Posts Tagged with PPK BLUD

Zaman sudah lama memasuki era globalisasi dan teknologi. Semakin hari pekerjaan manusia semakin terbantu dengan adanya teknologi yang dirancang oleh manusia. Dengan perkembangan yang pesat, teknologi tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk memudahkan pencarian sumber informasi, tapi juga dapat sangat membantu banyak hal.Salah satunya adanya reformasi pengelolaan keuangan di pemerintahan khususnya BLU/BLUD yang diwajibkan untuk menyusun anggaran dan pelaporan keuangan SAK. PT Syncore Indonesia sebagai salah satu perusahaan teknologi Akuntansi sudah membuat fasilitas software untuk memudahkan PPK BLUD dalam menyiapkan pelaporan BLU/BLUD, mulai dari anggaran yang biasa disebut RBA, penatausahaan dan juga pelaporan keuangan berbasis SAK, yang disempurnakan lagi pelaporan keuangan . . . Read more

 Laporan keuangan SAK merupakan hal yang baru bagi BLUD, terlebih lagi pejabat keuangan dan jajarannya di BLUD khususnya Puskesmas hampir tidak ada yang berlatarbelakang akuntansi. Sehingga hal ini menjadi kendala teknis bagi pejabat keuangan dan jajarannya termasuk bendahara dalam menyusun Laporan Keuangan SAK. Menyusun Laporan Keuangan SAK secara manual memang tidak mudah bagi bendahara puskesmas, namun dengan dibantu tools berupa aplikasi PPK BLUD menyusun Laporan Keuangan menjadi hal yang mudah dan cepat.Menyusun Laporan Keuangan SAK semester 1 dapat dengan mudah dilakukan menggunakan bantuan aplikasi PPK BLUD dengan didampingi oleh tim BLUD dari PT. Syncore Indonesia. Menyusun Laporan Keuangan SAK dapat . . . Read more

Bagi yang sudah memahami laporan keuangan atau mereka yang dari jurusan akutansi tentu sudah memahami pelaporan keuangan berbasis SAK. Nah apa jadinya jika tenaga kesehatan dipaksa untuk membuat laporan keuangan? Ya bisa saja laporan keuangannya jadi, namun sudah dipastikan isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang selama ini terjadi di berbagai instansi setelah mereka menjadi BLU/BLUD.Pelaporan kauangan untuk BLUD ada 7 menurut KSAP 13 , yaitu neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, CaLK, LRA dan SAL. Ketujuh laporan ini harus dibuat pada saat semesteran dan akhir tahun sebagai tanggungjawab BLUD ke pemiliknya.Dua tahun setelah menjadi BLUD biasanya belum . . . Read more

Laporan keuangan berbasis SAK merupakan laporan keuangan dengan menggunakan standar yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dengan dasar SAK ETAP, di mana berdasarkan aturan tersebut aplikasi PPK BLUD mengembangkan pelaporan keuangan berbasis SAK, dan laporan tersebut adalah neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan atas catatan laporan keuangan, serta berdasarkan KSAP13, maka ada penambahan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan laporan SAL (Saldo anggaran Lebih) Ke tujuh laporan tersebut sudah terakomodir di dalam aplikasi PPK BLUD. Silahkan bisa dilihat hasil pelaporan di dalam sistem di link ini. Ke tujuh laporan tersebut merupakan pengembangan dan hasil penelitian tim . . . Read more

     Perjalanan tim BLUD kali ini singgah ke Dinas Gunung Kidul. Singgah dalam acara pendampingan penyusunan RBA 2018 dengan menggunakan tools aplikasi PPK BLUD milik Syncore. Aplikasi tersebut memiliki output RBA, Penatausahaan dan juga laporan keuangan berbasis SAK.         Apa itu aplikasi PPK BLUD? Aplikasi ini merupakan aplikasi PPK BLUD yang sangat mudah dipahami bagi sumber daya yang terlibat dalam BLUD. Aplikasi ini dimulai dengan pengisian anggaran, dari aplikasi ini dapat dihasilkan RBA bab 3 dan bab 4. Kemudian tersedianya juga penatausahaan alur UP, GU dan LS untuk BLUD.       Alur UP, GU dan LS tersebut . . . Read more

Satuan kerja pemerintah yang akan menjadi BLUD harus memenuhi 3 syarat yaitu syarat substantife, teknis dan administratif. Syarat-syarat tersebut dinilai oleh tim penilai, sebagaimana yang tercantum di dalam permendagri 61 pasal 19:Kepala daerah membentuk tim penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;PPKD sebagai sekretaris merangkap anggotaTenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggotaKepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota; danKepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi . . . Read more

Kewajiban setelah menjadi BLUD salah satunya adalah membaut RBA tahunan, yang biasanya RBA Definitif disusun mulai Agustus dan diikut sertakan menjadi lampiran RKA untuk disahkan menjadi RBA. Kesalahan yang sering terjadi diinstansi BLUD ini adalah menyamakan RKA belanja dan RBA, sehingga RKA masih rinci. Di bawah ini adalah contoh dokumen DPA yang sudah benar, yaitu hanya berpost pada 3 jenis belanja, 5.2.1.x.x Belanja Pegawai Puskesmas BLUD 5.2.2.x.x Belanja Barang dan jasa Puskesmas BLUD 5.2.3.x.x Belanja Modal Puskesmas BLUD, Oleh sebab itu DPA BLUD hanya satu lembar saja, seperti di bawah ini:Bagaimana dengan RBA nya? RBA nya dirinci seperti di bawah . . . Read more

(Foto Pembukaan Workshop PPK BLUD Dinkes Sumedang)MANAJEMEN KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAHPendampingan pelatihan mengenai pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) yang sudah berlangsung hingga dua hari (31 Juli dan 1 Agustus) di Sumedang, menimbulkan banyak hal yang harus didiskusikan mengenai pendapatan BLUD ini. Salah satunya adalah pembagian pendapatan tunai dan non tunai.Pelatihan yang sudah berlangsung selama dua hari ini adalah pelatihan untuk menghasilkan laporan RBA dan juga laporan keuangan SAK, di mana semua tahu bahwa dua laporan tersebut wajib dibuat setelah menjadi BLUD. Pelatihan tersebut bersama Dinas Kesehatan Sumedang, dengan 35 Puskesmas BLUD, dan 1 Labkesda BLUD. . . . Read more

foto pembukaan kegiatan workshop PPK BLUD Dinkes SumedangPT Syncore Indonesia kembali diberikan kepercayaan untuk mendampingi proses pelaksanaan PPK BLUD, kali ini kegiatan dilakukan di Sumedang selama dua hari, tanggal 11 dan 12 Juli 2017 dengan 35 puskesmas BLUD dan 1 Labkesda BLUD, di mana mereka baru saja menjadi BLUD per 1 Januari 2017, sehingga baru 6 bulan berjalan sebagai BLUD dan membutuhkan pembelajaran mengenai PPK BLUD. Kali ini Syncore juga bekerjasama dengan pihak Garut untuk mendampingi proses PPK BLUD di Sumedang ini.Tanggal 11 Juli 2017, tim Syncore dan Dinas Sumedang memulai kegiatan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sumedang, dan . . . Read more

Jumat, 19 Mei 2017 masih bertempat di Aula Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos). Pada hari kedua ini peserta masih 15 orang peserta dari karyawan Bapel Jamkesos. Dengan seorang narasumber, yaitu Bapak Rudy Suryanto, SE.M.Acc., Ak.,CA. Hari ini akan ada 2 sesi kecil, yaitu mengenai tata kelola dan laporan keuangan pokok.Hari kedua tidak jauh berbeda dengan hari pertama, perbedaannya ada pada antusias dari para peserta yang bertambah. Bapak Rudy menyapa para peserta bimbingan teknis dan memperkenalkan diri. Beliau menanyakan mengenai tahun berdirinya BLUD di Bapel Jamkesos. Beliau mereview notulen hari pertama untuk mengerti pembahasan hari pertama. Beliau menjelaskan mengenai . . . Read more