Posts Tagged with P

Pada tahun 2019, telah diterbitkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Puskesmas atau unit kesehatan yang ingin mengajukan diri menjadi BLUD dapat menggunakan peraturan tersebut sebagai acuan dalam menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal sebagai salah satu persyaratan administratif. Berdasarkan peraturan tersebut, Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan (SPM Kesehatan) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada . . . Read more

Dewan Pengawas merupakan bagian dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. Dewan Pengawas BLUD dapat dibentuk oleh kepala daerah. Pembentukan Dewan Pengawas BLUD hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir. Dewan Pengawas juga dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 atau 5 orang.Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur: 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan . . . Read more

1. Pendamping Akreditasi PUSKESMAS Dan FKTP (#1) http://www.syncore.co.id/id/Pendamping-Akreditasi-PUSKESMAS-dan-FKTP-12. Kebijakan Akreditasi PUSKESMAS Dan FKTP (#2) http://www.syncore.co.id/id/Kebijakan-Akreditasi-PUSKESMAS-dan-FKTP-23. Manfaat Akreditasi PUSKESMAS Dan FKTP (#3) http://www.syncore.co.id/id/Manfaat-Akreditasi-PUSKESMAS-dan-FKTP-34. Konsep Mutu Dan Akreditasi PUSKESMAS & FKTP (#4) http://www.syncore.co.id/id/Konsep-Mutu-dan-Akreditasi-PUSKESMAS-FKTP-45. Konsep Safety Dan Manajemen Risiko Dalam Akreditasi PUSKESMAS Dan FKTP (#5) http://www.syncore.co.id/id/Konsep-Safety-dan-Manajemen-Risiko-dalam-Akreditasi-PUSKESMAS-dan-FKTP-56. Teknik Root Cause Analysis (RCA) Dan Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) Dalam Manajemen Risiko Akreditasi PUSKESMAS (#6) http://www.syncore.co.id/id/Teknik-Root-Cause-Analysis-RCA-dan-Failure-Mode-Effect-Analysis-FMEA-dalam-Manajemen-Risiko-Akreditasi-PUSKESMAS-67. Struktur Standar Dan Elemen Penilaian Akreditasi Puskesmas Dan FKTP (#7) http://www.syncore.co.id/id/Struktur-Standar-dan-Elemen-Penilaian-Akreditasi-Puskesmas-dan-FKTP-78. Esensi Standard Dan Instrumen Bab III, VI, IX Akreditasi PUSKESMAS FKTP (#8) http://www.syncore.co.id/id/Esensi-Standard-dan-Instrumen-Bab-III-VI-IX-Akreditasi-PUSKESMAS-FKTP-89. Program Mutu PUSKESMAS Dan Keselamatan Pasien Dalam Akreditasi PUSKESMAS FKTP (#9) http://www.syncore.co.id/id/ogram-Mutu-PUSKESMAS-dan-Keselamatan-Pasien-dalam-Akreditasi-PUSKESMAS-FKTP-910. Esensi Standar I Dan II Akreditasi PUSKESMAS FKTP (#10) http://www.syncore.co.id/id/Esensi-Standar-I-dan-II-Akreditasi-PUSKESMAS-FKTP-1011. Esensi Standar IV Dan V Sistem Pelayanan UKM Dalam Akreditasi PUSKESMAS (#11) http://www.syncore.co.id/id/Esensi-Standar-IV-dan-V-Sistem-Pelayanan-UKM-dalam-Akreditasi-PUSKESMAS-1112. Esensi . . . Read more

Bab IV dan V membahas mengenai Sistem Pelayanan UKM. Bab IV membahas tentang Pelayanan UKM yang berorientasi sasaran Perencanaan kegiatan tiap UKM PUSKESMASBeberapa poin yang perlu diperhatikan adalah : Analisis kebutuhan dan harapan masyarakatPembahasan konsultatif dengan masyarakat dan sasaranUpaya untuk memeroleh umpan balik dari masyarakat / sasaranPeluang inovatif Akses masyarakat dan sasarana terhadap UKM PuskesmasBeberapa poin yang perlu diperhatikan Akses terhadap kegiatan UKM sesuai kebutuhanAkses terhadap informasi : jadual kegiatanKesepakatan penjadualan, dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan masing-masing UKMUmpan balik dan tindak lanjut terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta keluhan masyarakat / sasaran Evaluasi terhadap kinerja UKM PuskesmasBeberapa hal . . . Read more

 Audit internal merupakan salah satu program mutu manajerial. Standar akreditasi Bab 3, kriteria 3.1.4. EP2, 3, dam 4 mensyarakatkan dilakukan audit internal secara periodikPimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas melakukan evaluasi kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal yang dilaksanakan secara periodik (3.1.4)Pokok Pikiran: Upaya perbaikan mutu dan kinerja perlu dievaluasi apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan. Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab manajemen mutu, Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pimpinan dan karyawan Puskesmas, maka permasalahan tersebut . . . Read more

Workshop persiapan Penerapan BLUD Dinkes Kota Medan dilaksanakan selama tiga hari mulai dari tanggal 20 – 22 September 2018 di Hotel Horaios Malioboro. Workshop yang diikuti sebanyak 31 Puskesmas ini berjalan dengan lancar dengan narasumber yaitu Bapak Soni Haksomo, SE.,M.Si dan Niza Wibyana Tito, M.Kom, M.M.Workshop ini lebih berfokus pada latar belakang kenapa Puskesmas harus menjadi BLUD. Latar belakang kenapa Puskesmas harus menjadi BLUD berdasarkan Surat Mendagri No. 440/8130/SJ tahun 2013 adalah untuk optimalisasi pelaksanaan JKN yaitu berupa pemenuhan dan distribusi fasilitas kesehatan dengan mempersiapkan kecukupan fasilitas kesehatan termasuk pemenuhan alat medis essensial baik untuk pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas . . . Read more

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dinas Kesehatan DKI Jakarta dilaksanakan pada 28 Februari – 1 Maret 2018 dengan peserta dari Puskesmas Penjaringan, Puskesmas Matraman, Puskesmas Cakung dan Puskesmas Kelapa Gading. Wokshop tersebut berlangsung di Hotel Whiz Prime Kepala Gading, Jakarta Utara. Pemateri yang hadir dalam acara pelatihan tersebut adalah Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M.Pelatihan PPK-BLUD dibagi menjadi 5 sesi, yaitu sesi Rencana Strategi Bisnis (RSB), penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan akuntansi. Kelima sesi materi tersebut disampaikan oleh Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom, M.M.Pada sesi penyusnan RSB lebih banyak diskusi mengenai penyusunan Standar . . . Read more

Esensi dari BLUD adalah peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.Makna dari pengertian ini adalah: BLUD merupakan perangkat daerah, mempunyai pengertian bahwa BLUD asetnya merupakan aset daerah yang . . . Read more

Sesuai Permendagri nomor 61 Tahun 2007, penilaian atas BLUD berkaitan dengan peningkatan atau penurunan kinerja dan pencabutan status PPK-BLUD. Tim penilai BLUD dibentuk melalui keputusan kepala daerah. Tim penilai tersebut mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai usulan penerapanPPK-BLUD.Anggota tim penilai BLUD yaitu:Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;PPKD sebagai sekretaris merangkap anggota;Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota.Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanakan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota danTenaga ahli yang berkompeten dibidangnya . . . Read more

Badan layanan umum yang disingkat dengan BLU adalah satuan kerja atau unit kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan kepentingan. Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, Fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolan keuangan belanja dan pendapatan sehingga BLU memisahkan bendahara yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja Kementerian Negara /Lembaga.Bendahara pada BLU menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang dikelola oleh BLU, uang dan surat berharga meliputi : Dana Operasional, . . . Read more