Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. Penyusunan RBA tahunan berpedoman pada renstra bisnis BLUD.Berikut ini peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan RBA:1. Undang – undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Undang – undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara3. Undang – undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara4. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan BLU5. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 . . . Read more

PT. Syncore Indonesia mengadakan kunjungan ke Yayasan Kokakita Bantul Yogyakarta, pada Rabu 7 September 2016, lalu. Pertemuan ini dihadiri oleh staff Yayasan Kokakita Bantul yang diwakili oleh Bapak Emsa, Bapak Amu dan Ibu Lastri untuk PT. Syncore Indonesia sendiri diwakili oleh Saudari Yosita Indriyani, Tim Konsultan Syncore. Pada kunjungan tersebut Saudari Yosita Indriyani menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke kantor Yayasan Kokakita yaitu untuk silaturahmi dan membahahas kesepakatan kerja sama.Kesepakatan kerja antara Yayasan Kokakita dengan PT. Syncore Indonesia terkait kerjasama penyusunan laporan keuangan menggunakan software. Bapak Emsa menyatakan, bersedia bekerja sama dengan PT. Syncore Indonesia terkait penyusunan laporan keuangan pada . . . Read more

Pengelolaan Piutang BLUD mengikuti ketentuan PMK No.230/PMK05/2009 tentang penghapusan Piutang BLUD. Pemimpin BLUD wajib menetapkan pedoman piutang BLUD yang mencakup:a.Prosedur dan persyaratan pemberian piutangb.Penatausahaan dan akuntansi piutangc.Tata cara penagihan piutangd.Pelaporan piutangPenghapusan piutang secara bersyarat terhadap piutang BLU dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapus hak tagih Negara. Penghapusan bersyarat terhadap piutang BLU ditetapkan oleh:Pemimpin BLUD untuk jumlah Rp. 200.000.000,- per penanggung utangPemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- per penanggung utangPnghapusan secara bersyarat untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- per penanggung utang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang di bidang . . . Read more

Pengelolaan kas satuan kerja BLUD dapat menggunakan sisa pendapatan yang belum dibelanjakan untuk dikelola dengan tujuan meningkatkan pendapatan satuan kerja BLUD bersangkutan. Dalam rangka pengelolaan rekening, satuan kerja BLUD dapat membuka rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening lainnya. Pengelolaan kas pengaturan rekening lainnya pada satuan kerja BLUD mengikuti ketentuan PMK Nomor 05/PMK 05/2010 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Rekening operasional BLUD dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLUD yang dananya bersumber dari PNBP BLUD pada bank umum. Rekening pengelolaan kas BLUD dipergunakan untuk penempatan ide cash pada bank umum dalam rangka pengelolaan kas BLUD. Rekening . . . Read more

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pada pasal 11 dinyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai (quality assurance) atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.Selai itu, peran SPI juga memberikan peringatan dini (early warning) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.     Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi SPIDownload Materi BLUD      Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat . . . Read more

Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (socialresponsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat (Permendagri 61/2007 pasal1 ayat22). Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD dalam hal:a.Pengamanan harta kekayaan.b.Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan.c.Menciptakan efisiensi dan produktivitas.d.Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.     Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi SPIDownload Materi BLUD      Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiCP: 082 274 900 800 / . . . Read more

Untuk meningkatkan pelayanan PUSKESMAS, maka PUSKESMAS harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran. Pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD).Berikut ini keuntungan dan kelemahan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD:     Keuntungan PPK BLUD1. Perencanaan menjadi tepat sasaran/sesuai kebutuhan.2. Pemicu peningkatan performance. 3. Secara umum pada pelaksana keuangan segera bisa direalisasikan lebih praktis.4. Japel legal.     Kelemahan PPK BLUD1. Apabila mindset & komitmen petugas belum bisa kearah BLUD secara optimal.2. Resources (uang, alat & orang) masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas.3. Perangkat lunak (peraturan-peraturan, dll) . . . Read more

Salah satu unsur penting dan sangat vital yang menentukan keberhasilan akreditasi adalah bagaimana mengatur sistem pedokumentasian dokumen. Pengaturan sistem dokumentasi dalam satu proses implementasi akreditasi dianggap penting karena dokumen merupakan acuan kerja, bukti pelaksanaan dan penerapan kebijakan, program dan kegiatan, serta bagian dari salah satu persyaratan Akreditasi. Berikut ini dasar hukum pedoman penyusunan dokumen akreditasi: 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik . . . Read more

Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Berikut ini tips dan saran dari drg. Nunik Rimawati, M.Kes untuk persiapan Akreditasi Puskesmas :1.Apabila ada akreditasi usahakan semua terlibat. 2.Harus ada komitmen di setiap Pokja, indikator komitmen adanya menyediakanwaktu untuk mencapai tujuan dan mau terlibat. 3.Harus ada uraian tugas untuk masig-masing bagian. 4.Harus ada kekompakan untuk setiap masing-masing pokja.5.Untuk yang sedang memulai akreditasi lebih baik tetapkan target sesuai dengan kondisi yang ada, jangan terlalu mematokkan standar yang tinggi apabila masih dalam tahap . . . Read more

PT. Syncore Indonesia menyelenggarakan seminar sinkronisasi akreditasi dan pengelolaan BLUD puskesmas & RSUD yang mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Akreditasi dan Pengelolaan Keuangan BLUD untuk Puskesmas & RSUD” pada Jumat, 26 Agustus 2016, di ballroom UC Universitas Gadjah Mada Hotel, Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari berbagai instansi puskesmas maupun rumah sakit seperti RSUD Soreang Bandung, Puskesmas Magelang Selatan, Dinkes Singkawang, Puskesmas Magelang Utara, Dinkes Banjarnegara, RSUD Sultan Taha Saifudin Jambi, Puskesmas Pengasih II, RSUD Kwaingga Kab. Kaerom, Dinkes Tapanuli Selatan, Bappeda Aceh Besar, RSUD Wakatobi dengan pembicara Komisi Akreditasi FKTP, dr. Tjahjoyo Kuntjoro, MPH. Narasumber lain . . . Read more