Posts Tagged with Ke

posted by Syncore on December 5, 2023
Views : 24
Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.Selain itu, pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari pemimpin (sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan).Pejabat keuangan (sebagai penanggung jawab keuangan) dan pejabat teknis (sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya).Pada artikel kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pejabat keuangan. Secara umum pejabat keuangan bertanggung jawab atas keuangan BLUD, jika dirincikan lebih detail maka tugas pejabat keuangan adalah sebagai berikut : Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuanganMengkoordinasikan penyusunan RBAMenyiapkan DPA Melakukan pengelolaan pendapatan . . . Read more
posted by Syncore on December 5, 2023
Views : 24
Tim Konsultan BLUD mengadakan asistensi PPK BLUD Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung lancar dan merupakan tindak lanjut dari acara yang dilakukan oleh tim sebelumnya.Acara pelatihan ini diikuti oleh 6 orang peserta dari Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan. Pendampingan dilakukan pada tanggal 29 Desember 2022 secara offline yang berlokasi di Ruang Meravi I. Suasana penjelasan untuk workshop pola pengelolaan keuangan BLUD Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan berjalan interaktif dua arah dari pemateri dan peserta.Materi sosialisasi disampaikan secara langsung oleh Senior Konsultan BLUD yakni Yuni Pratiwi, S.Ak. Sesi acara diawali dengan materi pembuka dari senior konsultan dan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif.Para peserta terlihat . . . Read more
posted by Syncore on December 5, 2023
Views : 24
PT Syncore Indonesia saat ini sedang melakukan pelatihan pola pengelolaan keuangan BLUD di RSUD Karawang.Pelatihan ini dilakukan di Ruang Pembelajaran RSUD Karawang dan diikuti sebanyak 17 peserta pelatihan yang terdiri atas bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, perencanaan anggaran, satf akuntansi, kabag keuangan, akuntansi dan verifikasi. Pelatihan PPK BLUD di RSUD Karawang terlaksana dengan diskusi yang menarik. Peserta pelatihan PPK BLUD di RSUD Karawang aktif bertanya terkait dengan sistem yang saat ini diterapkan di RSUD. RSUD Karawang sudah menerapkan BLUD sejak tahun 2009 namun membutuhkan pelatihan dari Syncore karena mayoritas permasalahan di RSUD Karawang terletak pada complain di bagian keuangan atau bagian . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 6, 2023
Views : 24
Sepanjang tahun-tahun pemulihan pandemi Covid-19. Kemendes sebagai kementerian yang membidangi urusan desa dan daerah tertinggal telah beberapa kali meluncurkan program intervensi bagi pengurus BUMDes dan pemerintah desa.Program-program penguatan ini terbagi ke dalam dua hal. Pertama, adalah program-program yang bersifat finansial diwujudkan dalam bantuan dan anggaran dana yang melibatkan peran serta anggaran pendapatan belanja negara melalui dana desa, dana hibah, dana bergulir hingga sinkronisasi bantuan keuangan dengan pemerintah daerah.Kedua, merupakan program yang bersifat dukungan bagi pengembangan non-finansial desa. Misalnya dalam bentuk pemberian beasiswa bagi pengurus BUMDes dan perangkat desa maupun konsultasi pendampingan yang bersifat pengawasan penggunaan anggaran.Beberapa program-program tersebut antara lain:1. . . . Read more
posted by Syncore on December 8, 2023
Views : 24
Rumah sakit sebagai fasilitas sosial memiliki peran yang strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit harus memenuhi persyaratan untuk pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan dan tetap mengacu pada kode etik profesi dan medis.Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal 7, pengertian dari rumah sakit yaitu pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.Dengan demikian, rumah sakit secara mutlak harus menyediakan pelayanan berkualitas bagi para pasien.Rumah Sakit Umum (RSU) ‘Aisyiyah merupakan transformasi dari Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSIA) ‘Aisyiyah Klaten. . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 6, 2023
Views : 24
BUMDes dapat mendorong tumbuh kembang ekonomi di desa baik yang berbentuk umkm maupun unit usaha sendiri. Cara ini dilakukan dengan mendudukkan BUMDes sebagai wahana dan agregator.Menjadi agregator adalah mempertemukan pelaku usaha umkm dengan rantai pasok nasional, baik melalui temu bisnis (business matching) atau pelatihan online untuk meningkatkan kapasitas umkm. Sementara menjadi wadah adalah melindungi kepentingan umkm di desa. BUMDes bukanlah kompetitor usaha yang ada di desa, tetapi menjadi wadah yang memangku, melindungi dan bahkan mendorong untuk peningkatan skala usaha.Contoh-contoh sukses BUMDes menjadi agregator dan wadah ini berhasil dipraktekkan BUMDes di Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.Bumdes Megamendung Jaya yang . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 6, 2023
Views : 24
BUMDes Kemudo Makmur adalah salah satu Mitra dari Bumdes.id yang berhasil menjadi BUMDes yang menuju menjadi BUMDes Mandiri. Tidak memiliki bentang alam atau wisata tidak menyurutkan keinginan desa kemudo untuk dapat memperbaiki perekonomian desa.Degan persoalan-persoalan yang muncul dan melihat banyak warganya yang memiliki produk membuat BUMDes kemudo makmur mendirikan unit usaha supermarket desa yang diberi nama kamajaya mart,pengembangan unit usaha ini sudah ada sejak tahun 2016.Berhasil mendirikan supermarket desa yang menampung UMKM sekitar untuk menampung hasil produk UMKM, pemerintah desa Kemudo Kabupaten Klaten kreatif mendirikan toko yang khusus menjual produk UMKM di desa Kemudo.Hal ini dapat menjadikan contoh dan alternatif . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 6, 2023
Views : 24
Revitalisasi adalah proses aktivasi, arti penting revitalisasi BUMDes adalah mengaktifkan kembali peran BUMDes dalam sistem sosial ekonomi desa. Sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan desa di masa depan.BUMDes direvitalisasi dengan meningkatkan tata kelola kelembagaan dan dengan demikian meningkatkan tata kelola unit bisnis (pengaturan bisnis BUMDes).Pendirian BUMDes diawali dengan musyawarah desa (musdes), yang kemudian disahkan dalam bentuk peraturan desa (perdes). Pengurus BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa.Masyarakat dan perangkat desa dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Inilah tujuan Revitalisasi kelembagaan BUMDes agar memenuhi asas legalitas dan saling memajukanRevitalisasi BUMDes di bidang kelembagaan yang meliputi penataan regulasi/ketetapan serta hal-hal yang bersifat teknis operasional seperti . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 6, 2023
Views : 24
Pangan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap orang, oleh karena itu program ketahanan pangan menjadi penting karena menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.Permendesa PDTT No. 19 sejak 2017 tentang Penggunaan Utama Dana Desa Tahun 2018.Dana desa dimintakan melakukan pembangunan lahan swasembada pangan agar mampu menciptakan ketahanan pangan bagi warga desa.Menggunakan tanah milik penduduk desa untuk menghasilkan berbagai Makanan bagi penduduk desa untuk dikonsumsi sendiri.Dana desa harus mampu mendorong warga untuk memanfaatkan lahan yang sebelumya tidak memiliki potensi, dijadikan produktif untuk produksi berbagai produk kebutuhan keluarga, seperti sayur mayur, perikanan, dan lain-lain.BUMDes bantu desa perkuat ketahanan pangan: BUMDes memiliki unit usaha yang . . . Read more
posted by konsultanbumdes on December 6, 2023
Views : 24
Laporan keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam BUMDes karena laporan keuangan tersebut merupakan kewajiban BUMDes sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.Dasar hukum dan ketentuan laporan keuangan pertanggungjawaban tersebut sudah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada BAB X Pasal 58.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 58, penyusunan laporan keuangan ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah BUMDes baik kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat.Mengacu pada dasar hukum BUMDes yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, laporan keuangan harus disusun oleh BUMDes dapat meliputi sebagai berikut :A.Laporan Realisasi AnggaranPada PP No 11 Tahun 2021 . . . Read more