posted by konsultanblud on September 21, 2019
Penetapan Badan Layanan Umum Daerah dapat dilakukan dengan beberapa tahap prosedur. Pertama, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah harus mengajukan permohonan penerapan BLUD terlebih dahulu kepada kepala SKPD. Kepala SKPD kemudian mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pengajuan permohonan tersebut dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif yang telah dibuat. Dokumen persyaratan administratif ada 6 yaitu surat pernyataan meningkatkan kinerja, dokumen standar pelayanan minimal, dokumen tata kelola, dokumen laporan keuangan pokok, dokumen rencana strategis serta surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Kepala daerah kemudian melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD dengan membentuk tim penilai yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. . . . Read more
posted by konsultanblud on September 20, 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan fleksibilitas kepada Badan Layanan Umum Daerah sebagai keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan penerapan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dala rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya fleksibilitas yag diberikan dan untuk menjawab tuntutan pelayanan masyarakat agar pelayanan publik meningkat, penetapan BLUD harus dilakukan secara selektif dan cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada 6 Februari tahun 2019 lalu, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan peraturan baru yaitu SE Mendagri Nomor 981/1011/SJ tentang Modul Penilaian . . . Read more
posted by konsultanblud on September 19, 2019
Perbedaan yang paling signifikan pada sektor kesehatan sejak adanya era otonomi adalah berubahnya status kepegawaian PNS pada sektor kesehatan (Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit) dari PNS Departemen Kesehatan menjadi PNS Daerah. Namun secara substansial bahwa desentralisasi urusan kesehatan ini menyisakan beberapa persoalan. Terdapat kebingungan para pemangku kepentingan sektor kesehatan di daerah dengan adanya dua induk. Satu terkait dengan aturan-aturan birokrasi aparatur pemerintah yang harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara satu lagi harus tetap mempedomani standar, aturan dan ketentuan dari kementerian teknis sektor kesehatan yaitu Kementrian Kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun . . . Read more
posted by konsultanblud on September 16, 2019
Permendagri 79 tahun 2018 Pasal 97 Ayat (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Menurut Permendagri 79 tahun 2018 Pasal 56, Pembiayaan BLUD terdiri dari : 1.     Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan kas/bank yang berasal dari : a.     Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya Misalnya dalam RBA BLUD . . . Read more
posted by konsultanblud on September 17, 2019
Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Bendahara Pengeluaran BLUD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka  untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Dalam hal pengelolaan Uang Persediaan tersebut, pada setiap awal periode anggaran Bendahara Pengeluaran melakukan pengajuan Uang Persediaan (UP) kepada Pejabat Keuangan yang selanjutnya akan di tandatangani oleh Pemimpin BLUD. Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh bendahara pengeluaran kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Rekening pengeluaran BLUD selain mengelola uang persediaan juga mengelola uang yang akan digunakan untuk belanja dalam bentuk tambahan uang persediaan, atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran BLUD. Rekening . . . Read more
posted by konsultanblud on September 18, 2019
Layanan rumah sakit di Indonesia cenderung untuk kalangan menengah ke bawah, sehingga aspek kualitas pelayanan mempengaruhi pasien memilih rumah sakit untuk berobat. Karena segmen layanan kesehatan rumah sakit pemerintah untuk kelas menengah ke bawah berakibat menjadikan rumah sakit yang murah serta bermutu. Kondisi tersebut membuat rumah sakit harus dituntut untuk melayani masyarakat kelas menengah ke bawah dengan keterbatasan sumber dana. Oleh karena itu, dibutuhkan manajerialisme dalam organisasi rumah sakit agar bisa menghasilkan jasa yang memiliki kualitas yang lebih baik. Istilah Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diketahui pada tahun 2004 sebagaimana terdapat pada Pasal 1 . . . Read more
posted by konsultanblud on September 7, 2019
Bagi setiap UPT / SKPD yang telah ditetapkan menjadi BLUD maka wajib menyusun dokumen RBA. RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD. Dokumen RBA ini merupakan serapan dari dokumen RKA, sebelum ditetapkan menjadi BLUD, UPT / SKPD menyusun RKA yang hanya terdiri dari 3 jenis anggaran belanja yang dipisahkan berdasarkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal tanpa perlu untuk disajikan rincinya dan hanya dalam format global. Namun pada RBA rinci per jenis biaya. Penyusunan dokumen RBA terdiri dari 9 bagian yaitu: 1.  Halaman Sampul 2.  Lembar Pengesahan 3.  . . . Read more
posted by konsultanblud on September 9, 2019
Sabtu 24 Agustus 2019 pekan lalu telah berlangsung Seminar Nasional BLUD III yang bertempat di Hotel Horison Arcadia Mangga Dua. Rangkaian acara dari seminar ini ada Launching Pedoman Teknis BLUD, Wisuda para wisudawan dan wisudawati Peserta Sertifikasi Teknisi Akuntansi BLUD, Penganugerahan Penghargaan BLUD Terbaik dan Pemaparan Materi seminar oleh R. Wisnu Saputro dari Kementerian Dalam Negeri, drg. Aditia Putri dari Kementerian Kesehatan dan dr. H Asep Sani Sulaeman, M. Kes dari Asosiasi Dinas Kesehatan. Acara pertama adalah Launching Pedoman Teknis BLUD ada penyerahan Buku Petunjuk Teknis Pra BLUD dan Buku Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan keuangan BLUD (Seri pasca BLUD). Kemudian Wisuda . . . Read more
posted by konsultanblud on September 10, 2019
Di akhir periode kita memerlukan penyesuaian untuk akun-akun yang berubah saldonya agar saldonya sama dengan jumlah yang sebenarnya atau saldo riilnya. Untuk itu diperlukan jurnal penyesuaian. Untuk menginputkan jurnal penyesuaian di sistem aplikasi akuntansi BLUD versi 2.0 bisa diakses melalui modul Akuntansi à menu Penyesuaian à pada sub menu Memo Penyesuaian. Yang perlu disesuaikan misalnya UPT Puskesmas Sambilegi pada 17 Agustus 2019 ada pengajuan Klaim BPJS Perawatan Rawat Inap dan Bersalin sebesar Rp87.500.000,- maka perlu diinputkan untuk Jurnal Penyesuaiannya : Kategori Nama Akun Debit Kredit Pendapatan yang masih Harus Diterima Piutang Pasien BPJS Rp87,500,000       Pendapatan Rawat Inap dan Persalinan - LO   Rp87,500,000   Maka outputnya kita bisa melihat di menu BUKU . . . Read more
posted by konsultanblud on September 11, 2019
Penjurnalan adalah proses pencatatan setiap transaksi ke dalam buku jurnal berdasarkan bukti-bukti yang ada, sesuai dengan urutan kejadian dan nomor kode rekeningnya masing-masing. Jenis jurnal sendiri ada Jurnal Umum Akuntansi, Jurnal Khusus seperti Jurnal Pembelian, Jurnal Penjualan, Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran Kas, Jurnal Penyesuaian, Jurnal Penutup dan Jurnal Pembalik.Jurnal umum merupakan tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis. Jurnal ini secara otomatis sudah diinputkan disistem ketika kita menginputkan suatu transaksi. Seperti contoh UPT Puskesmas Sambilegi membeli Obat-obatan sebesar Rp15.350.000,- apabila transaksi ini sudah diinputkan di aplikasi pada modul Pengeluaran maka kita bisa melihat output . . . Read more