Workshop Penyusunan Dokumen Pra BLUD Dinkes Kab. Bangkalan yang diadakan dari tanggal 16-18 September 2019 di Hotel Fave Mex Surabaya bersama Syncore. Workshop selama 3 hari tersebut akan membahas, antara lain: Dasar Ketentuan dan Tujuan Penerapan BLUD Mekanisme Penilaian Syarat Administratif BLUD Sesuai Permendagri 79 Tahun 2018 dan SE Mendagri No 900/2759/SJ Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Rencana Strategis dan hubungan dengan Standar Pelayanan Minimal Gambaran Umum Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Pokok Simulasi Penilaian Dokumen Persyaratan Administratif BLUD Workshop hari pertama dengan peserta dari 22 puskesmas dan segala lintas sektor seperti Sekretaris Daerah, Pejabat dan . . . Read more

Paragraf  8 PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, wujud kas dapat dibedakan atas: Uang tunai. Kas berupa uang tunai, terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah.   Saldo simpanan di bank .Kas berbentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan setiap saat.   PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan Setara Kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid . . . Read more

Perlu menjadi sorotan di pemerintah daerah bagi OPD maupun BLUD selain aset tetap yaitu Pos Persediaan. Nilai persediaan di Neraca tidak sebesar Aset Tetap tetapi sering menjadi pengecualian oleh BPK. Seperti yang terjadi di beberapa Pemerintah Daerah, permasalahan umum persediaan menjadi pengecualian adalah bahwa sistem pencatatan dan pelaporan persediaan belum memadai yang disebabkan antara lain: Penyimpan dan pengurus barang tidak melakukan pencatatan yang memadai atas persediaan pada SKPD. Penyaluran barang kepada pemakai tidak didukung dengan bukti permintaan barang atau penyerahan barang. Tidak pernah dilakukan stock opname secara rutin sebagai bentuk pengendalian. Itulah permasalahan umum yang terjadi pada persediaan di beberapa Pemerintah Daerah. Adanya permasalahan tersebut membuat terhambatnya penerapan . . . Read more

Remunerasi adalah total/keseluruhan pembayaran (bukan merupakan komponen penghasilan) dari pemberi kerja kepada pekerja baik dalam bentuk tunai dan non tunai berdasarkan kinerja masing-masing. Dibandingkan pengertian tersebut, terdapat pembatasan remenuerasi dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Berdasarkan Permendagri tersebut, remunerasi hanya diberikan dalam bentuk tunai.Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 pada Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi: Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan; Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan; Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar . . . Read more

Puskesmas/RSUD atau lembaga lain yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dianjurkan untuk mempuenyai 2 bendahara yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Supaya anggaran kas bisa dicatat dan dibukukan secara tertib dan jelas apabila terdapat 2 bendahara tersebut. Perlu diperhatikan bahwa BLUD harus mempunyai SOP untuk penatausahaan keuangannya. Alur penatausahaan pengeluaran pada BLUD Bendahara pengeluaran akan menerima uang dari Bendahara Penerimaan. Bendahara pengeluaran akan menyimpan uang yang akan digunakan untuk belanja. Bendahara pengeluaran akan membayar belanja BLUD atas persetujuan Pemimpin BLUD. 4.Bendahara pengeluaran akan menatausahakan (mencatat dan membukukan) dan mempertanggungjawabkan belanja yang sudah dibayarkan kepada SKPD yang bersangkutan. Bendahara pengeluaran mempunyai wewenang sebagai berikut Mengajukan permintaan pembayaran baik . . . Read more

  Ketentuan Pengelolaan Piutang BLUD sesuai dengan: 1. Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD. 2. Penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dilengkapi dengan administrasi penagihan. 3. Jika piutang sulit ditagih penagihan piutang diserahkan kepada Bupati / walikota dengan melampirkan bukti yang sah. 4. Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat. Tata cara diatur melalui Peraturan Bupati / Walikota. Ketentuan Pengelolaan Utang BLUD sesuai dengan: 1. Utang / Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. 2. Utang / Pinjaman Jangka Pendek yaitu yang memberikan manfaat kurang dari 1 tahun yang . . . Read more

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi . . . Read more

Akrual memberi informasi tentang dampak kejadian keuangan terhadap pemerintah. Sistem akuntansi akrual akan memberi informasi keuangan bagi manajer lembaga-lembaga kepemerintahan secara teratur. Para pimpinan lembaga-lembaga kepemerintahan terbiasa memantau kinerja dari kehari sepanjang tahun, dan mengetahui secara dini kemungkinan/risiko raihan nyata tak mencapai target kinerja, sehingga dapat melakukan upaya khusus meningkatkan kinerja sebelum terlambat menuju kinerja total di akhir tahun anggaran nanti. Karena itu informasi akuntansi harus selalu mutahir, karena bukan sekadar untuk pertanggungjawaban akhir tahun. Banyak negara mengadopsi sistem akuntansi akrual karena sistem berorientasi hasil yang lebih baik (result oriented), lebih transparan dan akuntabel, manajemen diminta berfokus pada biaya atau beban . . . Read more

Laporan keuangan marupakan kunci dari keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional maupun non operasionalnya. Laporan keuangan adalah catatan mengenai informasi keuangan suatu organisasi pada suatu periode akuntansi. Karenanya, dengan melihat laporan keuangan, para pengguna laporan keuangan dapat melihat kinerja dari organisasi tersebut. Untuk membuat laporan keuangan bukanlah hal yang mudah. Diperlukan banyak data dan informasi keuangan dan operasional organisasi. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan waktu yang banyak. Laporan keuangan biasanya dibuat oleh seorang akuntan, tetapi kini sudah banyak organisasi baik skala besar maupun menengah yang membuat laporan keuangan dengan menggunakan software akuntansi. Dengan software akuntansi, pembuatan laporan keuangan yang . . . Read more

Pada tanggal 14 Januari 2020 Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, sekaligus mencabut PMK No. 30 tahun 2019. Pada peraturan ini ditegaskan bahwa klasifikasi tipe Rumah Sakit berfokus pada kapasitas tempat tidur (TT). Sementara jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Pasal 16 – 19 PMK No. 3 Tahun 2020 mengklasifikasikan bahwa Rumah Sakit Umum tipe A memiliki setidaknya 250 tempat tidur; tipe B paling sedikit 200 tempat tidur; tipe C paling sedikit 100 tempat tidur; . . . Read more