Posts Tagged with P

Trainer Of Trainers Pendamping BUM Desa merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Bumdes.id. Program ini merupakan program yang berisikan pelatihan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Menindaklanjuti adanya Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa No 3 Tahun 2021, Bumdes.id memberikan fasilitas pelatihan pendamping BUM Desa yang telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari yang dibagi menjadi 2 hari in class dan 1 hari studi lapangan ke BUM Desa inspiratif yang ada di Yogyakarta.Materi hari pertama akan membahas terkait dengan Filosofi dan Revitalisasi BUM Desa pasca . . . Read more

Sepanjang bulan Februari 2023, Bumdes.id menjadi mitra narasumber Pelatihan Bisnis Plan dan Manajemen BUM Desa yang diadakan Biro Bina Bermas Sekretariat Daerah Provinsi DIY dengan menyasar enam titik pelatihan di tiga kabupaten. Enam titik pelatihan tersebut antara lain Kalurahan Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul. Kalurahan Nomporejo, Galur, Kulon Progo. Kalurahan Baleharjo, Wonosari, Gunung Kidul. Kalurahan Argosari, Sedayu, Bantul. Kalurahan Panjatan, Panjatan, Kulon Progo dan Kalurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo.Bumdes.id menurunkan tiga orang konsultan dan tenaga ahli untuk menjadi narasumber di enam titik lokasi yakni Fandi Galang Wicaksana, S.Pd., M.Ak, Ton Martono dan Azfa Mutiara Pabulo, S.E.Pada setiap titik pelatihan dihadiri oleh 30 . . . Read more

Pendapatan merupakan imbalan yang timbul dari aktivitas kegiatan BLUD baik berupa penerimaan dari jasa layanan ataupun non jasa layanan dalam suatu periode tertentu.Berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018, Pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 1. Pendapatan Jasa LayananPendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.Pendapatan jasa layanan dapat berupa penerimaan tunai dan penerimaan non tunai. Pendapatan jasa layanan tunai biasanya berasal dari pasien-pasien yang langsung membayar sejumlah uang di kasir pada saat itu juga.Pendapatan jasa layanan non . . . Read more

Pada tanggal 13 Mei 2023 bertempat di Pendopo Sekolah BUMDes Nogotirto Gamping Sleman. Pemerintah Desa Denasri Kulon Kabupaten Bateng Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan dan studi lapangan ke Bumdes.id.Kunjungan ini dipimpin Kepala Desa Desnari Kulon, Ibu Anim Wahyuningsih dan disambut Direktur Eksekutif Bumdes.id, Diana Arta. Rombongan mendapat penjelasan dari Tim Sekretariat Bumdes.id mengenai profil Bumdes.id serta tata cara pendirian BUMDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.Diana Arta, Direktur Eksekutif Bumdes.id menjelaskan bahwa Bumdes.id merupakan agregator BUMDes. Berpengalaman puluhan tahun dalam mendampingi tumbuh kembang ribuan BUMDes dan desa di Indonesia. Sementara Konsultan Bumdes.id, Havri Ahsanul Fuad menjelaskan tahapan dan . . . Read more

 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (Paragraf 42 Kerangka Konseptual Nomor 71 Tahun 2010) sedangkan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas (Paragraf 44 Kerangka Konseptual Nomor 71 Tahun 2010). Jadi dapat dikatakan bahwa basis kas masih digunakan khusus untuk LRA. Mekanisme basis laporan keuangan pemerintah terlihat dalam tabel sebagai berikut:Ada hal penting yang wajib diketahui terkait pencatatan jurnal realisasi anggaran yang berbasis kas. Dimana, jurnal basis kas ini akan dilakukan apabila sudah memenuhi 2 kriteria ini yaitu: . . . Read more

Sejak berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang memberikan keringanan pada sektor UMKM serta memberikan kepastian hukum perpajakan yang lebih adil bagi badan usaha.BUMDes sebagai badan usaha berbadan hukum juga termasuk ke dalam badan usaha yang mesti mengurus kewajiban perpajakannya. Baik pajak dalam bentuk pajak penghasilan, pemungut pajak pertambahan nilai dan pajak-pajak terkait yang berhubungan dengan bendahara negara. BUMDes dikukuhkan sebagai badan hukum melalui Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yang mengatur status sertifikasi BUMDes sebagai badan hukum dengan menjadi entitas hukum mandiri. Karena sebagai entitas hukum mandiri, maka BUMDes terikat dengan kewajiban perpajakan yang didahului dengan mekanisme pendaftaran nomor . . . Read more

BLUD menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan keuangan yang menarik bagi beberapa daerah dan hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan dari BLUD.Namun dalam menjalankan BLUD sendiri tidaklah mudah dan pasti ada beberapa permasalahan yang ada di dalamnya. Berikut berbagai macam permasalahan dalam pengelolaan BLUD menurut artikel dari website Kementerian Dalam Negeri antara lain:1.Ada Persyaratan Tertentu yang Perlu Dipenuhi sebelum Menjadi BLUDAdanya fleksibilitas dalam penerapan BLUD membuat BLUD menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan keuangan, tetapi dalam perjalanannya dalam menerapkan BLUD itu tidak mudah.Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh SKPD atau unit kerja antara lain persyaratan substantif, teknis, dan administratif.2.LingkunganKendala dalam . . . Read more

Konsultan Bumdes.id Berbagai Tips Menyusun Laporan Keuangan BUMDes dalam Pelatihan Pendamping BUMDes, atau biasa disebut dengan Training of Trainers (TOT) BUMDes.Pada training of trainers (TOT) Pendamping BUMDes yang digelar pada Kamis 13 April 2023 melalui zoom, Konsultan Bumdes.id, Siti Hasna Fatima, S.E. berbagi tips dan cara menyusun laporan keuangan BUMDes sesuai dengan petunjuk dasar Peraturan Pemerintah no 11 Tahun 2021 mengenai BUMDes serta Keputusan Menteri Desa PDTT (Kepmen) nomor 136 tahun 2022 mengenai panduan penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa. Satu hal penting sebelum menyusun laporan keuangan BUMDes, pengurus BUMDes perlu memahami bahwa BUMDes sebagai badan usaha dan badan . . . Read more

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memerintahkan semua SMKN di Sulawesi Tenggara untuk menerapkan BLUD yang salah satunya adalah SMKN 2 Kolaka Utara.Pada hari ini Jumat, 20 Januari SMKN 2 Kolaka Utara melakukan koordinasi dengan PT Syncore Indonesia untuk membahas persiapan untuk menerapkan BLUD. Acara dibuka oleh konsultan Syncore yaitu Pak Wahyu dengan menanyakan kendala dan keresahan yang dirasakan SMKN 2 Kolaka Utara.Pak Ashar menimpali dengan pertanyaan langkah apa yang harus disiapkan sebelum menerapkan BLUD dan menjelaskan bahwa sebagai pemula dalam menerapkan BLUD belum banyak hal yang belum dipahami termasuk dokumen pra BLUD.Pak Wahyu mulai menjelaskan tentang pengantar BLUD bahwa yang perlu . . . Read more

Laporan Keuangan Pemerintah adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran, pendapatan, dan belanja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan san untuk menunjukan/menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah sendiri terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL.Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan . . . Read more