Posts Tagged with Penting

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Pengguliran dana bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat, penguatan modal UMKM, dan usaha berskala besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mekanisme dana bergulir, diharapkan semakin banyak masyarakat dapat menerima dana bergulir sehingga terjadi snowballing effects.Kementerian Koperasi dan UKM terus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah di daerah, dalam upaya penguatan permodalan bagi pelaku usaha mikro. Salah satunya, dengan melaksanakan kegiatan inisiasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelola Dana Bergulir yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan . . . Read more

Pertanyaan ini dapat dijawab dan dikaitkan dengan turunnya Keputusan Menteri Desa mengenai formula pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan/atau BUMDes bersama bernomor 145 tahun 2022.Pada keputusan tersebut Menteri Desa berusaha agar BUMDes dapat diukur tingkat perkembangannya dengan formula yang disajikan dan nantinya dapat diambil bahan keputusan untuk pemangku kepentingan. Sementara formula akreditasi BUMDes diperkenalkan oleh Founder Bumdes.id, Dr. Rudy Suryanto, M.Acc., AK, CA yang telah malang melintang dalam dunia pendampingan BUMDes.Rudy Suryanto memperkenalkan akreditasi BUMDes sebagai bagian tidak terpisahkan dari revitalisasi BUMDes.Apa itu akreditasi BUMDes?Merupakan sebuah sistem lanjutan dari perbaikan (revitalisasi) kelembagaan dan unit usaha BUMDes. Revitalisasi berfokus pada . . . Read more

Membuat logo BUMDes nasional dapat dilakukan setelah pendirian BUMDes selesai. BUMDes dapat didirikan melalui musyawarah desa. Aturan ini dituliskan dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.Beberapa tahapan dan tatacara pendirian juga diatur dalam payung hukum yang sama, misalnya persiapan draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pengesahan pendirian melalui peraturan desa. Selain mengesahkan dokumen-dokumen pendirian. Pengurus BUMDes dan pemangku kepentingan desa dapat mulai menyusun logo bumdes.Logo bumdes kemendesa dapat menjadi referensi rujukan tata cara membuat logo BUMDes. Caranya dengan mencari pembanding logo-logo BUMDes yang telah mendapat sertifikat badan hukum.Membuat logo bumdes sendiri diserahkan secara musyawarah kepada masyarakat desa. Sehingga . . . Read more

Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. Selain itu, pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari pemimpin (sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan).Pejabat keuangan (sebagai penanggung jawab keuangan) dan pejabat teknis (sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya).Pada artikel kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pejabat keuangan. Secara umum pejabat keuangan bertanggung jawab atas keuangan BLUD, jika dirincikan lebih detail maka tugas pejabat keuangan adalah sebagai berikut : Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuanganMengkoordinasikan penyusunan RBAMenyiapkan DPA Melakukan pengelolaan . . . Read more

Setiap desa memiliki potensi dalam menjalankan sebuah usaha. Potensi ini tidak lepas dari potensi yang ada dari sumber daya manusia. Keberadaan potensi sumberdaya manusia dapat difungsikan untuk mengelola dan membangun desa, salah satunya adalah pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).Pengembangan BUMDes tidak hanya selesai pada proses pembentukannya saja namun ada tahapan selanjutnya. Hal ini sebagai rangkaian mekanisme dalam mengembangkan BUMDes menjadi Lembaga Usaha Desa yang mandiri dan profesional sebagai penggerak kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan.Faktor lain yang mendasari perlunya penguatan BUMDes adalah adanya realita bahwa potensi sumberdaya manusia yang sudah terhimpun dalam kelompok-kelompok ekonomi kerap mendapatkan kesulitan ketika ingin memperkuat visi . . . Read more

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik. Di tingkat lokal, banyak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah mengadopsi RBA sebagai metode untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Namun, untuk memastikan kesuksesan implementasi RBA, pendampingan dan bimbingan yang tepat diperlukan.Syncore Indonesia mempunyai layanan dalam pendampingan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD. Layanan yang dimiliki oleh PT,Syncore Indonesia dinamakan dengan Workshop Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD. Workshop Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD milik PT. Syncore Indonesia mendampingi lebih dari 500 UPT/D yang berada di Indonesia seperti Rumah Sakit . . . Read more

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat daerah. Namun, sebelum melangkah untuk mendirikan BLUD, sebuah langkah krusial harus dilakukan, yaitu melakukan studi kelayakan atau Kajian Kelayakan. Kajian Kelayakan memainkan peran yang tak tergantikan dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan BLUD. Berikut adalah sejumlah alasan mengapa Kajian Kelayakan sangat penting dalam proses pendirian BLUD: Evaluasi Kelayakan FinansialKajian Kelayakan memberikan pandangan menyeluruh tentang kelayakan finansial BLUD. Ini mencakup proyeksi pengeluaran dan penerimaan, serta analisis tentang apakah BLUD dapat mempertahankan diri secara mandiri atau memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah daerah. Identifikasi Risiko dan Tantangan PotensialKajian Kelayakan juga . . . Read more

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi sebuah konsep yang semakin populer dalam administrasi publik di Indonesia. Ini adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Salah satu aspek penting dalam transformasi menjadi BLUD adalah melakukan kajian kelayakan. Namun, apakah kajian kelayakan benar-benar penting dalam proses menuju status BLUD bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT/D)? Mari kita telaah.Apa itu Kajian Kelayakan?Kajian kelayakan adalah suatu evaluasi sistematis dan komprehensif terhadap proyek atau inisiatif yang sedang dipertimbangkan. Tujuan utama dari kajian kelayakan adalah untuk menilai apakah proyek tersebut layak dilaksanakan dari berbagai perspektif, termasuk aspek . . . Read more

Dalam upaya memajukan sektor kesehatan di Indonesia, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menjadi tulang punggung dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Namun, untuk memastikan kinerja dan motivasi pegawai tetap optimal, diperlukan solusi terkini dan terpercaya. Produk layanan penyusunan remunerasi BLUD, Syncorei BLUD hadir sebagai langkah inovatif untuk mengoptimalkan kinerja dan memotivasi sumber daya manusia khususnya di BLUD instansi kesehatanRemunerasi atau penggajian yang tepat dan adil adalah hal yang sangat penting dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) karena memiliki berbagai dampak positif terhadap kualitas pelayanan kesehatan, motivasi pegawai, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa remunerasi . . . Read more

Pelayanan kesehatan adalah salah satu aspek mendasar dalam pembangunan suatu negara. Untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal, banyak rumah sakit dan pusat kesehatan kini beralih ke model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah unit pelayanan publik yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri. Namun, untuk memastikan bahwa BLUD beroperasi secara efektif dan memberikan pelayanan yang berkualitas, evaluasi kinerja BLUD menjadi suatu hal yang tak terhindarkan.Mengapa Evaluasi Kinerja BLUD Penting?Evaluasi kinerja BLUD memiliki tujuan utama untuk memantau dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan mengukur kinerja BLUD secara teratur, kita dapat mengetahui sejauh mana . . . Read more