Posts Tagged with P

Suasana hari kedua Pelatihan Pengelolaan Keuangan Puskesmas BLUD dengan Pemerintah Kota Banjarmasin. Pada pelatihan tersebut para peserta tampak antusias mengikuti materi yang disampaikan oleh Bpk Sony Haksomo, SE, M.Si, dan Bpk Bambang Nugroho, SE, M.Ec . . . Read more

Seperti apa seharusnya bentuk sebuah instansi yang layak menjadi BLUD? Berhasil melewati tim penilai? Dan apa saja yang akan dinilai beserta berapa "bobot" penilaiannya? Pertanyaan - pertanyaan inilah yang dijawab oleh Sony dalam pelatihan bersama kami. Dengan gaya khasnya, Sony membawa pembahasan tentang penilaian ini dalam bentuk yang sangat segar. Tidak jarang suara tawa meledak diforum yang penuh dengan tanya jawab itu. . . . Read more

Yogyakarta, 12 Mei 2015 - Meski sudah menyandang predikat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak lama, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Rivai Berau, Kalimantan Timur nyatanya tak lantas berpuas diri. Hingga saat ini, RS yang berlokasi di Bumi Borneo tersebut terus berusaha meningkatkan kualitas layanannya.Untuk itu, pegawai RSUD dr. Abdul Rivai Berau, Kalimantan Timur pun rela jauh-jauh datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna mengasah ilmu. Di kota pelajar ini, mereka mempelajari pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD BLUD dari Syncore."Mereka ini berasal dari RSUD Abdul Rivai. RS ini sudah lama jadi BLUD dan terus berorientasi . . . Read more

Setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi ditetapkan pada tahun lalu, kini peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan lembaga – lembaga Kesehatan lainnya dituntut untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal. Untuk memudahkan hal tersebut, melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.32 Tahun 2014 pemerintah memutuskan bahwa angaran kapitasi akan langsung ditransfer ke rekening dan dikelola langsung oleh Puskesmas.Akibatnya, terjadi perubahan mendasar dimana Puskesmas kini tidak sekedar menjadi Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) biasa.“Pergeseran Fungsi Puskesmas paska ketentuan kapitasi Perpres No.32 tahun 2014, Permenkes No.28 tahun 2014, Surat Edaran SE900 / 2280 / SJ. Sehingga ada kebutuhan untuk . . . Read more

Untuk meningkatkan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sekaligus memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan pendapatan maupun pengeluarannya, pemerintah telah membuka Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Kesehatan. Namun hingga saat ini,  belum semua Puskesmas khususnya yang berada di daerah – daerah terpencil sanggup menerapkan PPK-BLUD dengan benar. Padahal dengan  PPK-BULD yang benar, Puskesmas memiliki peluang untuk menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB),  sehingga dapat memudahkan Puskesmas dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan sebagainya.Menurut Direktur Utama (Dirut) SYNCORE, Niza Wibyana Tito, ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan agar Puskesmas berhasil menjadi BLUD yang . . . Read more

PENDAHULUANPUSKESMAS adalah ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat.Paska penetapan ketentuan BPJS di tahun 2014, peran PUSKESMAS menjadi semakin vital lagi.Untuk meningkatkan pelayanan PUSKESMAS, maka PUSKESMAS harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran.pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD).Pola pengelolaan keuangan BLUD memungkinkan PUSKESMAS untuk menggunakan pendapatan Negara bukan pajak (PNPB) yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor dahulu ke kas negara. Mekanisme ini tentu sangat membantu PUSKESMAS dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran. Tanpa fleksibilitas tersebut . . . Read more

Syncore Consulting diminta membantu upaya Sosialisasi Ketentuan PUSKESMAS BLUD untuk jajaran pimpinan Dinas Kesehatan dan seluruh kepala PUSKESMAS dan Kasubag TU di Kabupaten Buleleng, Bali.Ringkasan materi Sosialisasi Ketentuan Puskesmas BLUD dapat di download di Link berikut:EXECUTIVE SUMMARY SOSIALISASI BLUD BULELENG 20 OKT 2014 Silahkan klik disini untuk melihat software pengelolaan keuangan BLUDSilahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015Apabila anda butuh bantuan Narasumber kami untuk Sosialiasi Puskesmas BLUD, bisa hubungi training@syncore.co.id 087738900800 . . . Read more

Pada tahun 2015 pemerintah memiliki agenda untuk menjadikan PUSKESMAS, terutama yang memiliki fasilitas rawat inap untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuan utama dari menjadikan PUSKESMAS sebagai BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Faktor pendorong lain, adalah adanya kebijakan dari BPJS untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening PUSKESMAS.  Dana kapitasi yang diterima PUSKESMAS langsung dari BPJS, menimbulkan beberapa kendala. Kendala terbesar adalah dana tersebut merupakan jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibelanjakan dengan mekanisme APBD. Artinya meskipun dana tersebut diterima langsung di rekening PUSKESMAS, namun PUSKESMAS yang bersangkutan tidak bisa langsung menggunakan dana tersebut, tetapi . . . Read more

 A.LATAR BELAKANG Setelah ditetapkan ketentuan BPJS, maka peran PUSKESMAS sebagai penyedia pelayanankesehatan tingkat pertama menjadi semakin vital. PUSKESMAS menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan, sehingga BPJS memandang perlu untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening PUSKESMAS. Muncul permasalahan, karena PUSKESMAS sebagai unit pelaksana teknis dibawah Dinas Kesehatan, terikat dengan ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan dengan mekanisme APBD, maka dana tersebut tidak bisa digunakan secara langsung. Permasalahan ini bisa diatasi dengan menjadikan PUSKESMAS sebagai BLUD. BLUD memiliki beberapa fleksibilitas yaitu dapat menggunakan dana PNBP secara langsung, mengunakan fleksibilitas penggunaan anggaran yaitu ambang batas, dan mengintegrasikan anggaran ke RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) Dinas Kesehatan berupa . . . Read more

Salah satu komitmen pemerintah dalam memberdayakan UMKM adalah kebijakan dana bergulir. Kenyataan di lapangan adalah banyak sekali kendala terkait dengan pengelolaan dana bergulir, salah satu fakta yang mencemaskan adalah banyak daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian karena pengelolaan dana bergulir tidak tepat.Untuk itu kami dari SYNCORE Consulting menyelenggarakan pelatihan khusus dengan gambaran materiKetentuan peraturan pengelolaan dana bergulirTahap-tahap pengajuan syarat PPK BLUD Dana BergulirPerubahan Tata Kelola paska menjadi BLUDPola Penganggaran dari RKA menjadi RBAPola Pelaporan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan SAKPola Pembinaan dan PengawasanDiskusi permasalahan-permasalahanDemo Software SYNCORE BLUDPelatihan tersebut sudah terselenggara dan diikuti UPDB DINKOP Kab . . . Read more