Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan: ( a) Persediaan usang. (b) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih. (c) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi Jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/ diamortisasi. (d) Pendapatan pajak; (e) Kewajiban garansi. Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Estimasi perlu direvisi . . . Read more

Setelah membahas mengenai kelembagaan SMKN pada artikel sebelumnya , artikel kali ini akan membahas mengenai prosedur kerja dalam dokumen Tata Kelola.B.Prosedur KerjaProsedur kerja dalam tata kelola SMK menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. Prosedur kerja yang dilaksanakan di SMKN 1 Sambilegi berpedoman pada prosedur kerja serta tata kelola data dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang diberlakukan di SMKN 1 Sambilegi merupakan tata kelola yang mensinergikan seluruh bagian, tidak serta merta merumuskan SOP untuk setiap bagian/sub bagian dalam keorganisasian.Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) di SMKN 1 Sambilegi dapat . . . Read more

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga bahwa setiap rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka pada Bank Umum diberikan bunga/nisbah dan/atau jasa giro. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 24 bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke Kas Negara/Daerah.BLU/BLUD memiliki rekening penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD yang memperoleh bunga/nisbah dan/atau jasa giro di setiap akhir bulan dan wajib disetorkan (ditransfer) ke Kas Daerah. Jasa Giro yang masuk ke rekening APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLU/BLUD, sehingga pada sistem PPK-BLUD Software Keuangan BLUD . . . Read more

Menjelaskan mengenai masalah usaha Bumdes dan cara mengembangkannya. Setelah pengurus BUMDes dilantik dan dibentuk, satu persoalan yang siap menghadang adalah bagaimana cara mengembangkan usaha BUMDes.Apalagi jika BUMDes belum memiliki unit usaha, bahkan malah baru saja BUMDesnya berdiri Itulah mengapa pentingnya Musyawarah Desa (Musdes) juga memikirkan untuk menyusun rencana strategis BUMDes Termasuk di dalamnya rencana pendirian unit usaha ataupun pengembangan unit usaha BUMDes. Ketika BUMDes sudah berdiri maka pengurus BUMDes telah memiliki pemahaman mengenai karakter. Selain itu juga strategi pengembangan BUMDes, maka akan dengan mudah memiliki strategi cara mengembangkan usaha BUMDes. Namun, jika pengurus BUMDes yang aktif, terlebih pelaksana operasional . . . Read more

Paska berlakunya PP11/2021, posisi Bumdes berubah dari pelaku, menjadi wadah. Bumdes Kemudo Makmur menerjemahkan ini dengan membuka Unit Usaha baru yaitu Toko Desa KemudoToko desa ini merupakan bentuk pengembangan bumdes untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga serta mewadahi UMKM di desa kemudo. Toko Desa menyediakan space 30% khusus untuk produk UMKM, rak yang disediakan pun merupakan hasil kerajinan dari bahan pallet yang dibuat oleh pengrajin Kemudo.Kepala Desa Kemudo, Bapak Hermawan menyampaikan terimakasih banyak kepada Sarihusada yang sudah mensupport pendirian toko desa ini. dan Tim dari Syncore/Bumdes.id yang telah memberikan pendampingan pada kami secara totalitas siang dan malam sehingga dalam jangka 1,5 . . . Read more

Ada banyak industri yang beroperasi di desa, dan ada banyak yang hubunganya tidak harmonis. Namun hal itu tidak terjadi di Desa Kemudo. Desa Kemudo mampu membangun sinergi saling menguntungkan dengan industri-industri yang ada di desa tersebut, melalui penguatan peran Bumdes.Bumdes diberi kepercayaan oleh PT Sarihusada Danone untuk menjadi pengelola limbah kering pabrik. Lewat usaha tersebut, Bumdes mampu memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Seperti yang disampaikan dalam sambutan Pak Defri Hadi sebagai Head of HR Social Relation Danone Specialized Nutrition, bahwa Sarihusada Danone memiliki Dana Sosial untuk mendukung berdiri dan berkembangnya Bumdes. Pak Defri kagum dengan Bumdes Kemudo yang dalam . . . Read more

 Ekonomi desa membuktikan kembali tetap tahan di masa pandemi. Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten Jawa Tengah adalah bukti nyata. Lewat usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kemudo Makmur, mampu meraih omzet miliaran rupiah dan melakukan bagi hasil usaha ke masyaratkat mencapai ratusan juta rupiah. Rincian pembagian adalah Rp386.578.000 untuk pengembangan RT, RW dan PKK. Kemudian masing-masing Kepala Keluarga mendapat Rp400.000, untuk total lebih dari 1.000 KK di Desa Kemudo.Hal yang unik dari Bumdes Kemudo adalah sejak awal sudah ada penyertaan dari Dana Masyarakat Desa. Modal awal Bumdes hanya 200 juta dan saat ini, nilai modal bersih sudah berkembang 10x . . . Read more

Penghitungan besarnya penyusutan setiap periode ditentukan menggunakan metode penyusutan. PSAP 07 menyediakan tiga metode yang dapat digunakan. Metode penyusutan bebas untuk dipilih. Secara umum ketiga metode dimaksud selalu diasosiasikan dengan tingkat kerumitan penghitungan penyusutannya. Dalam hal ini, metode garis lurus adalah metode yang paling populer karena dirasakan paling sederhana, sedangkan metode yang dirasa paling rumit adalah metode saldo menurun berganda.Akan tetapi, di luar dari pertimbangan kerumitan, sebenarnya metode penyusutan dapat dikaitkan dengan karakteristik aset, cara dan intensitas pemanfaatannya. Jika unit manfaat bersifat spesifik dan terkuantifikasi, maka perhitungan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode unit produksi.Jika . . . Read more

 Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 07 Paragraf 53 menyatakan bahwa Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan akuntansi berbasis akrual.Aset tetap merupakan suatu unsur laporan keuangan pemerintah yang paling konkrit mengemban asumsi perlunya pemerintah menjaga keseimbangan kepentingan antar generasi. Adanya penyusutan akan memungkinkan pemerintah untuk setiap tahun memperkirakan sisa manfaat suatu aset tetap yang diharapkan dapat diperoleh dalam masa beberapa tahun ke depan.Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan : Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun . . . Read more

 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang disusun oleh satker BLU diusulkan kepada menteri/ pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan. Usulan RBA ini disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, tarif dan/atau standar biaya. Kemudian dalam hal satker BLU menyusun RBA menggunakan standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, usulan RBA ini dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Format SPTJM adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.RBA yang diajukan kepada menteri/pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan ditandatangani oleh Pimpinan BLU, dan diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan jika satker BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas. RBA . . . Read more