Posts Tagged with Ke

Yogyakarta, 12 Mei 2015 - Meski sudah menyandang predikat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak lama, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Rivai Berau, Kalimantan Timur nyatanya tak lantas berpuas diri. Hingga saat ini, RS yang berlokasi di Bumi Borneo tersebut terus berusaha meningkatkan kualitas layanannya.Untuk itu, pegawai RSUD dr. Abdul Rivai Berau, Kalimantan Timur pun rela jauh-jauh datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna mengasah ilmu. Di kota pelajar ini, mereka mempelajari pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD BLUD dari Syncore."Mereka ini berasal dari RSUD Abdul Rivai. RS ini sudah lama jadi BLUD dan terus berorientasi . . . Read more

Untuk meringankan pelaku dan calon pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam membuka usahanya, pemerintah kini telah membebaskan biaya pembuatan izin usaha koperasi dan usaha mikro dan kecil (KUMK). Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga, selama ini ia sudah sering mendengar banyak keluhan dari para pelaku usaha terkait pengurusan izin usaha yang sulit dan mahal. Karenanya, sekarang setelah izin usaha KUMK digratiskan ia berharap para pelaku usaha dapat segera membuat izin usahanya. Jika ternyata dalam perjalanannya masih ada petugas yang memungut bayaran dalam pembuatan izin usaha, Puspayoga berharap para pelaku usaha segera melaporkannya. “Laporkan langsung kepada bupati atau walikota. . . . Read more

Setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi ditetapkan pada tahun lalu, kini peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan lembaga – lembaga Kesehatan lainnya dituntut untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal. Untuk memudahkan hal tersebut, melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.32 Tahun 2014 pemerintah memutuskan bahwa angaran kapitasi akan langsung ditransfer ke rekening dan dikelola langsung oleh Puskesmas.Akibatnya, terjadi perubahan mendasar dimana Puskesmas kini tidak sekedar menjadi Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) biasa.“Pergeseran Fungsi Puskesmas paska ketentuan kapitasi Perpres No.32 tahun 2014, Permenkes No.28 tahun 2014, Surat Edaran SE900 / 2280 / SJ. Sehingga ada kebutuhan untuk . . . Read more

Untuk meningkatkan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sekaligus memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan pendapatan maupun pengeluarannya, pemerintah telah membuka Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Kesehatan. Namun hingga saat ini,  belum semua Puskesmas khususnya yang berada di daerah – daerah terpencil sanggup menerapkan PPK-BLUD dengan benar. Padahal dengan  PPK-BULD yang benar, Puskesmas memiliki peluang untuk menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB),  sehingga dapat memudahkan Puskesmas dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan sebagainya.Menurut Direktur Utama (Dirut) SYNCORE, Niza Wibyana Tito, ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan agar Puskesmas berhasil menjadi BLUD yang . . . Read more

PENDAHULUANPUSKESMAS adalah ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat.Paska penetapan ketentuan BPJS di tahun 2014, peran PUSKESMAS menjadi semakin vital lagi.Untuk meningkatkan pelayanan PUSKESMAS, maka PUSKESMAS harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran.pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD).Pola pengelolaan keuangan BLUD memungkinkan PUSKESMAS untuk menggunakan pendapatan Negara bukan pajak (PNPB) yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor dahulu ke kas negara. Mekanisme ini tentu sangat membantu PUSKESMAS dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran. Tanpa fleksibilitas tersebut . . . Read more

Pada tahun 2015 pemerintah memiliki agenda untuk menjadikan PUSKESMAS, terutama yang memiliki fasilitas rawat inap untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuan utama dari menjadikan PUSKESMAS sebagai BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Faktor pendorong lain, adalah adanya kebijakan dari BPJS untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening PUSKESMAS.  Dana kapitasi yang diterima PUSKESMAS langsung dari BPJS, menimbulkan beberapa kendala. Kendala terbesar adalah dana tersebut merupakan jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibelanjakan dengan mekanisme APBD. Artinya meskipun dana tersebut diterima langsung di rekening PUSKESMAS, namun PUSKESMAS yang bersangkutan tidak bisa langsung menggunakan dana tersebut, tetapi . . . Read more

PENDAHULUANPUSKESMAS adalah ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat.Paska penetapan ketentuan BPJS di tahun 2014, peran PUSKESMAS menjadi semakin vital lagi. Untuk meningkatkan pelayanan PUSKESMAS, maka PUSKESMAS harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran.pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD). Pola pengelolaan keuangan BLUD memungkinkan PUSKESMAS untuk menggunakan pendapatan Negara bukan pajak (PNPB) yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor dahulu ke kas negara.Mekanisme ini tentu sangat membantu PUSKESMAS dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran.Tanpa fleksibilitas tersebut . . . Read more

 Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengalirkan dana dekonsentrasi yang besarannya mencapai Rp100 miliar kepada dinas yang membidangi koperasi di seluruh Indonesia. Rencananya, dana tersebut akan difokuskan untuk fungsi pendidikan dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) “Pada kesempatan itu, kami membahas tentang pemanfaatan dana dekonsentrasi fungsi pendidikan,” kata Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo di Jakarta, Rabu (1/4/2015). Menurutnya, untuk meningkatkan daya saing KUKM diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang melibatkan peran serta daerah dengan memanfaatkan anggaran dana dekonsentrasi. Silahkan Klik disini . . . Read more

Keseriusan pemerintah untuk memajukan usaha mikro kembali terlihat dari upaya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berusaha mempermudah perizinan di sektor usaha mikro. Menurut Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Agus Muharam, untuk menumbuhkan minat para pengusaha muda saat ini proses perizinan usaha mikro sudah dapat dilakukan secara lebih ringkas dan tanpa biaya. “Tinggal datang ke kantor kecamatan, gratis,” katanya di sela Pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamis (4/2/2015) sebagaimana dikutip dari Bisnis.com Dikatakan, hingga awal tahun 2015 jumlah pengusaha di Indonesia baru mencapai sekitar 1,56% dari total penduduk. Padahal dalam beberapa tahun mendatang, pemerintah berharap mampu meningkatkan . . . Read more

RSUD Polewali baru pada awal tahun 2013 ini ditetapkan sebagai BLUD bertahap. Manajemen RSUD Polewali diberi tugas untuk menuntaskan semua persyaratan yang diperlukan sehingga pada akhir tahun bisa ditetapkan sebagai BLUD penuh. Salah satu yang perlu dilengkapi adalah penyusunan laporan keuangan pokok yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan dan Rekonsiliasai LRA dan Laporan Operasional. Manajemen RSUD dipimpin langsung oleh Ibu Direktur dan terdiri dari staff dan pimpinan bagian keuangan, anggaran dan akuntansi, serta didampingi dai Inspektorat Daerah, Kepala Dinas Pendapatan dan bagian keuangan Pemda Polewali, mengikuti pelatihan selama 3 hari dari tanggal 18 sampai . . . Read more