahas terkait apa itu peran, pemerintah desa dan BUM Desa. Soejono Soekamto mengatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kewajibannya, maka dia menjalankan suatu peranan.Undang-undang tentang desa menjabarkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. SedangkanBadan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal . . . Read more
posted by Syncore on December 6, 2023
Pelatihan Penyusunan RBA dan Laporan keuangan SAK di kabupaten Batang dengan 21 puskesmas memunculkan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah di mana letak fleksibilitas BLUD?Pertanyaan demikian muncul karena puskesmas masih belum bisa merasakan kebebasan menjadi BLUD. Hal ini disebabkan belum memahaminya pembuatan RBA yang mereka rinci hingga ke objek rincian belanja. Contoh di dalam RBA ada biaya makan dan minum, dirinci lagi biaya makan dan minum itu ada biaya beli makan berapa ratus, minum berapa ratus, beli minuman kardus berapa ratus ribu. Hal itu menyebabkan para puskesmas mengira bahwa BLUD ini sama saja tidak dan fleksibilitas.Baiklah, kita uraikan satu persatu permasalahannya:Perbedaan . . . Read more
posted by Syncore on December 6, 2023
Dalam pengelolaan keuangan BLUD dapat ditemui beberapa kendala yang bersumber dari internal maupun eksternal. Solusi dari kendala tersebut harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing BLUD, dan peraturan daerahnya. Tim Syncore BLUD telah merangkum beberapa kendala yang sering dialami oleh UPT dan UPTD dalam pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan case study. Pertama apabila UPT atau UPTD mengalami kendala dalam menyusun pola tarif. Penyusunan pola tarif UPTD yang telah berstatus BLUD dapat dilakukan dengan dasar unit cost untuk selanjutnya disahkan oleh Pemimpin Daerah. Penggunaan dasar tersebut dilakukan untuk meningkatkan relevansi tarif dengan cost yang dikeluarkan oleh UPTD dalam memberikan layanan. Namun jika UPT/UPTD belum . . . Read more