Posts Tagged with ri

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satunya adalah SAK Entitas Privat (SAK-EP). SAK ini memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan yang memiliki status entitas privat. SAK EP berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025, namun penerapan dini diperkenankan. SAK-EP akan menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Perbedaan dari 2 SAK tersebut antara lain pada jumlah babnya, istilah laporan keuangan yang digunakan, penggunaan nilai wajar untuk properti investasi dan aset biologis, penggunaan konsep penghasilan komprehensif lain (other comprehensive income), penyederhanaan beberapa prinsip pengakuan dan pengukuran, pengungkapan yang lebih . . . Read more

 Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah seperangkat aturan dan prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. SAK juga berlaku untuk rumah sakit. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 mengatur tentang pengakuan pendapatan dan biaya pada rumah sakit. Selain itu, Ikatan Akuntan Indonesia bersama institusi telah menyusun pedoman yang dapat menjadi panduan akuntansi bagi rumah sakit, yaitu Pedoman Akuntansi Rumah Sakit (PARS). Laporan keuangan yang dihasilkan rumah sakit meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan atau yang disebut neraca, laporan aktivitas, sebagai pengganti laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan . . . Read more

Risiko bisnis merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau kondisi yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan bisnis. Identifikasi risiko bisnis penting dilakukan untuk menentukan strategi pengendalian guna mengurangi dampak negatif risiko tersebut. Berikut adalah beberapa contoh risiko bisnis dan strategi pengendalian yang dapat dilakukan: Risiko Kebijakan dan Regulasi: Risiko ini muncul akibat perubahan kebijakan pemerintah atau regulasi yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Strategi pengendalian yang dapat dilakukan adalah melakukan pemantauan terhadap perubahan kebijakan dan regulasi yang terkait dengan bisnis, mengikuti perkembangan regulasi yang ada, dan memastikan bahwa bisnis telah mematuhi semua regulasi yang berlaku.Risiko Finansial: Risiko ini muncul akibat ketidakstabilan pasar . . . Read more

Satuan Pengendali Intern (SPI) adalah unit yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi dan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Integrasi SPI dalam sistem pengendalian internal organisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi risiko, dan meningkatkan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur.Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui satuan pengendali internal yang terintegrasi: Pemahaman yang Mendalam tentang Operasi Organisasi, SPI harus memahami operasi organisasi secara mendalam untuk dapat memberikan saran dan rekomendasi yang bermanfaat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang aktivitas organisasi, SPI dapat mengidentifikasi risiko dan peluang yang dapat meningkatkan efisiensi dan . . . Read more

Dalam era transformasi digital yang melanda dunia bisnis, perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk memilih teknologi yang tepat untuk mengelola aspek keuangan dan operasional mereka. Dua solusi yang sering menjadi pilihan adalah Enterprise Resource Planning (ERP) dan Aplikasi Akuntansi Tradisional. Untuk memahami implikasi dan keuntungan masing-masing, mari telaah perbedaan fundamental antara keduanya. Lingkup Fungsional ERP : Menghadirkan pendekatan terintegrasi yang mencakup seluruh spektrum operasional perusahaan, mulai dari keuangan, produksi, rantai pasok hingga sumber daya manusia. Integrasi data dan proses di sini menjadi landasan untuk visibilitas end-to-end.Aplikasi Akuntansi Tradisional : Berkonsentrasi pada manajemen keuangan dan pencatatan transaksi keuangan. Fokus utamanya adalah . . . Read more

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) perusahaan. Implementasi GCG dalam sebuah perusahaan tidak hanya bergantung pada peran manajemen, tetapi juga membutuhkan dukungan dari Satuan Pengendali Internal (SPI) sebagai bagian dari tata kelola perusahaan.Satuan Pengendali Internal (SPI) adalah fungsi internal yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan objektif dan independen terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. SPI bertindak sebagai penjaga ketertiban dalam organisasi perusahaan dan dapat berperan sebagai katalisator bagi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.Prinsip-prinsip Good Corporate Governance terdiri dari . . . Read more

Kemitraan riset PIGAS atau Policy, Inovasi, Government, Akuntabilitas, dan Sustainabilitas.Progrm tersebut adalah sebuah program kerja sama antara dua atau lebih organisasi atau entitas.Syncore Consulting membuka kerjasama dengan lembaga riset, pemerintah dan akademik untuk melakukan kajian mengenai PIGAS.Dalam kemitraan riset, setiap pihak berkontribusi pada pembiayaan, sumber daya manusia, dan kemampuan teknis untuk menyelesaikan proyek penelitian tertentu.Kemitraan riset berawal dari pembuatan kesepakatan dan perjanjian kerja sama yang mengatur tanggung jawab.Keuntungan dari kemitraan riset adalah adanya kesempatan untuk memperluas jaringan kerja sama, membagi risiko dan biaya.Kemitraan dapat menghasilkan temuan baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas.Kemitraan Riset PolicyImplementasi kemitraan riset kebijakan publik . . . Read more

Layanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut menuntut layanan yang benar, segera, serta memiliki dimensi sosial yang besar.Untuk itu sistem pelayanan rumah sakit selayaknya dirancang dengan standar yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga memiliki jenjang referal yang sesuai dengan ruang lingkup, jenis pelayanan, tata laksana, serta standar mutu tertentu sesuai dengan kebutuhan medis.Beberapa rumah sakit didirikan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Klaten yaitu adanya RSIA ‘Aisyiyah Klaten.Untuk menyikapi tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang optimal, RSU ‘Aisyiyah Klaten berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan dengan pengembangan rumah sakit kearah yang lebih baik.Seiring . . . Read more

Pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 14-15 November 2023. BLUD Syncore menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep di Forriz Hotel, Yogyakarta. Ada 6 peserta yang berpartisipasi dalam Workshop Pelatihan Penyusunan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang terdiri dari: Perekonomian Setda (2 orang), Puskesmas Bluto (2 orang), Dinas Kesehatan (2 orang).Permendagri 79 Tahun 2018 : BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pendorong pengelolaan BLUD yaitu: Fleksibilitas, Sistem Pembayaran . . . Read more

Syncore Indonesia kembali mengadakan Workshop Pelatihan Penatausahaan Keuangan RSUD Puri Husada Tembilahan Indragiri Hilir Riau mengenai BLUD yang berlangsung selama 3 hari di Hotel Forriz, Yogyakarta. Membahas sejak ditetapkannya Permendagri 61/2007 sampai dengan sekarang dengan ditetapkannya Permendagri 79/2018, sudah ada beberapa unit kerja pada Pemda yang tugas dan fungsinya memberi pelayanan langsung pada masyarakat telah menerapkan BLUD. Pelayanan tersebut, antara lain berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, wisata, air minum, pengelolaan kawasan, dan pengelolaan dana khusus. Dari beberapa jenis pelayanan tersebut, pelayanan bidang kesehatan yang paling banyak menerapkan BLUD. Hal tersebut sejalan dengan amanat dalam Pasal 6 ayat (1) Permendagri 61/2007 . . . Read more