Posts Tagged with E

(16/11) BLUD Syncore Indonesia telah mengadakan Workshop PPK-BLUD untuk Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kutai Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16-18 November 2021 berlokasi di Hotel Cordela Kartika Malioboro. Workshop ini bertujuan untuk mendampingi UPDB Kutai Barat agar dapat memahami pengertian alur dan dasar hukum PPK BLUD, memahami dan Menyusun RBA, serta mampu menyajikan laporan keuangan menggunakan sistem aplikasi BLUD.Terdapat 4 Peserta Workshop dari Kutai Barat, 2 diantaranya adalah Kassubag TU dan Bendahara Pengeluaran pembantu. Bapak Rajunal,SE.,M.Si sebagai Kassubag TU UPT.UPDB Kutai Barat dan Hermansyah, SE sebagai bendahara Pengeluaran pembantu. Sedangkan Narasumber pada hari pertama diisi oleh Bapak Niza . . . Read more

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan institusi yang berperan penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat. Untuk memastikan efektivitas dan kualitas pelayanan yang tinggi, pelatihan Satuan Pengendali Internal (SPI) menjadi penting. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan pengawasan internal di Puskesmas, meningkatkan pemahaman tentang standar operasional, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.Manfaat Pelatihan SPI untuk Puskesmas: Peningkatan Pengawasan dan Keberlanjutan: Melalui pelatihan SPI, personel Puskesmas akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang efektif. Mereka akan mempelajari metode dan teknik pengendalian internal yang membantu dalam mendeteksi potensi penyimpangan, memastikan kepatuhan . . . Read more

Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan: ( a) Persediaan usang. (b) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih. (c) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi Jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/ diamortisasi. (d) Pendapatan pajak; (e) Kewajiban garansi. Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Estimasi perlu direvisi . . . Read more

Setelah membahas mengenai kelembagaan SMKN pada artikel sebelumnya , artikel kali ini akan membahas mengenai prosedur kerja dalam dokumen Tata Kelola.B.Prosedur KerjaProsedur kerja dalam tata kelola SMK menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. Prosedur kerja yang dilaksanakan di SMKN 1 Sambilegi berpedoman pada prosedur kerja serta tata kelola data dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang diberlakukan di SMKN 1 Sambilegi merupakan tata kelola yang mensinergikan seluruh bagian, tidak serta merta merumuskan SOP untuk setiap bagian/sub bagian dalam keorganisasian.Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) di SMKN 1 Sambilegi dapat . . . Read more

Menjelaskan mengenai masalah usaha Bumdes dan cara mengembangkannya. Setelah pengurus BUMDes dilantik dan dibentuk, satu persoalan yang siap menghadang adalah bagaimana cara mengembangkan usaha BUMDes.Apalagi jika BUMDes belum memiliki unit usaha, bahkan malah baru saja BUMDesnya berdiri Itulah mengapa pentingnya Musyawarah Desa (Musdes) juga memikirkan untuk menyusun rencana strategis BUMDes Termasuk di dalamnya rencana pendirian unit usaha ataupun pengembangan unit usaha BUMDes. Ketika BUMDes sudah berdiri maka pengurus BUMDes telah memiliki pemahaman mengenai karakter. Selain itu juga strategi pengembangan BUMDes, maka akan dengan mudah memiliki strategi cara mengembangkan usaha BUMDes. Namun, jika pengurus BUMDes yang aktif, terlebih pelaksana operasional . . . Read more

Paska berlakunya PP11/2021, posisi Bumdes berubah dari pelaku, menjadi wadah. Bumdes Kemudo Makmur menerjemahkan ini dengan membuka Unit Usaha baru yaitu Toko Desa KemudoToko desa ini merupakan bentuk pengembangan bumdes untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga serta mewadahi UMKM di desa kemudo. Toko Desa menyediakan space 30% khusus untuk produk UMKM, rak yang disediakan pun merupakan hasil kerajinan dari bahan pallet yang dibuat oleh pengrajin Kemudo.Kepala Desa Kemudo, Bapak Hermawan menyampaikan terimakasih banyak kepada Sarihusada yang sudah mensupport pendirian toko desa ini. dan Tim dari Syncore/Bumdes.id yang telah memberikan pendampingan pada kami secara totalitas siang dan malam sehingga dalam jangka 1,5 . . . Read more

Ada banyak industri yang beroperasi di desa, dan ada banyak yang hubunganya tidak harmonis. Namun hal itu tidak terjadi di Desa Kemudo. Desa Kemudo mampu membangun sinergi saling menguntungkan dengan industri-industri yang ada di desa tersebut, melalui penguatan peran Bumdes.Bumdes diberi kepercayaan oleh PT Sarihusada Danone untuk menjadi pengelola limbah kering pabrik. Lewat usaha tersebut, Bumdes mampu memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Seperti yang disampaikan dalam sambutan Pak Defri Hadi sebagai Head of HR Social Relation Danone Specialized Nutrition, bahwa Sarihusada Danone memiliki Dana Sosial untuk mendukung berdiri dan berkembangnya Bumdes. Pak Defri kagum dengan Bumdes Kemudo yang dalam . . . Read more

 Ekonomi desa membuktikan kembali tetap tahan di masa pandemi. Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten Jawa Tengah adalah bukti nyata. Lewat usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kemudo Makmur, mampu meraih omzet miliaran rupiah dan melakukan bagi hasil usaha ke masyaratkat mencapai ratusan juta rupiah. Rincian pembagian adalah Rp386.578.000 untuk pengembangan RT, RW dan PKK. Kemudian masing-masing Kepala Keluarga mendapat Rp400.000, untuk total lebih dari 1.000 KK di Desa Kemudo.Hal yang unik dari Bumdes Kemudo adalah sejak awal sudah ada penyertaan dari Dana Masyarakat Desa. Modal awal Bumdes hanya 200 juta dan saat ini, nilai modal bersih sudah berkembang 10x . . . Read more

 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 68 dan pasal 69 menjadi awal penerapan Pengelolaan keuangan BLUD. Kedua pasal ini mengatur bahwa instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Fleksibilitas tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.Hal ini didukung pula dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Prinsip yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan . . . Read more

Pada Pasal 99 ayat 3, Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang BLUD BLUD wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan SAL, Neraca, laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP), sehingga laporan keuangan BLUD dan pemerintah adalah sama. Pada SAP sendiri pemerintahan wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. Laporan . . . Read more