Syncore Consulting diminta membantu upaya Sosialisasi Ketentuan PUSKESMAS BLUD untuk jajaran pimpinan Dinas Kesehatan dan seluruh kepala PUSKESMAS dan Kasubag TU di Kabupaten Buleleng, Bali.Ringkasan materi Sosialisasi Ketentuan Puskesmas BLUD dapat di download di Link berikut:EXECUTIVE SUMMARY SOSIALISASI BLUD BULELENG 20 OKT 2014 Silahkan klik disini untuk melihat software pengelolaan keuangan BLUDSilahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015Apabila anda butuh bantuan Narasumber kami untuk Sosialiasi Puskesmas BLUD, bisa hubungi training@syncore.co.id 087738900800 . . . Read more

Pada tahun 2015 pemerintah memiliki agenda untuk menjadikan PUSKESMAS, terutama yang memiliki fasilitas rawat inap untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuan utama dari menjadikan PUSKESMAS sebagai BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Faktor pendorong lain, adalah adanya kebijakan dari BPJS untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening PUSKESMAS.  Dana kapitasi yang diterima PUSKESMAS langsung dari BPJS, menimbulkan beberapa kendala. Kendala terbesar adalah dana tersebut merupakan jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibelanjakan dengan mekanisme APBD. Artinya meskipun dana tersebut diterima langsung di rekening PUSKESMAS, namun PUSKESMAS yang bersangkutan tidak bisa langsung menggunakan dana tersebut, tetapi . . . Read more

 A.LATAR BELAKANG Setelah ditetapkan ketentuan BPJS, maka peran PUSKESMAS sebagai penyedia pelayanankesehatan tingkat pertama menjadi semakin vital. PUSKESMAS menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan, sehingga BPJS memandang perlu untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening PUSKESMAS. Muncul permasalahan, karena PUSKESMAS sebagai unit pelaksana teknis dibawah Dinas Kesehatan, terikat dengan ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan dengan mekanisme APBD, maka dana tersebut tidak bisa digunakan secara langsung. Permasalahan ini bisa diatasi dengan menjadikan PUSKESMAS sebagai BLUD. BLUD memiliki beberapa fleksibilitas yaitu dapat menggunakan dana PNBP secara langsung, mengunakan fleksibilitas penggunaan anggaran yaitu ambang batas, dan mengintegrasikan anggaran ke RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) Dinas Kesehatan berupa . . . Read more

Salah satu komitmen pemerintah dalam memberdayakan UMKM adalah kebijakan dana bergulir. Kenyataan di lapangan adalah banyak sekali kendala terkait dengan pengelolaan dana bergulir, salah satu fakta yang mencemaskan adalah banyak daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian karena pengelolaan dana bergulir tidak tepat.Untuk itu kami dari SYNCORE Consulting menyelenggarakan pelatihan khusus dengan gambaran materiKetentuan peraturan pengelolaan dana bergulirTahap-tahap pengajuan syarat PPK BLUD Dana BergulirPerubahan Tata Kelola paska menjadi BLUDPola Penganggaran dari RKA menjadi RBAPola Pelaporan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan SAKPola Pembinaan dan PengawasanDiskusi permasalahan-permasalahanDemo Software SYNCORE BLUDPelatihan tersebut sudah terselenggara dan diikuti UPDB DINKOP Kab . . . Read more

PENDAHULUANPUSKESMAS adalah ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat.Paska penetapan ketentuan BPJS di tahun 2014, peran PUSKESMAS menjadi semakin vital lagi. Untuk meningkatkan pelayanan PUSKESMAS, maka PUSKESMAS harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran.pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD). Pola pengelolaan keuangan BLUD memungkinkan PUSKESMAS untuk menggunakan pendapatan Negara bukan pajak (PNPB) yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor dahulu ke kas negara.Mekanisme ini tentu sangat membantu PUSKESMAS dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran.Tanpa fleksibilitas tersebut . . . Read more

 Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengalirkan dana dekonsentrasi yang besarannya mencapai Rp100 miliar kepada dinas yang membidangi koperasi di seluruh Indonesia. Rencananya, dana tersebut akan difokuskan untuk fungsi pendidikan dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) “Pada kesempatan itu, kami membahas tentang pemanfaatan dana dekonsentrasi fungsi pendidikan,” kata Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo di Jakarta, Rabu (1/4/2015). Menurutnya, untuk meningkatkan daya saing KUKM diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang melibatkan peran serta daerah dengan memanfaatkan anggaran dana dekonsentrasi. Silahkan Klik disini . . . Read more

Keseriusan pemerintah untuk memajukan usaha mikro kembali terlihat dari upaya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berusaha mempermudah perizinan di sektor usaha mikro. Menurut Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Agus Muharam, untuk menumbuhkan minat para pengusaha muda saat ini proses perizinan usaha mikro sudah dapat dilakukan secara lebih ringkas dan tanpa biaya. “Tinggal datang ke kantor kecamatan, gratis,” katanya di sela Pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamis (4/2/2015) sebagaimana dikutip dari Bisnis.com Dikatakan, hingga awal tahun 2015 jumlah pengusaha di Indonesia baru mencapai sekitar 1,56% dari total penduduk. Padahal dalam beberapa tahun mendatang, pemerintah berharap mampu meningkatkan . . . Read more

. . . Read more

Term of Reference No 352/II/SP-SYNC/2013 Pelatihan Pelaporan Keuangan Sesuai dengan PSAK ETAP untuk Organisasi Nirlaba, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, BLU, Unit PKBL dan UKM Latar Belakang Indonesia sebagai anggota dari G-20 telah berkomitmen untuk menerapkan International Financial Reporting Standards (IFRS) pada tahun 2012. IFRS merupakan standar akuntansi yang berlaku global dan saat ini telah diterapkan di 122 negara. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memudahkan investasi lintas negara. Namun standar ini cukup rumit untuk dilaksanakan oleh perusahaan kecil, sehingga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK – ETAP) yang efektif mulai berlaku pada . . . Read more

JADWAL PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT BLU/BLUDGelombang 1: Selasa – Rabu, 14 – 15 April 2015Gelombang 2: Jumat – Sabtu, 17 – 18 April 2015Gelombang 3: Selasa – Rabu, 21 – 22 April 2015Gelombang 4: Jumat – Sabtu, 24 – 25 April 2015Gelombang 5: Selasa – Rabu, 28 – 29 April 2015Gelombang 6: Selasa – Rabu, 5 – 6 Mei 2015Gelombang 7: Jumat – Sabtu, 8 – 9 Mei 2015Gelombang 8: Selasa – Rabu, 12 – 13 Mei 2015Gelombang 9: Selasa – Rabu, 19 – 20 Mei 2015Gelombang 10 : Jumat – Sabtu, 22 – 23 Mei 2015Gelombang 11: Selasa . . . Read more