Posts Tagged with BUMDes

Sepanjang 31 Oktober sampai dengan 14 Desember 2022, Bumdes.id ditunjuk Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK untuk memberikan pendampingan pembentukan kelembagaan pengelola lahan akses terbuka di Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Prov Nusa Tenggara Barat.Bumdes.id menerjunkan tenaga ahli konsultan lapangan Agus Edi Winarto untuk melakukan asesmen pendampingan lapangan dengan melakukan wawancara kepada pemangku kepentingan desa meliputi Kepala Desa Teluk Santong, Perangkat Desa Teluk Sentong, Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sentong, kelompok masyarakat, Pengurus BUM desa Mutiara Santong dan pihak-pihak lain yang terkait.Agus Edi Winarto sendiri merupakan alumni program Training of Trainers (ToT) yang diadakan Bumdes.id secara reguler di . . . Read more

Perlu diketahui sebelumnya, BUMDes merupakan salah satu badan usaha yang memiliki kontribusi besar sebagai wadah untuk menggali potensi lokal di suatu desa.Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) definisi BUMDes merupakan suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset desa, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya keberadaan BUMDes inilah dapat menjadi jalan suatu desa untuk menggali potensi lokal yang ada di sebuah desa tersebut. Bagi BUMDes yang telah berdiri pun, memiliki suatu permasalahan . . . Read more

BUMDes dapat mendorong tumbuh kembang ekonomi di desa baik yang berbentuk umkm maupun unit usaha sendiri. Cara ini dilakukan dengan mendudukkan BUMDes sebagai wahana dan agregator.Menjadi agregator adalah mempertemukan pelaku usaha umkm dengan rantai pasok nasional, baik melalui temu bisnis (business matching) atau pelatihan online untuk meningkatkan kapasitas umkm. Sementara menjadi wadah adalah melindungi kepentingan umkm di desa. BUMDes bukanlah kompetitor usaha yang ada di desa, tetapi menjadi wadah yang memangku, melindungi dan bahkan mendorong untuk peningkatan skala usaha.Contoh-contoh sukses BUMDes menjadi agregator dan wadah ini berhasil dipraktekkan BUMDes di Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.Bumdes Megamendung Jaya yang . . . Read more

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa. Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran BUMDes, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.Pengelolaan BUMDes terpisah dari kegiatan pemerintah desa di luar struktur organisasi pemerintah desa. BUMDes didirikan oleh pemerintah desa untuk memanfaatkan seluruh potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Bumdes.id dapat membantu dalam membentuk dan mengelola BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa.Beberapa program Bumdes.id seperti: Komunitas Bumdes.id (Sekolah Tinggi Manajemen . . . Read more

BUMDes Kemudo Makmur adalah salah satu Mitra dari Bumdes.id yang berhasil menjadi BUMDes yang menuju menjadi BUMDes Mandiri. Tidak memiliki bentang alam atau wisata tidak menyurutkan keinginan desa kemudo untuk dapat memperbaiki perekonomian desa.Degan persoalan-persoalan yang muncul dan melihat banyak warganya yang memiliki produk membuat BUMDes kemudo makmur mendirikan unit usaha supermarket desa yang diberi nama kamajaya mart,pengembangan unit usaha ini sudah ada sejak tahun 2016.Berhasil mendirikan supermarket desa yang menampung UMKM sekitar untuk menampung hasil produk UMKM, pemerintah desa Kemudo Kabupaten Klaten kreatif mendirikan toko yang khusus menjual produk UMKM di desa Kemudo.Hal ini dapat menjadikan contoh dan alternatif . . . Read more

Revitalisasi adalah proses aktivasi, arti penting revitalisasi BUMDes adalah mengaktifkan kembali peran BUMDes dalam sistem sosial ekonomi desa. Sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan desa di masa depan.BUMDes direvitalisasi dengan meningkatkan tata kelola kelembagaan dan dengan demikian meningkatkan tata kelola unit bisnis (pengaturan bisnis BUMDes).Pendirian BUMDes diawali dengan musyawarah desa (musdes), yang kemudian disahkan dalam bentuk peraturan desa (perdes). Pengurus BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa.Masyarakat dan perangkat desa dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Inilah tujuan Revitalisasi kelembagaan BUMDes agar memenuhi asas legalitas dan saling memajukanRevitalisasi BUMDes di bidang kelembagaan yang meliputi penataan regulasi/ketetapan serta hal-hal yang bersifat teknis operasional seperti . . . Read more

Laporan keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam BUMDes karena laporan keuangan tersebut merupakan kewajiban BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.Dasar hukum dan ketentuan laporan keuangan pertanggungjawaban tersebut sudah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada BAB X Pasal 58.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 58, penyusunan laporan keuangan ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah BUMDes baik kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat.Mengacu pada dasar hukum BUMDes yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, laporan keuangan harus disusun oleh BUMDes dapat meliputi sebagai berikut :A.Laporan Realisasi AnggaranPada PP No 11 Tahun 2021 . . . Read more

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 merupakan dasar hukum baru dalam suatu pendirian BUMDes.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah sebuah peraturan yang dibentuk oleh Presiden Indonesia yang mengatur mengenai pendirian BUMDes, membahas tentang Anggaran Dasar (AD) BUMDes, Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes, Organisasi dan Pegawai BUMDes dengan disertai penjelasan tugas dan fungsi masing-masing dari siapa saja yang menjadi bagian dari Organisasi atau Struktur BUMDes itu sendiri, dan penjelasan mengatur lain masih banyak lagi.Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 ini, dapat menjadi payung hukum sebuah BUMDes yang dapat dijadikan pedoman agar lebih tertata dan dapat terarah dalam pengelolaannya.Menurut . . . Read more

Hari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang jatuh di tanggal 2 Februari 2023 diperingati secara besar-besaran oleh Kemendes PDTT di Bintan, Kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau.Pada kegiatan yang dihadiri unsur Kemendes PDTT, unsur pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Batam dan Kecamatan Bintan ini turut juga diberikan penghargaan bagi BUMDes dan BUMDes Bersama yang telah sukses. Salah satu indikator kesuksesan BUMDes adalah mampu mencapai status badan hukum. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar pada hari yang sama di opini koran Jawa Pos menyampaikan bahwa status badan hukum harus menjadi target BUMDes agar bisa berkembang. Status badan hukum BUMDes dapat . . . Read more

Pada tanggal 2 Februari 2023 kemarin diperingati sebagai Hari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi secara khusus mengadakan peringatan di Bintan, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dalam kunjungannya ke Bintan memberikan beberapa penghargaan kepada beberapa pengurus BUMDes yang berhasil dan sukses membawa BUMDesnya. Peringatan Hari BUMDes sendiri dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri desa PDTT Nomor 110 Tahun 2022 mengenai Hari BUMDes setiap tanggal 2 Februari pada setiap tahunnya.Peringatan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pengurus BUMDes dan pemangku kepentingan melakukan refleksi atas pengelolaan BUMDes selama ini. Pengelolaan BUMDes sendiri disesuaikan dengan . . . Read more