Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah diIndonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, yang dalam proses pelaksanaannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah . . . Read more

  Badan Layanan Umum sesuai ketentuan PP23/2005 harus menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK), yang terdiri dari Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan CALK. Meskipun demikian BLUD/BLU masih harus tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya laporan tersebut harus diaudit oleh auditor independen. Masih banyak bagian keuangan BLU/BLUD yang belum memahami cara penyusunan Laporan Keuangan berbasis SAK tersebut. PT. Syncore Indonesia sebagai sebuah perusahaan konsultan yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan konsultasi, pengembangan sistem dan training di rumah sakit, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, perusahaan keluarga, UMKM, Start Up, Yayasan dan organisasi lainnya, pada . . . Read more

PROGRAM 5 – Penyusunan SOP Keuangan   Latar Belakang     :    SOP Keuangan menrupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh BLUD sebagai dasar pengelolaan keuangan yang sehat. Namun banyak dari BLUD belum memiliki dokumen ini sehingga sering jadi temuan BPK.    Tujuan                  :    Membantu manajemen dalam menyusun SOP Keuangan untuk BLUD   Output                  :    1.  Buku 1  Pedoman Kebijakan Akuntansi Keuangan a.       Pendahuluan b.      Kebijakan Akuntansi (sesuai dengan PSAK 45, PSAK ETAP) c.       COA (Code of Account)   2.  Buku 2  Sistem dan Prosedur Keuangan a.       Prosedur Pencatatan Pendapatan b.      Prosedur Pengelolaan Piutang c.       Prosedur Pengadaan d.      Prosedur Pengelolaan Hutang e.       Prosedur Pengelolaan Kas f.        . . . Read more

PROGRAM 6 – Implementasi Software Anggaran dan Akuntansi BLU   Latar Belakang     :    Banyak SDM di BLUD yang bukan akuntan dan kurang memahami tata cara pencatatan dan pelaporan keuangan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan, karena selama ini terbiasa mereka  melaporkan dengan format Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk itu diperlukan bantuan Software untuk mempermudah dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan   Tujuan                  :     Memasang software, melatih dan mendampingi penggunaan Software Anggaran dan Akuntansi BLU untuk mempermudah staff akuntansi dalam melakukan penjurnalan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan sekaligus juga bisa menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Standar . . . Read more

PROGRAM 7 – Pendampingan Pembentukan SPI (Satuan Pengawas Internal)   Latar Belakang     :    Satuan Pengawas Internal merupakan pilar penting bagi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD. SPI akan membantu manajemen BLUD dalam memastikan efektivitas, efisiensi dan aspek kepatuhan dalam penggunaan dana BLUD.   Tujuan                  :    Membantu manajemen BLUD membentuk SPI untuk melakukan identifikasi resiko, perbaikan proses dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam System Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)   Output                  :    1.  Piagam Audit (Audit Charter) 2.  Pedoman Audit Internal 3.  Pelatihan Auditor Internal . . . Read more

SYNCORE telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mendampi berbagai BLU di tanah air. Pendampingan yang dilakukan SYNCORE fokus pada pengelolaan dan pelaporan keuangan. SYNCORE memiliki metodologi pendampingan yang sudah teruji yaitu SYNCORE GLOBAL METHODOLOGY (SGM). SGM mewajibkan team SYNCORE untuk melakukan pemahaman business (understanding client business) dan melakukan pemetaan kebutuhan dan kendala sebelum melakukan pendampingan, sehingga pendampingan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Program-program pendampingan yang telah dijalankan oleh SYNCORE antara lain 1.       Penyusunan SOP Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul 2.       Penyusunan SOP Keuangan RSUD Kraton Pekalongan 3.       Penyusunan SOP Keuangan RSUD Batang 4.       Penyusunan SOP Keuangan RSUD Kajen Pekalongan 5.       Penyusunan SOP Keuangan . . . Read more

Suasana pelatihan satu hari Implementasi Balanced Scorecard sebagai instrumen penilaian kinerja didepan manajemen SOLOPOS   Perkembangan dunia saat ini semakin sulit di prediksi. Begitu banyak inovasi produk baru yang muncul di pasar. Inovasi-inovasi tersebut memaksa para pemain lama untuk terus membenahi diri atau tersingkir. Kita bisa melihat bagaimana Nokia dan Blackberry yang beberapa tahun lalu menjadi jawara di dunia ponsel, akhirnya harus tumbang karena mereka kalah inovatif dengan pesaing mereka yaitu Apple dan Samsung. Perubahan lingkungan yang demikian cepat ini menyapu hampir semua industri. Salah satu contohnya adalah industri media cetak. Industri media cetak mengalami tekanan besar untuk berinovasi karena perkembangan teknologi informasi . . . Read more

PUSKESMAS dan RSUD adalah ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat. Paska penetapan ketentuan BPJS di tahun 2014, peran PUSKESMAS menjadi semakin vital lagi sebagai PPK TK 1 (Penyedia Pelayanan Kesehatan Tingkat 1) dan RSUD sebagai PPK TK 2 (Penyedia Pelayanan Tingkat 2). Untuk meningkatkan pelayanan PUSKESMAS dan RSUD, maka PUSKESMAS dan RSUD harus mendapatkan fleksibilitas dan kewenangan lebih. Hal tersebut bisa dilakukan apabila PUSKESMAS dan RSUD mendapatkan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Permasalahannya dari sekitar 641 RSUD baru 50% yang mendapatkan status BLUD penuh dan dari 9000 PUSKESMAS di Indonesia baru sekitar 400 atau 4.7% . . . Read more

Rumah Sakit Umum Daerah wajib menjadi BLUD. Hal ini sesuai ketentuan dalam UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Bukan itu saja Kementrian Kesehatan juga telah mewajibkan PUSKESMAS yang memiliki rawat inap untuk menjadi BLUD. Paska pengesahan BPJS, RSUD yang belum menjadi BLUD tentu akan semakin kesulitan dalam mengelola keuangannya, mengingat BPJS menggunakan sistem kapitasi. Mengapa sudah ada kewajiban bagi BLUD dan juga PUSKESMAS yang memiliki rawat inap untuk menjadi BLUD, tetapi baru 50% dari total 641 RSUD di Indonesia yang telah menjadi BLUD? Mengapa baru 400 dari 9000 PUSKESMAS yang telah menjadi BLUD? Salah satu masalah utama adalah kendala SDM. . . . Read more

Kami menggunakan salah satu pendekatan terbaru dalam memahami bisnis dan mengidentifikasi masalah bisnis yaitu menggunakan Business Model Generation (BMG) yang dikembangkan oleh Ostewarlder dan Pigneur. Alat ini sangat simple namun cukup powerful dalam membantu kita melakukan analisa bisnis. Berdasarkan BMG maka pertanyaan pertama untuk memahami bisnis kita adalah memahami siapa customer kita. Seperti apa segmen dari customer kita. Seberapa jauh kita tahu kebutuhan, keinginan dan selera dari masing-masing segmen tersebut. Kami melakukan sesi ini dengan meminta klien kita untuk mengidentifikasi dengan cermat siapa customer mereka selama ini dan siapa customer yang mereka ingin tuju. Hasil isiannya adalah kurang lebih seperti ini.   Setelah . . . Read more