PenganggaranPuskesmas berasal dari uang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) yang dibuat berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dan ditetapkan dalam Dokumen Pengesahan anggaran (DPA). Sistem pencairan dana melalui pengajuan anggaran yang disesuaikan dengan RKA kepada Dinas Kesehatan (Dinkes). Jika anggaran yang diajukan Puskesmas disetujui DinasKesehatan maka dana akan turun. Setelah dana turun maka dialokasikan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan. Sebagai bukti laporan pertanggungjawaban maka puskesmas membuat laporan pertanggungjawaban berupa Surat Pertanggungjawab (SPJ) yang disesuaikan dengan kegiatan yang tercantum di dalam DPA.     Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi BLU/BLUDSoftware BLU/BLUD     Bagaimana cara . . . Read more

Laporan keuangan puskesmas disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan sebagai dasar dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan : 1)Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan puskesmas periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, serta memberikan informasi realisasi pendapatan fungsional puskesmas.2)Menyediakan informasi mengenai kesesuaiancara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.3)Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi puskesmas yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.4)Menyediakan informasi mengenai upaya puskesmas dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.5)Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah . . . Read more

PT. Syncore Indonesia melakukan pendampingan Akreditasi Puskesmas di Puskesmas Wiradesa Pekalongan pada Jumat, 16 September 2016. Kunjungan tersebut merupakan kunjuangan Syncore ke puskesmas Wiradesa kali ke dua. Pendampingan ini dihadiri oleh tim pakar akreditasi dari Syncore diataranya drg. Nunik Rimawati, M.Kes, dr. Ananta Kogam, M.Kes dan Sugiarto, SKM., M.Kes.Pada kunjungan ini tim akreditasi dari Syncore melakukan review dan pendampingan akreditasi yang sebelumnya pada kunjungan pertama telah dilakukan konsultasi mengenai langkah-langkah persiapan akreditasi puskesmas dan pengendalian dokumen pada sabtu, 3 September 2016. Semoga akreditasi puskesmas yang dilakukan oleh Puskesmas Wiradesa ini berjalan dengan lancar, ujar drg. Hunik Rimawati tim pendampingan akreditasi.    . . . Read more

Lazis Muhammadiyan Piyungan melakukan kunjungan ke PT. Syncore Indonesia, pada Jumat 16 September 2016 lalu. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pendampingan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi software lazisid yang dimiliki oleh SYNCORE.Bapak Imam staff keuangan lazismu mengatakan, harapannya dengan software lazis.id dapat membantu penyusunan laporan keuangan lazis serta membuat manajemen lebih baik.   Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore DisiniDownload Materi BLUDSoftware BLUD    Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan? Anda dapat menghubungi: Rahmadani LutfiawatiCP: 082 274 900 800 / fia@syncoreconsulting.comDiana Septi ACP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.idTelepon Kantor: 0274 – 488 599Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.syncore.co.id . . . Read more

Bagi pucuk pimpinanHasil audit internal bisa digunakan sebagai referensi dalam membuat keputusan: mengambil atau merubah kebijakan agar lebih sesuai dengan perencanaan organisasi jangka panjang.Bagi Unit Operasional Mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang ada dalam organisasi secara keseluruhan ataupun secara spesifik pada unit operasional sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan.Bagi unit pengelola mutu Membantu pengendalian mekanisme jaminan mutu baik pada tahap input, proses maupun hasil .Bagi Karyawan Proses pembelajaran dan pertumbuhan serta pembangunan budaya organisasi: budaya mutu, budaya taat prosedur, budaya perbaikan,budaya kerja sistematis.Bagi PelangganAudit internal merupakan proses pendeteksian segala kemungkinan yang dapat menciptakan ketidakpuasan pelanggan (dan juga risiko) dan dilanjutkan dengan tindakan . . . Read more

Pengelolaan utang BLUD dengan status penuh dapat mengadakan pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan. BLUD dapat melakukan perikatan pinjaman jangka pendek dengan pihak lain yaitu lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya atau BLUD. Beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya:1. Kegiatan telah tercantum dalam RBA TA berjalan, namun dana yang tersedia dari PNBP tidak/belum mencukupi.2. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.3. Saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud.4. Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% . . . Read more

 RBA disajikan dan disusun secara tahunan sebelum tahun anggaran, akan tetapi pada pertengahan tahun anggaran (akhir semester 1) jika akan dilakukan perubahan pada RBA, maka pihak Satker BLU dapat mengusulkan RBA perubahan (RBA-P).Keterangan:Penyusunan RBA 20161. Pengesahan menjadi BLU di bulan Maret 20162. Perubahan anggaran / penyusunan dan pengesahan RBA 3. Penatausahaan dan pencairan anggaran berbasis RBA 4. Pertanggungjawaban (3 bln) dan penyusunan laporan keuangan SAK (1 semester)   Penyusunan RBA 20171. Penyusunan RBA 20172. Pengesahan RBA 2017 (maksimal 31 Des 2016) 3. Penatausahaan dan pencairan berbasis RBA 2017 dan SPTJ Triwulan 1 4. Penyusunan SPTJ Triwulan 2 dan Laporan Keuangan SAK . . . Read more

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. Penyusunan RBA tahunan berpedoman pada renstra bisnis BLUD.Berikut ini peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan RBA:1. Undang – undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara2. Undang – undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara3. Undang – undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara4. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan BLU5. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 . . . Read more

Pengelolaan Piutang BLUD mengikuti ketentuan PMK No.230/PMK05/2009 tentang penghapusan Piutang BLUD. Pemimpin BLUD wajib menetapkan pedoman piutang BLUD yang mencakup:a.Prosedur dan persyaratan pemberian piutangb.Penatausahaan dan akuntansi piutangc.Tata cara penagihan piutangd.Pelaporan piutangPenghapusan piutang secara bersyarat terhadap piutang BLU dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapus hak tagih Negara. Penghapusan bersyarat terhadap piutang BLU ditetapkan oleh:Pemimpin BLUD untuk jumlah Rp. 200.000.000,- per penanggung utangPemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- per penanggung utangPnghapusan secara bersyarat untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- per penanggung utang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang di bidang . . . Read more

Pengelolaan kas satuan kerja BLUD dapat menggunakan sisa pendapatan yang belum dibelanjakan untuk dikelola dengan tujuan meningkatkan pendapatan satuan kerja BLUD bersangkutan. Dalam rangka pengelolaan rekening, satuan kerja BLUD dapat membuka rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening lainnya. Pengelolaan kas pengaturan rekening lainnya pada satuan kerja BLUD mengikuti ketentuan PMK Nomor 05/PMK 05/2010 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Rekening operasional BLUD dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLUD yang dananya bersumber dari PNBP BLUD pada bank umum. Rekening pengelolaan kas BLUD dipergunakan untuk penempatan ide cash pada bank umum dalam rangka pengelolaan kas BLUD. Rekening . . . Read more