Posts Tagged with sesuai

Penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi adalah prasyarat penting untuk setiap entitas bisnis swasta yang ingin menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan keterbacaan informasi keuangan. Artikel ini akan membahas langkah-langkah kunci dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).Persyaratan Penyajian Laporan Keuangan Penggunaan Format StandarLaporan keuangan harus disusun dengan format standar yang sesuai dengan SAK EP. Ini mencakup struktur umum laporan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang TepatPengungkapan yang tepat adalah kunci dalam penyajian laporan keuangan yang akurat. Entitas bisnis swasta harus memastikan bahwa semua . . . Read more

Laporan keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam BUMDes karena laporan keuangan tersebut merupakan kewajiban BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.Dasar hukum dan ketentuan laporan keuangan pertanggungjawaban tersebut sudah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada BAB X Pasal 58.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 58, penyusunan laporan keuangan ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah BUMDes baik kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat.Mengacu pada dasar hukum BUMDes yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, laporan keuangan harus disusun oleh BUMDes dapat meliputi sebagai berikut :A.Laporan Realisasi AnggaranPada PP No 11 Tahun 2021 . . . Read more

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 merupakan dasar hukum baru dalam suatu pendirian BUMDes.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah sebuah peraturan yang dibentuk oleh Presiden Indonesia yang mengatur mengenai pendirian BUMDes, membahas tentang Anggaran Dasar (AD) BUMDes, Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes, Organisasi dan Pegawai BUMDes dengan disertai penjelasan tugas dan fungsi masing-masing dari siapa saja yang menjadi bagian dari Organisasi atau Struktur BUMDes itu sendiri, dan penjelasan mengatur lain masih banyak lagi.Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 ini, dapat menjadi payung hukum sebuah BUMDes yang dapat dijadikan pedoman agar lebih tertata dan dapat terarah dalam pengelolaannya.Menurut . . . Read more