Salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah adalah PPTK. PPTK atau disebut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ini muncul hanya untuk pemerintah daerah tepatnya melalui PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PPTK didefinisikan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 dalam pasal 1 ayat 16 sebagai pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Jabatan PPTK hanya dikenal dalam pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) istilah ini hanya ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Namun, . . . Read more

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai visi untuk menjadikan kecamatan yang sehat sehingga visi pembangunan kesehatan Indonesia sehat 2019 dapat diwujudkan. Pencapaian hal tersebut dapat terlaksana jika masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas mau menggunakan dan memanfaatkan puskesmas dalam upaya memelihara dan mewujudkan pencapaian kesehatan. Saat ini masyarakat adalah pelanggan ketika mendatangi tempat pelayanan kesehatan termasuk puskesmas bukan hanya sekedar mendapatkan pelayanan tetapi mereka memiliki kebutuhan harapan dengan pelayanan yang tersedia. Harapan dan kebutuhan pelanggan bervariasi, tergantung dari kepentingan masyarakat ketika datang ke . . . Read more

Pada Kamis, 27 Juni 2019 Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan PT Syncore Indonesia melaksanakan workshop pola pengelolaan keuangan (penyesuaian permendagri No 79 tahun 2018). Workshop ini dilaksanakan selama tiga hari yakni 27-29 Juni 2019 bertempat di Hotel Citradream Bintaro, Tangerang. Workshop ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir, Kasubag TU Pengelola Dana Bergulir, pelaksana teknis serta staff.Acara dibuka oleh pihak Syncore kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kasubag TU Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang, Bapak Tri Samiharto SE, MM mewakili Kepala UPT Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya . . . Read more

Pelaporan dari realisasi anggaran BLUD selama satu periode dilaporkan dalam Laaporan Realisasi Anggaran BLUD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belaja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran atau yang biasa disingkat LRA tersebut paling kurang mencakup pos-pos yaitu pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Pendapatan – LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.Pendaptan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke kas daerah merupakan . . . Read more

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah. Tujuan umumnya adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi serta perubahan ekuitas Badan Layanan Umum Daerah. Laporan ini dibuat agar bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan spesifik dari laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber . . . Read more

Pengeluaran BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Ambang batas tersebut merupakan persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dan apabila terjadi kekurangan anggaran BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD. Besaran persentase ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan . . . Read more

Kali ini saya akan berbagi cara Penyusunan Dokumen RBA – Bagian II, untuk Bagian I bisa dilihat disini (ngelink ke artikel Penyusunan Dokumen RBA – Bagian I). Pada bagian kedua ini merupakan bagian inti dari dokumen RBA yang terdiri dari: RBA – Bab 1 RBA – Bab 2 RBA – Bab 3 Pada RBA – Bab 1 merupakan Bab dari Pendahuluan, yang terdiri dari sub bab Gambaran Umum UPT/SKPD, Visi dan Misi UPT/SKPD, Maksud dan Tujuan, Jenis Pelayanan UPT/SKPD, Susunan Pejabat Pengelola UPT/SKPD. Pada Gambaran Umum UPT/SKPD paragraf pertama membahas mengenai letak geografis UPT/SKPD, Tanggal peresmian UPT, Tujuan didirikannya UPT/SKPD, dan wilayah kerja UPT/SKPD. Gambar . . . Read more

Kemudian pada bagian ketiga ini kita akan masuk pada RBA - Bab 2 yang membahas tentang cara mengukur Kinerja Tahun Berjalan dan menyusun kerangka Rencana Bisnis dan Anggaran. Bab II ini terdiri dari poin yang menjelaskan tentang: Gambaran Umum Analisa Internal dan Eksternal BLUD Pada Gambaran Umum ini kita menjelaskan fungsi Puskesmas secara umum yaitu menyelenggarakan jasa pelayanan medis yang bermutu bagi masyarakat Pada Gambaran Umum ini kita juga menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan fungsi dalam Pencapaian Kinerja Pelayananan Publik. Analisis Internal Indikator Analisis Internal Kekuatan dan Kelemahan diukur dari aspek : Tabel 2.1 Analisis Internal Puskesmas ....   Kekuatan   Kelemahan 1 Kondisi Sarana dan Prasarana 1 Kondisi Sarana dan Prasarana   a.  . . . Read more

Asumsi Penyusunan RBA Menjelaskan secara singkat komponen dari Asumsi Makro dan Asumsi Mikro seperti pertumbuhan ekonomi regional, laju inflasi, nilai kurs, tarif dan volume pelayanan dan lain-lain asumsi yang relevan. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro Asumsi Makro Melampirkan tabel perkembangan asumsi makro ekonomi Puskesmas yang terdiri dari indikator Tingkat Inflasi, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Kurs Rupiah terhadap USD, Tingkat Bunga Deposito dan Tingkat Bunga Pinjaman. Ringkasan perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten .... adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Asumsi Makro Puskesmas .... No Indikator Asumsi Tahun 2019 1 2 3 1 Tingkat Inflasi % 2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi % 3 Kurs Rupiah terhadap USD Rp 4 Tingkat Bunga Deposito % 5 Tingkat Bunga Pinjaman %   Asumsi Mikro kita menjelaskan indikator perkembangan asumsi mikro ekonomi Puskesmas. Ringkasan perkembangan indikator mikro ekonomi Kabupaten .... adalah . . . Read more

 Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 prasyarat yang bisa menjadi karakteritik kualitatif agar laporan keuangan BLU/BLUD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: RelevanLaporan keuangan yang relevan ditandai dengan informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan, pengguna dengan membantu mereka mengevaluaasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Serta memprediksi masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan begitu informasi yang relevan bisa dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Kriteria informasi yang relevan: memiliki manfaat umpan balik (feedback value), sehingga informasi yang dihasilkan memungkinkan pengguna untuk menegaskan . . . Read more