posted by konsultanblud on February 20, 2019
Badan Layanan Umum pada awalnya adalah merupakan satuan kerja instansi biasa di bawah kementerian negara/lembaga yang sebenarnya tunduk kepada ketentuan dalam hal pengelolaan keuangan negara. Satuan kerja/instansi birokrasi biasa ini sebagian besar sebelumnya merupakan kerja/instansi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Satker/instansi ini pada umumnya menerima dana PNBP dari masyarakat karena satuan kerja tersebut menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena sistem dan pola pengelolaan keuangan melalui mekanisme PNBP tidak memadai lagi (pasca reformasi politik dan keuangan) dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terutama bagi satuan kerja PNBP yang menyediakan pelayanan jasa pendidikan dan kesehatan (perguruan tinggi dan rumah sakit). Dibentuklah . . . Read more
posted by konsultanblud on February 19, 2019
Sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2018 maka laporan keuangan BLUD berbasiskan Standar Akuntansi Pemerintah. Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah . . . Read more
posted by konsultanblud on February 18, 2019
Kebijakan pemerintah untuk menerapkan model agensifikasi (agencification). Agensifikasi (agencification) merupakan organisasi publik yang diberi fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi, baik secara otonom atau semi otonom, untuk dapat meningkatkan kualitas layanan jasanya dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari . . . Read more
posted by konsultanblud on February 16, 2019
Badan Layanan Umum atau yang biasa disingkat dengan BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari untung dalam kegiatan operasionalnya yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Transformasi lembaga birokrasi ke lembaga konvensional perlu dilakukan agar prinsip good governance dapat berjalan dengan baik sehingga lembaga dapat lebih responsif dalam memberikan pelayanan dan mendukung peningkatan serta pencapaian efisiensi dan efektivitas. Model yang dapat dilakukan untuk melakukan transformasi tersebut adalah dengan agensifikasi. Agensifikasi memungkinkan organisasi publik diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi untuk dapat meningkatkan pelayanan organisasi tersebut. . . . Read more
posted by admin on February 15, 2019
 UPT Trans Jateng telah melayani lebih dari 2 juta penumpang setiap tahun. UPT ini akan mengajukan diri menjadi BLUD untuk meningkatkan jangkuan dan kualitas layanan. Sebagai bentuk persiapan UPT Trans Jateng menjadi BLUD maka dilaksanakan Biro Perekonomian Pemprov Jateng mengundang Bappeda, BKAD, Dinas Perhubungan, Akademisi dan Komisi D DPRD Jateng untuk melaksanakan diskusi teraarah (FGD). Rudy Suryanto, dari SYNCORE INDONESIA diundang untuk memberikan perspektif dari sudut praktisi. SYNCORE INDONESIA yang telah mendampingi lebih dari 600 UPT baik pra maupun paska BLUD, dianggap perlu untuk memberikan sumbang saran. Acara dibuka langsung oleh Bapak Sekda Provinsi Jateng. Bapak Sekda menekankan pentingnya . . . Read more
posted by admin on February 15, 2019
 Desa wisata saat ini tengah bergeliat. Obyek-obyek yang dulunya cuma dianggap kuno dan ndeso, saat ini justru tengah diburu. Beberapa obyek wisata desa dan dikelola oleh Bumdes seperti Tebing Breksi, Gunung Api Purba Nglanggeran dan Goa Pindul telah berhasil meraih pendapatan yang tidak sedikit. Pada tahun lalu saja Tebing Breksi mencatatkan rekor dikunjungi lebih dari 1 Juta wisatawan. Apa yang menyebabkan fenomena itu terjadi? dan bagaimana pegiat wisata desa dapat mengoptimalkan peluang ini dengan bantuan digital marketing? Pemanfaatan digital media untuk marketing tidak sesederhana posting sebanyak mungkin. Sebelum kita posting kita harus jelas dahulu sasaran yang mau dituju, strategi yang . . . Read more
posted by admin on February 15, 2019
 Dalam setiap pelatihan, mungkin dari total peserta sekitar 15 sd 100 orang, selalu ada satu dua yang benar-benar serius untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Saya tahu dari mana ? Karena mereka kirim WA untuk menyampaikan testimoni.Saya baru sadar, keberhasilan training, pelatihan,konsultasi lebih terletak pada peserta. Saya juga menemukan bahwa bukan terletak pada kecerdasan ataupun skills, tetapi lebih karena KEBERANIAN memulai atau mencoba.Dari 100 peserta pelatihan yang paling mungkin berhasil adalah orang-orang yang BERANI memulai dan mencoba, dan sayangnya ini hanya satu dua. Orang-orang yang berbakat, pinter, memiliki skills yang tinggi seringkali kurang satu elemen yang terpenting, yaitu KEBERANIAN.Bisnis hanya . . . Read more
posted by admin on February 15, 2019
 Perguruan Tinggi saat ini dituntut untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan di Revolusi Industri 4.0. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh IST AKPRIND Yogyakarta adalah membekali semua lulusan dengan 3 Sertifikat yaitu mengenail AMDAL, Manajemen Mutu dan Kewirausahaan. Tiga kompetensi tersebut dipahami sebagai kemampuan umum yang pasti dibutuhkan oleh setiap industri.SYNCORE Indonesia merasa terhormat untuk dijadikan mitra strategis selama tiga tahun terakhir untuk melatih lebih dari 500 mahasiswa yang akan diwisuda terkait Kewirusahaan. SYNCORE mengusung konsep Kewirausahaan 4.0 yaitu Kewirausahaan berbasis teknologi.Rudy Suryanto, Managing Partner Syncore Consulting, dihadirkan sebagai pembicara dalam Workshop Kewirausahaan 4.0 . . . Read more
posted by konsultanblud on February 15, 2019
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berpotensi untuk mendapatkan imbalan secara signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan, maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan kepada publik secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan upaya peng-agenan . . . Read more
posted by konsultanblud on February 13, 2019
Seperti yang kita ketahui persoalan mengenai Badan Layanan Umum Daerah masih terdapat banyak tanda tanya. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah terus melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang mengatur mengenai BLUD. Adapun beberapa prinsip perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang BLUD adalah penyederhanaan persyaratan penerapan BLUD dan tidak ada lagi BLUD berstatus bertahap, tetap menjaga akuntabilitas dengan mempermudah penerapannya, dan tetap mempertahankan segala sesuatu yang sudah berjalan dengan baik. Tujuan diadakan perubahan ini adalah untuk mempertegas dan memperjelas segala sesuatu yang masih abu-abu dalam hal ini adalah kepastian hukum, tidak sekedar melakukan perubahan regulasi namun juga mengatasi problem dan hambatan yang dihadapi . . . Read more