Posts Tagged with blu

PENDAHULUANPUSKESMAS adalah ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat.Paska penetapan ketentuan BPJS di tahun 2014, peran PUSKESMAS menjadi semakin vital lagi.Untuk meningkatkan pelayanan PUSKESMAS, maka PUSKESMAS harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran.pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD).Pola pengelolaan keuangan BLUD memungkinkan PUSKESMAS untuk menggunakan pendapatan Negara bukan pajak (PNPB) yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor dahulu ke kas negara. Mekanisme ini tentu sangat membantu PUSKESMAS dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran. Tanpa fleksibilitas tersebut . . . Read more

SYNCORE ditunjuk untuk mendampingi RSPAU Hardjolukito untuk mendampingi tim penyusun Pola Tata Kelola sebagai salah satu syarat administratif pengajuan BLU. Proses penyusunan dokumen tersebut dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari ketentuan-ketetentuan peraturan yang berlaku. Pola Tata Kelola ada 3 komponen utama yaitu Struktur Organisasi, Akuntabilitas dan Transparansi. Komponen yang paling krusial untuk dibahas adalah struktur organisasi paska menjadi BLU. Sesuai dengan ketentuan PP No23/2005 maka pengelola BLU ada tiga yaitu Pemimpin BLU, Pengelola Teknis dan Pengelola Keuangan. Bagaimana menyesuaikan struktur yang ada dengan ketentuan BLU perlu dikaji dan dibahas dengan cermat, karena hal ini berdampak pada pembagian tugas, wewenang serta alur kerja antar . . . Read more

PROGRAM 3 – Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis   Latar Belakang     :    Banyak BLUD belum memikirkan mendalam mengenai penyusunan rencana bisnis dan anggaran. Padahal awal mula optimalisasi fleksibilitas BLU adalah pada waktu penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran. Rencana Bisnis Anggaran harus didasarkan pada analisa eksternal dan internal. Selain itu biasanya aspek analisa bisnis masih kurang dalam, mengingat SKPD yang mau berubah menjadi BLUD sebelumnya terbiasa menyusun RENSTRA yang tidak ada aspek bisnisnya. Selain itu data-data pendukung seperti analisa biaya, analisa rasio keuangan juga masih minim, sehingga menyulitkan dalam membuat proyeksi keuangan.   Tujuan                  :    Memastikan RSB telah disusun sesuai dengan ketentuan . . . Read more

Pada tahun 2015 pemerintah memiliki agenda untuk menjadikan PUSKESMAS, terutama yang memiliki fasilitas rawat inap untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuan utama dari menjadikan PUSKESMAS sebagai BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Faktor pendorong lain, adalah adanya kebijakan dari BPJS untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening PUSKESMAS.  Dana kapitasi yang diterima PUSKESMAS langsung dari BPJS, menimbulkan beberapa kendala. Kendala terbesar adalah dana tersebut merupakan jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibelanjakan dengan mekanisme APBD. Artinya meskipun dana tersebut diterima langsung di rekening PUSKESMAS, namun PUSKESMAS yang bersangkutan tidak bisa langsung menggunakan dana tersebut, tetapi . . . Read more

PENDAHULUANPUSKESMAS adalah ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat.Paska penetapan ketentuan BPJS di tahun 2014, peran PUSKESMAS menjadi semakin vital lagi. Untuk meningkatkan pelayanan PUSKESMAS, maka PUSKESMAS harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran.pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD). Pola pengelolaan keuangan BLUD memungkinkan PUSKESMAS untuk menggunakan pendapatan Negara bukan pajak (PNPB) yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor dahulu ke kas negara.Mekanisme ini tentu sangat membantu PUSKESMAS dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran.Tanpa fleksibilitas tersebut . . . Read more

PROGRAM 5 – Penyusunan SOP Keuangan   Latar Belakang     :    SOP Keuangan menrupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh BLUD sebagai dasar pengelolaan keuangan yang sehat. Namun banyak dari BLUD belum memiliki dokumen ini sehingga sering jadi temuan BPK.    Tujuan                  :    Membantu manajemen dalam menyusun SOP Keuangan untuk BLUD   Output                  :    1.  Buku 1  Pedoman Kebijakan Akuntansi Keuangan a.       Pendahuluan b.      Kebijakan Akuntansi (sesuai dengan PSAK 45, PSAK ETAP) c.       COA (Code of Account)   2.  Buku 2  Sistem dan Prosedur Keuangan a.       Prosedur Pencatatan Pendapatan b.      Prosedur Pengelolaan Piutang c.       Prosedur Pengadaan d.      Prosedur Pengelolaan Hutang e.       Prosedur Pengelolaan Kas f.        . . . Read more

PROGRAM 6 – Implementasi Software Anggaran dan Akuntansi BLU   Latar Belakang     :    Banyak SDM di BLUD yang bukan akuntan dan kurang memahami tata cara pencatatan dan pelaporan keuangan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan, karena selama ini terbiasa mereka  melaporkan dengan format Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk itu diperlukan bantuan Software untuk mempermudah dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan   Tujuan                  :     Memasang software, melatih dan mendampingi penggunaan Software Anggaran dan Akuntansi BLU untuk mempermudah staff akuntansi dalam melakukan penjurnalan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan sekaligus juga bisa menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Standar . . . Read more

PROGRAM 7 – Pendampingan Pembentukan SPI (Satuan Pengawas Internal)   Latar Belakang     :    Satuan Pengawas Internal merupakan pilar penting bagi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD. SPI akan membantu manajemen BLUD dalam memastikan efektivitas, efisiensi dan aspek kepatuhan dalam penggunaan dana BLUD.   Tujuan                  :    Membantu manajemen BLUD membentuk SPI untuk melakukan identifikasi resiko, perbaikan proses dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam System Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)   Output                  :    1.  Piagam Audit (Audit Charter) 2.  Pedoman Audit Internal 3.  Pelatihan Auditor Internal . . . Read more

SYNCORE telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mendampi berbagai BLU di tanah air. Pendampingan yang dilakukan SYNCORE fokus pada pengelolaan dan pelaporan keuangan. SYNCORE memiliki metodologi pendampingan yang sudah teruji yaitu SYNCORE GLOBAL METHODOLOGY (SGM). SGM mewajibkan team SYNCORE untuk melakukan pemahaman business (understanding client business) dan melakukan pemetaan kebutuhan dan kendala sebelum melakukan pendampingan, sehingga pendampingan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Program-program pendampingan yang telah dijalankan oleh SYNCORE antara lain 1.       Penyusunan SOP Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul 2.       Penyusunan SOP Keuangan RSUD Kraton Pekalongan 3.       Penyusunan SOP Keuangan RSUD Batang 4.       Penyusunan SOP Keuangan RSUD Kajen Pekalongan 5.       Penyusunan SOP Keuangan . . . Read more

PUSKESMAS dan RSUD adalah ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat. Paska penetapan ketentuan BPJS di tahun 2014, peran PUSKESMAS menjadi semakin vital lagi sebagai PPK TK 1 (Penyedia Pelayanan Kesehatan Tingkat 1) dan RSUD sebagai PPK TK 2 (Penyedia Pelayanan Tingkat 2). Untuk meningkatkan pelayanan PUSKESMAS dan RSUD, maka PUSKESMAS dan RSUD harus mendapatkan fleksibilitas dan kewenangan lebih. Hal tersebut bisa dilakukan apabila PUSKESMAS dan RSUD mendapatkan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Permasalahannya dari sekitar 641 RSUD baru 50% yang mendapatkan status BLUD penuh dan dari 9000 PUSKESMAS di Indonesia baru sekitar 400 atau 4.7% . . . Read more