Posts Tagged with P

 Lembaga Pengelolaan Sampah Masih Terbatas di DaerahSampah menjadi persoalan serius di banyak daerah, baik dari sisi kuantitas maupun dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, banyak pemerintah daerah belum merancang struktur kelembagaan khusus untuk menangani urusan ini secara teknis dan berkelanjutan.Hingga kini, mayoritas daerah masih mengandalkan dinas induk seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menjalankan langsung fungsi operasional pengelolaan sampah. Padahal, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menekankan bahwa lembaga seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang seharusnya menjalankan tugas operasional.Ketiadaan UPTD menyebabkan tidak adanya pemisahan peran antara regulator dan operator. Hal ini berdampak pada lemahnya kontrol, rendahnya akuntabilitas, dan . . . Read more

Pengertian MasterplanDalam dunia bisnis dan pengembangan proyek, penyusunan masterplan adalah tahapan awal yang krusial baik di sektor publik maupun swasta. Dokumen ini menggambarkan konsep pengembangan jangka panjang secara menyeluruh, mencakup tata ruang, infrastruktur, dan tahapan pelaksanaan proyek.Pentingnya MasterplanPenyusunan masterplan sangat penting karena memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan proyek. Organisasi akan memiliki gambaran jangka panjang yang terarah, mampu mengelola risiko sejak dini, serta memanfaatkan peluang pasar secara optimal. Selain itu, dokumen ini berperan dalam memastikan keberlanjutan proyek melalui perencanaan yang matang, efisien, serta adaptif terhadap perubahan pasar dan lingkungan. Penyusunan masterplan memungkinkan organisasi untuk memiliki pandangan jangka . . . Read more

Mengenal Peraturan Kepala DaerahPeraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah peraturan yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan perundang-undangan di atasnya. Perkada memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum di Indonesia sebagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bersifat teknis dan operasional. Perkada disusun untuk mengatur implementasi kebijakan yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik secara efektif, efisien, dan akuntabel.Fungsi dari PerkadaPeraturan Kepala Daerah memiliki sejumlah fungsi utama dalam tata kelola pemerintahan daerah, antara lain: Menjabarkan Kebijakan Strategis DaerahPerkada digunakan untuk menjelaskan . . . Read more

Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk memiliki fondasi yang kokoh. Fondasi ini tidak hanya berbicara tentang modal atau produk, tetapi juga tentang tata kelola dan manajemen yang kuat. Salah satu pilar utama dalam membangun fondasi tersebut adalah melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang efektif. Tanpa adanya panduan yang jelas, operasional instansi dapat menjadi tidak konsisten dan rentan terhadap kesalahan. SOP menjadi elemen krusial yang memastikan setiap aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kinerja, tetapi juga memitigasi risiko dan menjaga kualitas output. Dengan demikian, penguatan tata . . . Read more

 Koperasi Desa Merah Putih adalah inisiatif strategis yang lahir untuk menjawab tantangan distribusi barang dan efisiensi ekonomi di pedesaan Indonesia. Dalam kondisi saat ini, pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan efisiensi pada berbagai sektor, mulai dari tata kelola birokrasi hingga distribusi logistik. Koperasi ini hadir sebagai mitra ideal dalam mendorong efisiensi di tingkat desa, khususnya dengan memangkas rantai distribusi yang selama ini terlalu panjang dan tidak adil bagi masyarakat desa.Distribusi barang dari kota ke desa selama ini menghadapi banyak hambatan, seperti biaya transportasi yang tinggi, keterbatasan akses infrastruktur, serta keterlibatan terlalu banyak pihak perantara. Akibatnya, harga barang di desa seringkali jauh . . . Read more

Dalam Rapat Terbatas Kabinet Indonesia Maju (26 Juni 2025), Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis untuk mempercepat penanganan sampah nasional. Pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir dariSetkab.go.id, menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Mulai dari upaya membatasi timbulan sampah, pemilahan sejak sumber, hingga pemrosesan yang bernilai ekonomis.Arahan Presiden ini bukan hanya refleksi dari komitmen terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga sinyal perlunya reformasi mendasar dalam sistem kelembagaan pengelolaan sampah. Teknologi memang penting, namun keberhasilan pengelolaan sampah akan sangat bergantung pada institusi yang kuat, tata kelola yang transparan, dan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni.Infrastruktur Saja Tidak Cukup, Penguatan SDM dan Kelembagaan . . . Read more

 Menjawab Keresahan Masyarakat dan Membangun Sinergi Ekonomi Desa yang BaruDalam beberapa bulan terakhir, masyarakat desa mulai ramai memperbincangkan program baru dari pemerintah pusat, yakni Koperasi Desa Merah Putih, yang merupakan salah satu agenda prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024–2029.Program ini bertujuan membangun kembali semangat gotong royong melalui sistem koperasi modern yang hadir di setiap desa di Indonesia. Namun, di balik semangatnya yang baik, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan urgensinya, terutama karena saat ini desa-desa sudah lebih dulu memiliki BUM Desa, bahkan banyak juga yang telah membina UMKM lokal.Keresahan Masyarakat: Apakah Kita Menuju Persaingan Antar Lembaga Desa?Beberapa kekhawatiran yang mengemuka . . . Read more

BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk. Pada tahun 2025, program BPJS mengalami reformasi signifikan guna meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan.Perubahan Kebijakan BPJS Kesehatan 2025Integrasi Data dan Digitalisasi SistemBPJS Kesehatan telah meluncurkan sistem digital terintegrasi yang menggunakan Electronic Health Record (EHR). Sistem ini memungkinkan rekam medis pasien untuk diakses oleh semua fasilitas kesehatan (faskes) yang berkolaborasi dengan BPJS. Selain itu, aplikasi Mobile JKN juga telah diperbarui dengan fitur-fitur baru, seperti check-in online, konsultasi daring, dan navigasi ke faskes terdekat.Simplifikasi Kelas Rawat Inap (KRIS)Pemerintah secara bertahap . . . Read more

Langkah PT Cipta Sarana Medika Tbk (kode saham: DKHH) mencatatkan saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada Kamis, 8 Mei 2025, bukan sekadar momen seremonial. Dalam hitungan menit sejak pembukaan perdagangan, saham DKHH langsung menyentuh batas atas auto rejection atas (ARA), menandai lonjakan harga 25% dari harga penawaran awal. Antusiasme investor terhadap emiten baru di sektor kesehatan ini menunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi tinggi terhadap prospek bisnis layanan kesehatan di Indonesia.Kinerja DKHH di hari pertama menjadi gambaran bagaimana sektor kesehatan kini dilihat sebagai salah satu sektor yang resilient dan berpotensi tumbuh pesat, terutama pasca-pandemi COVID-19 yang telah menyadarkan masyarakat . . . Read more

 Apakah di rumah sakit Anda memiliki dua atau lebih tujuan yang saling bertolak belakang?Rumah sakit seringkali dihadapkan pada tujuan yang bertolak belakang. Contoh paling umum adalah antara peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya. Sementara tujuan meningkatkan kualitas pelayanan memerlukan investasi pada peralatan medis canggih dan pelatihan staf, tujuan efisiensi biaya mengharuskan pengurangan pengeluaran. Refleksi diri memungkinkan rumah sakit untuk meninjau kembali apa yang harus menjadi prioritas. Rumah sakit sebagai social enterprise perlu mengembangkan strategi yang mampu menyeimbangkan kedua tujuan, melalui peningkatan efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.Apakah di rumah sakit Anda ada beberapa pemangku kepentingan yang memiliki jalur formal dan . . . Read more