Posts Tagged with Bumdes

(Sesuai SK Menteri Desa No 145 Tahun 2022)Salah satu fokus akreditasi BUMDes adalah perbaikan dan penataan manajemen BUMDes. Hal ini diatur dalam Surat keputusan Menteri Desa PDTT no 145 tahun 2022 mengenai sistem pemeringkatan BUMDes. Setidaknya ada tujuh indikator yang menjadi bagian penilaian dari Kementerian Desa terhadap BUMDes jika ingin memperoleh asesmen pemeringkatan alias akreditasi. Karena nantinya akreditasi ini berguna bagi BUMDes untuk berkembang dan mengembangkan diri. Salah satu aspek dalam pemeringkatan BUMDes yang menjadi fokus kemendes adalah aspek manajemen. Sebenarnya aspek manajemen ini juga telah lama disinggung dalam Undang-Undang Desa tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah no 11 Tahun 2021 . . . Read more

Pertanyaan ini dapat dijawab dan dikaitkan dengan turunnya Keputusan Menteri Desa mengenai formula pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan/atau BUMDes bersama bernomor 145 tahun 2022.Pada keputusan tersebut Menteri Desa berusaha agar BUMDes dapat diukur tingkat perkembangannya dengan formula yang disajikan dan nantinya dapat diambil bahan keputusan untuk pemangku kepentingan. Sementara formula akreditasi BUMDes diperkenalkan oleh Founder Bumdes.id, Dr. Rudy Suryanto, M.Acc., AK, CA yang telah malang melintang dalam dunia pendampingan BUMDes.Rudy Suryanto memperkenalkan akreditasi BUMDes sebagai bagian tidak terpisahkan dari revitalisasi BUMDes.Apa itu akreditasi BUMDes?Merupakan sebuah sistem lanjutan dari perbaikan (revitalisasi) kelembagaan dan unit usaha BUMDes. Revitalisasi berfokus pada . . . Read more

Akreditasi dan revitalisasi BUMDes tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 mengenai badan hukum BUMDes.Serta petunjuk teknis dalam Permendesa No 3 Tahun 2021 mengenai pedoman pendaftaran badan hukum BUMDes. Maka Menteri Desa kemudian mengatur akreditasi BUMDes dalam sebuah formula yang bisa menjadi acuan perangkat desa, pengurus BUMDes hingga praktisi dari berbagai sektor. Formula pemeringkatan BUMDes ini digunakan untuk menentukan status akreditasi BUMDes. Sehingga nantinya BUMDes dapat mengembangkan diri secara bertahap sesuai dengan tujuah aspek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Desa PDTT no 145 tahun 2022. Tujuh aspek yang dinilai dalam . . . Read more

Pada bedah buku revitalisasi dan akreditasi BUMDes, penulis buku yang juga pendiri Bumdes.id, Dr. Rudy Suryanto menyampaikan bahwa pokok utama revitalisasi BUMDes adalah arahan dari Presiden Joko Widodo.Apa saja arahan-arahan utama terkait dengan revitalisasi BUMDes tersebut? Arahan Presiden Joko Widodo ini disampaikan dalam rapat terbatas penyaluran dana desa. Kepala Negara menyinggung mengenai banyaknya BUMDes-BUMDes mangkrak yang tidak terurus, selain itu BUMDes hanya berdiri sekedar papan administratif di atas kertas semata.Presiden berharap BUMDes-BUMDes dapat diaktifkan kembali melalui revitalisasi.Pada pokok-pokok revitalisasi BUMDes, Presiden menyebut bahwa kelembagaan dan unit usaha BUMDes adalah dua hal yang utama.Pendiri Bumdes.id, Dr. Rudy Suryanto kemudian menjelaskan arahan . . . Read more

Bumdes.id dan Sekolah BUMDes kembali mengadakan Training of Trainers Pendamping Bumdes secara Online!Silahkan Daftar TOT Pendamping BUMDes Angkatan 46Program ini akan dilaksanakan pada: 12 -13 April 2023Lokasi akan dilakukan secara online via ZOOMSelama 2 hari kami akan sharing tentang bagaimana Pembentukan, Penguatan dan Pengembangan BUMDES, secara sistematis dan aplikatif secara online.MATERI secara umum:1. Teknik fasilitasi & Filosofi Bumdes ID : bagaimana membina suasana dan relasi dengan warga desa, sehingga pendampingan bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan, serta memahami kaitan BUMDES dengan Pemerintah Desa dan Warga.2. Pemetaan Potensi dan Pemilihan usaha : ikuti metode yang dikembangkan Bumdes.id untuk secara cepat dan . . . Read more

Rekognisi adalah program dari Kemendesa untuk pengurus BUMDes dan perangkat desa memperoleh gelar sarjana dari dua kampus di Indonesia.Rekognisi adalah pengakuan atas kerja dan pengalaman pengurus BUMDes dalam mengelola BUMDes dan desa. Nantinya pengakuan ini akan dikonversi menjadi sistem kredit semester (SKS) perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Surabaya. Sistem rekognisi ini dikenal dengan sebutan beasiswa RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Dimana pengalaman masa lampau pengurus BUMDes dapat dikonversi menjadi SKS perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana. Jadi, pengurus BUMDes yang masih berstatus lulusan SMA dapat mengkonversi pengalaman mengelola BUMDesnya menjadi sks untuk berkuliah di UNY Yogyakarta dan UNESA . . . Read more

Lahan Akses Terbuka (LAT) merupakan lahan tidur atau kurang produktif yang memerlukan pengelolaan kelembagaan.Biasanya lahan kurang produktif ini bekas pertambangan, lahan-lahan di daerah pegunungan yang belum terkelola dengan baik, atau lahan-lahan tidur yang belum maksimal dikelola oleh pemerintah desa setempat.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) bekerjasama dengan Bumdes.id untuk mendampingi pembentukan kelembagaan Lahan Akses Terbuka (LAT) di Kabupaten Purwakarta.Program pendampingan ini juga melibatkan Dinas LHK Provinsi Jawa Barat dan Dinas LHK Purwakarta.Kementerian KLHK bekerjasama dengan Bumdes.id mendampingi pembentukan kelembagaan LAT di Kabupaten Purwakarta dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan 4 November . . . Read more

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) bekerjasama dengan Bumdes.id untuk mendampingi pembentukan kelembagaan Lahan Akses Terbuka (LAT) di Temanggung.Lahan Akses Terbuka (LAT) sendiri merupakan lahan tidur atau kurang produktif yang memerlukan pengelolaan kelembagaan.Biasanya lahan kurang produktif ini bekas pertambangan, lahan-lahan di daerah pegunungan yang belum terkelola dengan baik, atau lahan-lahan tidur yang belum maksimal dikelola oleh pemerintah desa setempat. Bumdes.id sepanjang 27 September 2022 sampai dengan 11 November 2022 mengadakan asesmen untuk pembentukan kelembagaan bersama Direktorat PPKL KLHK dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Asesmen dimulai dengan koordinasi dan pengarahan . . . Read more

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) bekerjasama dengan Bumdes.id untuk mendampingi pembentukan kelembagaan Lahan Akses Terbuka (LAT) di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.Lahan Akses Terbuka (LAT) sendiri merupakan lahan tidur atau kurang produktif yang memerlukan pengelolaan kelembagaan.Biasanya lahan kurang produktif ini bekas pertambangan, lahan-lahan di daerah pegunungan yang belum terkelola dengan baik, atau lahan-lahan tidur yang belum maksimal dikelola oleh pemerintah desa setempat. Bumdes.id sepanjang 17 September 2022 sampai dengan 4 November 2022 mendampingi pembentukan lembaga pengelola Lahan Akses Terbuka (LAT) di Kabupaten Garut diawali dengan tahapan: Audiensi dan koordinasi pemangku lintas . . . Read more

Pada tanggal 31 Maret 2023 Bumdes.id menggelar bedah buku “Revitalisasi dan Akreditasi BUMDes”. Acara berlangsung melalui daring dengan peserta lebih dari 200 orang dan dihadiri beberapa kepala desa, sekretaris desa dan direktur BUMDes dari berbagai daerah di Indonesia.Penulis buku sekaligus pendiri Bumdes.id, Dr. Rudy Suryanto, M.Acc., AK., CA menjadi pembicara utama dengan dimoderatori Direktur Eksekutif Bumdes.id, Diana Arta.Rudy berbicara mengenai perjalanan lahirnya buku kedua ini diawali dengan dari buku “Peta Jalan BUMDes” yang merupakan rangkuman pendampingan Bumdes.id pada tahun 2017-2018. Pada buku pertama tersebut dijelaskan secara detail tahapan dan tata cara mendirikan BUMDes, termasuk di dalamnya tahapan mendirikan unit usaha . . . Read more