Posts Tagged with P

posted by konsultanbumdes on December 11, 2023
Views : 24
Bumdes.id – Pemerintah yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan tentu akan memberikan perhatian khusus terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Inilah sebabnya pemerintah serius memperhatikan dan mendorong perkembangan BUMDES sebagai bagian dari pembangunan nasional.Pemerintah Muara Enim memahami potensi besar yang dimiliki BUMDES dalam meningkatkan ekonomi desa. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan desa serta untuk memberikan dukungan langsung kepada BUMDes kabupaten Muara Enim melalui Program Sekolah BUMDes yang . . . Read more
posted by Syncore on December 6, 2023
Views : 24
Tim Syncore BLUD bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kutai Barat dengan dilaksanakannya Workshop Persiapan Penerapan BLUD untuk RSUD Pratama Sendawar. Workshop Persiapan Penerapan BLUD ini dilakukan pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2023 di Hotel Malioboro Prime, Yogyakarta dan diikuti sebanyak 12 peserta termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kutai Barat dan Direktur RSUD Pratama Sendawar. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti Workshop Persiapan Penerapan BLUD, hal ini dilihat dari fokus para peserta dalam memperhatikan materi yang disampaikan oleh tenaga ahli maupun narasumber serta fokus dalam penyusunan dokumen administrasi sebagai salah satu syarat penerapan BLUD.Pada hari pertama, peserta mendapat penjelasan materi persiapan penerapan . . . Read more
posted by Syncore on December 6, 2023
Views : 24
Karakteristik pelayanan persampahan saat ini hampir sama seperti kesehatan, yaitu 7 kali dalam seminggu, dan tersedia 24 jam / harinya. Kira-kira, kesamaan ini dikarenakan kalau sampah yang tertunda diangkut di rumah tangga-rumah tangga akan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan tubuh, lingkungan sekitar, dan konsekuensinya menimbulkan kerugian ekonomi. Mau tidak mau, urusan persampahan harus sudah perlu menjadi seperti urusan wajib dan pelayanan dasar. Melihat keperluan ini, tentunya karakteristik kelembagaannya juga harus berubah, bahkan lebih inovatif seperti kelembagaan pelayanan swasta pada umumnya, yang beragam, cepat, terjamin, kualitas, flexible dan lain-lainnya. Selain prasyarat kelembagaannya, perlu juga aturan terkaitnya untuk mendukung dalam memudahkan . . . Read more
posted by Syncore on December 6, 2023
Views : 24
Salah satu persyaratan yang paling penting dalam permohonan penerapan BLUD adalah persyaratan administratif karena terdapat beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Seluruh dokumen persyaratan administratif harus lolos tahap penilaian setelah pengajuan status BLUD. Menurut Permendagri 79 tahun 2018, Kepala Daerah akan melakukan penilaian terhadap permohonan pengajuan status BLUD oleh UPT/D dengan membentuk sebuah tim penilai yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.Tim penilai juga dapat melibatkan tenaga-tenaga ahli yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. Tim penilai memiliki tugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD berupa dokumen-dokumen administratif paling lama 3 (tiga) bulan.Tujuan inti dibentuknya tim penilai ini adalah untuk mengoptimalisasi pelaksanaan BLUD di suatu . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 11, 2023
Views : 24
Bumdes.id – Pemanfaatan potensi wisata oleh Badan Usaha Milik (BUM) Desa adalah langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian lokal dan memperkenalkan kekayaan budaya serta alam desa kepada wisatawan. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh BUM Desa dalam memanfaatkan potensi wisata:1. Identifikasi Potensi Wisata Desa: Lakukan survei untuk mengidentifikasi potensi wisata yang dimiliki oleh desa, seperti keindahan alam, warisan budaya, kuliner khas, kerajinan lokal, atau acara budaya tradisional.Evaluasi potensi-potensi tersebut untuk menentukan fokus pengembangan wisata yang memiliki daya tarik tinggi.2. Pengembangan Infrastruktur Wisata: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata, seperti jalan, tempat parkir, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.Membangun atau meningkatkan aksesibilitas . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 11, 2023
Views : 24
Bumdes.id – Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk menghadapi era digital adalah suatu langkah krusial dalam mengoptimalkan potensi dan kemajuan ekonomi di tingkat desa. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan: Peningkatan Literasi Digital:Program pelatihan dan workshop tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta aplikasi digital yang relevan dengan kegiatan BUM Desa.Mendorong penggunaan internet dan aplikasi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi, manajemen, pemasaran, dan layanan kepada masyarakat.2. Pengembangan Keterampilan Baru:Menyelenggarakan pelatihan atau kursus terkait keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi, seperti keterampilan pemrograman, manajemen data, analisis statistik, dan keahlian dalam pemanfaatan perangkat lunak . . . Read more
posted by Syncore on December 6, 2023
Views : 24
Sistem Renumerasi Pada Badan layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sistem yang diterapkan kepada Unit Pelaksana Teknis atau UPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini diberikan dengan memiliki beberapa fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. BLUD memiliki 10 fleksibilitas yang dapat digunakan oleh UPT dalam menunjang kinerjanya, salah satu fleksibilitas tersebut adalah Remunerasi. Remunerasi merupakan salah satu aspek penting BLUD khususnya bidang keuangan, berkaitan dengan pemberian gaji atau pendapatan tambahan kepada tenaga kerja sebagai suatu bentuk apresiasi atas pekerjaan atau kontribusi yang diterima oleh UPT. Tujuan pemberian remunerasi adalah untuk mendorong dan memotivasi . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 11, 2023
Views : 24
Bumdes.id – Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Kementerian Desa PDTT menyelenggarakan Pelatihan Penguatan BUM Desa guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Wilayah Timur Indonesia melalui program TEKAD. Pelatihan diadakan secara serentak di 6 lokasi berbeda di Wilayah Indonesia Timur. Salah satu kabupaten yang menerima manfaat program ini adalah Sumba Timur, Nusa Tenggata Timur.Pelatihan ini merupakan rangkaian acara dari program TEKAD dalam melakukan pemberdayaan ekonomi desa. Kegiatan batch 1 yang diadakan di Sumba Timur ini diikuti oleh 179 Peserta dari beberapa Desa di Kabupaten Sumba Timur. Peserta terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUM . . . Read more
posted by Syncore on December 6, 2023
Views : 24
Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Pengguliran dana bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat, penguatan modal UMKM, dan usaha berskala besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mekanisme dana bergulir, diharapkan semakin banyak masyarakat dapat menerima dana bergulir sehingga terjadi snowballing effects.Kementerian Koperasi dan UKM terus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah di daerah, dalam upaya penguatan permodalan bagi pelaku usaha mikro. Salah satunya, dengan melaksanakan kegiatan inisiasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelola Dana Bergulir yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan . . . Read more
posted by Syncore on December 6, 2023
Views : 24
Triwulan pertama yang jatuh pada Maret 2023 menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pejabat keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).Karena dengan memasuki triwulan pertama ada beberapa hal yang mesti disiapkan oleh pejabat keuangan BLUD.Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pejabat keuangan memiliki tugas sebagai berikut: merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan; mengoordinasikan peny:sunan RBA; menyiapkan DPA; melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; menyelenggarakan pengelolaan kas;melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi; menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan tugas lainnya yang ditetapkan . . . Read more