Pelaporan dari realisasi anggaran BLUD selama satu periode dilaporkan dalam Laaporan Realisasi Anggaran BLUD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belaja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran atau yang biasa disingkat LRA tersebut paling kurang mencakup pos-pos yaitu pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Pendapatan – LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.Pendaptan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke kas daerah merupakan . . . Read more

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah. Tujuan umumnya adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi serta perubahan ekuitas Badan Layanan Umum Daerah. Laporan ini dibuat agar bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan spesifik dari laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber . . . Read more

Pengeluaran BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Ambang batas tersebut merupakan persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah dan apabila terjadi kekurangan anggaran BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD. Besaran persentase ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan . . . Read more

Kali ini saya akan berbagi cara Penyusunan Dokumen RBA – Bagian II, untuk Bagian I bisa dilihat disini (ngelink ke artikel Penyusunan Dokumen RBA – Bagian I). Pada bagian kedua ini merupakan bagian inti dari dokumen RBA yang terdiri dari: RBA – Bab 1 RBA – Bab 2 RBA – Bab 3 Pada RBA – Bab 1 merupakan Bab dari Pendahuluan, yang terdiri dari sub bab Gambaran Umum UPT/SKPD, Visi dan Misi UPT/SKPD, Maksud dan Tujuan, Jenis Pelayanan UPT/SKPD, Susunan Pejabat Pengelola UPT/SKPD. Pada Gambaran Umum UPT/SKPD paragraf pertama membahas mengenai letak geografis UPT/SKPD, Tanggal peresmian UPT, Tujuan didirikannya UPT/SKPD, dan wilayah kerja UPT/SKPD. Gambar . . . Read more

Kemudian pada bagian ketiga ini kita akan masuk pada RBA - Bab 2 yang membahas tentang cara mengukur Kinerja Tahun Berjalan dan menyusun kerangka Rencana Bisnis dan Anggaran. Bab II ini terdiri dari poin yang menjelaskan tentang: Gambaran Umum Analisa Internal dan Eksternal BLUD Pada Gambaran Umum ini kita menjelaskan fungsi Puskesmas secara umum yaitu menyelenggarakan jasa pelayanan medis yang bermutu bagi masyarakat Pada Gambaran Umum ini kita juga menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan fungsi dalam Pencapaian Kinerja Pelayananan Publik. Analisis Internal Indikator Analisis Internal Kekuatan dan Kelemahan diukur dari aspek : Tabel 2.1 Analisis Internal Puskesmas ....   Kekuatan   Kelemahan 1 Kondisi Sarana dan Prasarana 1 Kondisi Sarana dan Prasarana   a.  . . . Read more

Asumsi Penyusunan RBA Menjelaskan secara singkat komponen dari Asumsi Makro dan Asumsi Mikro seperti pertumbuhan ekonomi regional, laju inflasi, nilai kurs, tarif dan volume pelayanan dan lain-lain asumsi yang relevan. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro Asumsi Makro Melampirkan tabel perkembangan asumsi makro ekonomi Puskesmas yang terdiri dari indikator Tingkat Inflasi, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Kurs Rupiah terhadap USD, Tingkat Bunga Deposito dan Tingkat Bunga Pinjaman. Ringkasan perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten .... adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Asumsi Makro Puskesmas .... No Indikator Asumsi Tahun 2019 1 2 3 1 Tingkat Inflasi % 2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi % 3 Kurs Rupiah terhadap USD Rp 4 Tingkat Bunga Deposito % 5 Tingkat Bunga Pinjaman %   Asumsi Mikro kita menjelaskan indikator perkembangan asumsi mikro ekonomi Puskesmas. Ringkasan perkembangan indikator mikro ekonomi Kabupaten .... adalah . . . Read more

 Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 prasyarat yang bisa menjadi karakteritik kualitatif agar laporan keuangan BLU/BLUD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: RelevanLaporan keuangan yang relevan ditandai dengan informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan, pengguna dengan membantu mereka mengevaluaasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Serta memprediksi masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan begitu informasi yang relevan bisa dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Kriteria informasi yang relevan: memiliki manfaat umpan balik (feedback value), sehingga informasi yang dihasilkan memungkinkan pengguna untuk menegaskan . . . Read more

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satker BLU. Rencana bisnis dan anggaran definitif adalah Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan telah disahkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan. Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang, setidaknya proporsional. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi . . . Read more

Bagi setiap UPT / SKPD yang telah ditetapkan menjadi BLUD maka wajib menyusun dokumen RBA. RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD. Dokumen RBA ini merupakan serapan dari dokumen RKA, sebelum ditetapkan menjadi BLUD, UPT / SKPD menyusun RKA yang hanya terdiri dari 3 jenis anggaran belanja yang dipisahkan berdasarkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal tanpa perlu untuk disajikan rincinya dan hanya dalam format global. Namun pada RBA rinci per jenis biaya. Penyusunan dokumen RBA terdiri dari 9 bagian yaitu: 1.  Halaman Sampul 2.  Lembar Pengesahan 3.  . . . Read more

Sabtu 24 Agustus 2019 pekan lalu telah berlangsung Seminar Nasional BLUD III yang bertempat di Hotel Horison Arcadia Mangga Dua. Rangkaian acara dari seminar ini ada Launching Pedoman Teknis BLUD, Wisuda para wisudawan dan wisudawati Peserta Sertifikasi Teknisi Akuntansi BLUD, Penganugerahan Penghargaan BLUD Terbaik dan Pemaparan Materi seminar oleh R. Wisnu Saputro dari Kementerian Dalam Negeri, drg. Aditia Putri dari Kementerian Kesehatan dan dr. H Asep Sani Sulaeman, M. Kes dari Asosiasi Dinas Kesehatan. Acara pertama adalah Launching Pedoman Teknis BLUD ada penyerahan Buku Petunjuk Teknis Pra BLUD dan Buku Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan keuangan BLUD (Seri pasca BLUD). Kemudian Wisuda . . . Read more