Salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah adalah membentuk BLUD yang mana pengelolaannya diberi fleksibilitas dikecualikan dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.Selama dalam koridor pencapaian sasaran dan tujuan SKPD yang membawahinya serta visi misi dari pemerintah daerah terkait.Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan teknis terkait BLUD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri 79/2018).Permendagri 79/2018 bertujuan untuk dijadikan pedoman teknis dalam pendirian dan pengelolaan dari Badan layanan Umum Daerah, termasuk pengelolaan keuangannya Kemudian dari segi pertanggungjawaban atas pengelolaan BLUD dilakukan penyajian laporan keuangan seperti . . . Read more

Dalam perjalanannya untuk menerapkan BLUD tidak mudah. Berdasarkan artikel dari website Kementerian Dalam Negeri yang sama, dapat diidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan BLUD yaitu:1. Terdapat Persyaratan Tertentu yang harus dipenuhi sebelum menjadi BLUD Dengan adanya fleksibilitas, penerapan BLUD menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan keuangan bagi beberapa daerah. Namun demikian, dalam perjalanannya untuk menerapkan BLUD tidak mudah.Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh SKPD atau unit kerja tersebut, yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Pertama, persyaratan substantif terpenuhi, apabila SKPD atau unit kerja pada SKPD yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: Penyediaan barang dan/atau . . . Read more

Akreditasi dan revitalisasi BUMDes tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 mengenai badan hukum BUMDes.Serta petunjuk teknis dalam Permendesa No 3 Tahun 2021 mengenai pedoman pendaftaran badan hukum BUMDes. Maka Menteri Desa kemudian mengatur akreditasi BUMDes dalam sebuah formula yang bisa menjadi acuan perangkat desa, pengurus BUMDes hingga praktisi dari berbagai sektor. Formula pemeringkatan BUMDes ini digunakan untuk menentukan status akreditasi BUMDes. Sehingga nantinya BUMDes dapat mengembangkan diri secara bertahap sesuai dengan tujuah aspek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Desa PDTT no 145 tahun 2022. Tujuh aspek yang dinilai dalam . . . Read more

Pada artikel Museum Nasional Indonesia Part1 telah dijelaskan mengenai sejarah dari Museum Nasional Indonesia dan perkenalannya dengan Syncore Indonesia.Pada artikel kali ini, kami akan membahas mengenai Workshop Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diselenggarakan oleh Syncore Indonesia, berikut adalah artikelnyaSeperti yang kita tahu pada artikel sebelumnya bahwa, Museum Nasional Indonesia mengalami berbagai hambatan dalam pola pengelolaan keuangan BLUnya.Museum Nasional Indonesia menyadari masih banyak kekurangan dalam hal pemahaman mengenai BLU maupun implementasi BLUnya.Oleh karena itu Museum Nasional Indonesia bekerjasama dengan Syncore Indonesia untuk memberikan pemahaman mengenai pola pengelolaan BLU melalui workshop PPK BLU Museum Nasional Indonesia. Workshop pola pengelolaan BLU . . . Read more

Pada bedah buku revitalisasi dan akreditasi BUMDes, penulis buku yang juga pendiri Bumdes.id, Dr. Rudy Suryanto menyampaikan bahwa pokok utama revitalisasi BUMDes adalah arahan dari Presiden Joko Widodo.Apa saja arahan-arahan utama terkait dengan revitalisasi BUMDes tersebut? Arahan Presiden Joko Widodo ini disampaikan dalam rapat terbatas penyaluran dana desa. Kepala Negara menyinggung mengenai banyaknya BUMDes-BUMDes mangkrak yang tidak terurus, selain itu BUMDes hanya berdiri sekedar papan administratif di atas kertas semata.Presiden berharap BUMDes-BUMDes dapat diaktifkan kembali melalui revitalisasi.Pada pokok-pokok revitalisasi BUMDes, Presiden menyebut bahwa kelembagaan dan unit usaha BUMDes adalah dua hal yang utama.Pendiri Bumdes.id, Dr. Rudy Suryanto kemudian menjelaskan arahan . . . Read more

Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik.Saat ini, semakin banyak perhatian diberikan pada praktik akuntansi lembaga publik, baik akuntan sektor publik atau LSM publik. Lembaga publik sangat didesak oleh masyarakat untuk memerintah secara transparan dan akuntabel.Ruang lingkup akuntansi sektor publik mencakup semua instansi pemerintah dan organisasi nirlaba. Akuntansi sektor publik juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi sektor publik.Sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks daripada sektor swasta yang lebih sempit. Perluasan ruang lingkup sektor publik tidak semata-mata disebabkan oleh keragaman dan . . . Read more

Bumdes.id dan Sekolah BUMDes kembali mengadakan Training of Trainers Pendamping Bumdes secara Online!Silahkan Daftar TOT Pendamping BUMDes Angkatan 46Program ini akan dilaksanakan pada: 12 -13 April 2023Lokasi akan dilakukan secara online via ZOOMSelama 2 hari kami akan sharing tentang bagaimana Pembentukan, Penguatan dan Pengembangan BUMDES, secara sistematis dan aplikatif secara online.MATERI secara umum:1. Teknik fasilitasi & Filosofi Bumdes ID : bagaimana membina suasana dan relasi dengan warga desa, sehingga pendampingan bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan, serta memahami kaitan BUMDES dengan Pemerintah Desa dan Warga.2. Pemetaan Potensi dan Pemilihan usaha : ikuti metode yang dikembangkan Bumdes.id untuk secara cepat dan . . . Read more

Pak Tito melanjutkan pembahasan dengan sebuah pertanyaan, “Bagaimana cara RSUD meningkatkan pendapatan agar mencapai target yang diinginkan?”Sedangkan di sisi pelayanan RSUD diperintahkan untuk memberikan layanan yang sama dengan rumah sakit swasta. Pak Tito menjawab dengan penjelasan bahwa penilaian jasa layanan BLUD ditentukan dari value of money yaitu ekonomis, efektif efisien.Misalnya, apabila membuat anggaran obat sebesar 10 M sesuai dengan Perpes 2021 maka perlu dilakukan lelang hingga setelah dianggarkan hanya mendapatkan sebesar 9M karena 1M digunakan untuk membayar biaya lelang.Berbeda halnya apabila sudah menerapkan BLUD kita hanya perlu membuat perbup pengadaan barang dan jasa agar mendapatkan obat senilai 10 M sepenuhnya . . . Read more

Pasal 58 s.d Pasal 64 Permendagri 79/2018 menjelaskan bahwa UPTD yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD dan evaluasi kinerja pelaksanaan BLUD sebelumnya.RBA disusun berdasarkan:Anggaran Berbasis KinerjaAnggaran berbasis kinerja merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisienStandar Satuan HargaStandar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah. Jika BLUD belum menyusun standar satuan harga, BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.Apabila pemerintah daerah telah menetapkan standar satuan harga dengan keputusan kepala daerah maka BLUD dapat mengikuti ketetapan tersebut.Akan tetapi, jika BLUD belum menetapkan maka . . . Read more

Persamaan akuntansi, atau juga disebut persamaan dasar akuntansi adalah komponen yang membentuk dasar untuk semua sistem akuntansi.Persamaan sederhana ini menggambarkan dua fakta tentang perusahaan atau instansi yakni apa yang dimiliki perusahaan dan berapa besar hutang perusahaan/instansi.Persamaan akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan liabilitas dan ekuitasnya, hal ini menunjukkan bahwa semua aset perusahaan/instansi diperoleh melalui hutang atau pembiayaan ekuitas. Berikut ini adalah gambar ilustrasi persamaan akuntansi.Seperti yang terlihat pada gambar diatas, aset sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas/modal. Ini adalah gambaran ketika mempelajari persamaan dasar akuntansi.Liabilitas atau kewajiban dan ekuitas/modal pada dasarnya hanyalah sumber pendanaan bagi perusahaan/instansi untuk membeli aset.Persamaan akuntansi umumnya . . . Read more