Posts Tagged with Ikan

Rumah sakit merupakan lembaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, selain memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan masalah akuntansi dan keuangan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa masalah akuntansi dan keuangan di rumah sakit perlu diperhatikan :1. Menjaga kredibilitas laporan keuanganLaporan keuangan rumah sakit harus disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit (PARS). Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan dan memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat.2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuanganDengan memperhatikan masalah akuntansi . . . Read more

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) perusahaan. Implementasi GCG dalam sebuah perusahaan tidak hanya bergantung pada peran manajemen, tetapi juga membutuhkan dukungan dari Satuan Pengendali Internal (SPI) sebagai bagian dari tata kelola perusahaan.Satuan Pengendali Internal (SPI) adalah fungsi internal yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan objektif dan independen terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. SPI bertindak sebagai penjaga ketertiban dalam organisasi perusahaan dan dapat berperan sebagai katalisator bagi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.Prinsip-prinsip Good Corporate Governance terdiri dari . . . Read more

Tata kelola keuangan melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.Berikut adalah beberapa tahapan tata kelola keuangan yang umum dilakukan oleh suatu organisasi atau entitas: Perencanaan keuangan: Tahap ini melibatkan perencanaan penggunaan dana dan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan keuangan mencakup penentuan anggaran, proyeksi pendapatan dan pengeluaran, serta strategi pengelolaan keuangan jangka panjang.Penganggaran: Setelah perencanaan keuangan dilakukan, tahap selanjutnya adalah membuat anggaran yang terperinci dan realistis. Anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penggunaan dana dan sumber daya keuangan organisasi.Pelaporan keuangan: Pelaporan keuangan adalah proses dokumentasi dan penyampaian informasi . . . Read more

Tata kelola keuangan perusahaan sangat penting untuk menjamin kesehatan keuangan perusahaan dan mencegah terjadinya fraud atau kesalahan dalam pelaporan keuangan, mengingat hal tersebut dibutuhkan dalam rangka kesuksesan jangka panjang perusahaan.Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola keuangan perusahaan antara lain:1.Memiliki Rencana Keuangan yang JelasDalam hal ini, perusahaan harus memiliki rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas dan terperinci. Selain itu, perlu didukung dengan pelatihan dan pengembangan karyawan tentang tata kelola keuangan perusahaan supaya seluruh perencanaan yang telah ditetapkan dapat berjalan dan dapat diimplementasikan dengan baik2.Mengelola Arus Kas dengan Hati-HatiDalam hal ini, perusahaan harus memantau arus kas masuk . . . Read more

Bahwasannya untuk menjadi BLUD perlu adanya beberapa dokumen yang nantinya akan dipresentasikan oleh Tim Penilai. Dokumen-dokumen yang perlu dipresentasikan oleh Tim Penilai adalah dokumen administratif. Dokumen administratif merupakan salah satu syarat untuk menjadi BLUD dan berdasarkan Permendagri No.79 Tahun 2018. Dokumen administratif tersebut terdiri dari: Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan KinerjaSurat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dan diketahui oleh kepala SKPDPola Tata KelolaPola tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat: Kelembagaan, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan . . . Read more

BBI adalah suatu unit usaha pembenihan ikan milik pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan benih ikan, dan untuk membina usaha pembenihan ikan rakyat yang tersebar di hampir seluruh Indonesia. Untuk menjadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas lebih efisien dalam pengelolaan keuangan dan lebih produktif dalam pelayanan, BBI memiliki potensi untuk dapat menerapkan BLUD. Balai Budidaya Ikan (BBI) Kabupaten Bantul adalah Unit Pelayanan Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mengarahkan untuk UPTD BBI kabupaten Bantul dapat segera mengusulkan penerapan BLUD.Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bantul saat ini mengalami kesulitan pada bagian teknis . . . Read more

Karakteristik pelayanan persampahan saat ini hampir sama seperti kesehatan, yaitu 7 kali dalam seminggu, dan tersedia 24 jam / harinya. Kira-kira, kesamaan ini dikarenakan kalau sampah yang tertunda diangkut di rumah tangga-rumah tangga akan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan tubuh, lingkungan sekitar, dan konsekuensinya menimbulkan kerugian ekonomi. Mau tidak mau, urusan persampahan harus sudah perlu menjadi seperti urusan wajib dan pelayanan dasar. Melihat keperluan ini, tentunya karakteristik kelembagaannya juga harus berubah, bahkan lebih inovatif seperti kelembagaan pelayanan swasta pada umumnya, yang beragam, cepat, terjamin, kualitas, flexible dan lain-lainnya. Selain prasyarat kelembagaannya, perlu juga aturan terkaitnya untuk mendukung dalam memudahkan . . . Read more

Jika BUMDes berniat memiliki Perseroan Terbatas, bagaimana mekanisme pendirian, pengelolaan serta pelaporan keuangan dan pertanggungjawabannya?Bumdes.id akan memaparkan tahapan dan teknik serta panduan-panduan dasar hukum BUMDes dapat mendirikan unit usaha berbentuk perseroan terbatas. Pada Peraturan pemerintah No 11 Tahun 2021 dan juga Undang-Undang Desa Tahun 2014, BUMDes dapat mendirikan unit usaha yang berada dibawah kendali BUMDes secara langsung maupun tidak langsung. Pendirian unit usaha BUMDes dapat dilakukan secara langsung melalui persetujuan pengurus BUMDes, pengawas BUMDes dan penasehat BUMDes, atau jika berdampak luas dapat melalui musyawarah desa. BUMDes dapat mendirikan unit usaha berbentuk perseorangan, badan usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas dan . . . Read more