Untuk meningkatkan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sekaligus memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan pendapatan maupun pengeluarannya, pemerintah telah membuka Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Kesehatan. Namun hingga saat ini,  belum semua Puskesmas khususnya yang berada di daerah – daerah terpencil sanggup menerapkan PPK-BLUD dengan benar. Padahal dengan  PPK-BULD yang benar, Puskesmas memiliki peluang untuk menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB),  sehingga dapat memudahkan Puskesmas dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan sebagainya.Menurut Direktur Utama (Dirut) SYNCORE, Niza Wibyana Tito, ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan agar Puskesmas berhasil menjadi BLUD yang . . . Read more

PENDAHULUANPUSKESMAS adalah ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat.Paska penetapan ketentuan BPJS di tahun 2014, peran PUSKESMAS menjadi semakin vital lagi.Untuk meningkatkan pelayanan PUSKESMAS, maka PUSKESMAS harus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran.pola yang paling tepat untuk hal tersebut adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD).Pola pengelolaan keuangan BLUD memungkinkan PUSKESMAS untuk menggunakan pendapatan Negara bukan pajak (PNPB) yaitu pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor dahulu ke kas negara. Mekanisme ini tentu sangat membantu PUSKESMAS dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran. Tanpa fleksibilitas tersebut . . . Read more

SYNCORE ditunjuk untuk mendampingi RSPAU Hardjolukito untuk mendampingi tim penyusun Pola Tata Kelola sebagai salah satu syarat administratif pengajuan BLU. Proses penyusunan dokumen tersebut dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari ketentuan-ketetentuan peraturan yang berlaku. Pola Tata Kelola ada 3 komponen utama yaitu Struktur Organisasi, Akuntabilitas dan Transparansi. Komponen yang paling krusial untuk dibahas adalah struktur organisasi paska menjadi BLU. Sesuai dengan ketentuan PP No23/2005 maka pengelola BLU ada tiga yaitu Pemimpin BLU, Pengelola Teknis dan Pengelola Keuangan. Bagaimana menyesuaikan struktur yang ada dengan ketentuan BLU perlu dikaji dan dibahas dengan cermat, karena hal ini berdampak pada pembagian tugas, wewenang serta alur kerja antar . . . Read more

 Desa akan menjadi titik sentral pembangunan di Indonesia. Paska pengesahan UU No 6 tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan undang-undang desa maka kewenangan dan anggaran desa akan ditambah. Penambahan kewenangan dan anggaran desa tersebut harus diikuti dengan peningkatan kapasitas pengelolaan program dan anggaran. Tanpa hal tersebut maka inisiatif pemberian kewenangan tersebut tidak akan memberi hasil yang baik.Pada sisi lain saat ini tengah berkembang paradigma baru pemberdayaan masyarakat, yaitu lewat program peningkatan financial literacy. Financial literacy adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang akan diberi bantuan tentang pengetahuan keuangan. Orang-orang yang tidak paham mengenai keuangan (financial illiterate) maka . . . Read more

SYNCORE Consulting resmi ditunjuk oleh Pimpinan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) Hardjolukito untuk mendampingi penyusunan dokumen-dokumen guna pengajuan menjadi BLU.Dokumen yang perlu disusun untuk pengajuan BLU adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan KinerjaPola Tata Kelola paska BLUStandar Pelayanan minimal yang telah disahkan pimpinan satu tingkat diatasRencana Strategis Bisnis, yaitu RENSTRA ditambah analisis bisnisLaporan Keuangan PokokLaporan Keuangan auditan, atau Surat Pernyataan Bersedia diauditManajemen RSPAU Hardjolukito telah membentuk Tim untuk penyusunan dokumen-dokumen diatas dan masing-masing Tim tersebut didampingi oleh konsultan dari SYNCORE Consulting.Selama 2 bulan intensif penyusunan dokumen tersebut 90% telah dapat diselesaikan dan siap . . . Read more

PROGRAM 3 – Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis   Latar Belakang     :    Banyak BLUD belum memikirkan mendalam mengenai penyusunan rencana bisnis dan anggaran. Padahal awal mula optimalisasi fleksibilitas BLU adalah pada waktu penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran. Rencana Bisnis Anggaran harus didasarkan pada analisa eksternal dan internal. Selain itu biasanya aspek analisa bisnis masih kurang dalam, mengingat SKPD yang mau berubah menjadi BLUD sebelumnya terbiasa menyusun RENSTRA yang tidak ada aspek bisnisnya. Selain itu data-data pendukung seperti analisa biaya, analisa rasio keuangan juga masih minim, sehingga menyulitkan dalam membuat proyeksi keuangan.   Tujuan                  :    Memastikan RSB telah disusun sesuai dengan ketentuan . . . Read more

PROGRAM 4 – Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran   Latar Belakang     :    Setelah penyusunan RSB selesai maka disusunlah RBA. Namun kenyataan di lapangan banyak BLUD yang belum memiliki RSB tetapi langsung menyusun RBA. RBA ini pun masih didasarkan pada DPA, dengan mapping yang sepenuhnya belum benar. Banyak BLUD yang kesulitan dalam menerjemahkan DPA ke RBA. Padahal RBA ini adalah cikal-bakal dari penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan aktivitas, arus kas dan CALK.   Tujuan                  :    Memastikan RBA telah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah menjawab tantangan dan harapan stakeholder serta memperhatikan kondisi / kemampuan internal.   Output                  :    1.  . . . Read more

Syncore Consulting diminta membantu upaya Sosialisasi Ketentuan PUSKESMAS BLUD untuk jajaran pimpinan Dinas Kesehatan dan seluruh kepala PUSKESMAS dan Kasubag TU di Kabupaten Buleleng, Bali.Ringkasan materi Sosialisasi Ketentuan Puskesmas BLUD dapat di download di Link berikut:EXECUTIVE SUMMARY SOSIALISASI BLUD BULELENG 20 OKT 2014 Silahkan klik disini untuk melihat software pengelolaan keuangan BLUDSilahkan simak jadwal pelatihan dan pendampingan kami untuk bulan April-Des 2015Apabila anda butuh bantuan Narasumber kami untuk Sosialiasi Puskesmas BLUD, bisa hubungi training@syncore.co.id 087738900800 . . . Read more

Pada tahun 2015 pemerintah memiliki agenda untuk menjadikan PUSKESMAS, terutama yang memiliki fasilitas rawat inap untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuan utama dari menjadikan PUSKESMAS sebagai BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Faktor pendorong lain, adalah adanya kebijakan dari BPJS untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening PUSKESMAS.  Dana kapitasi yang diterima PUSKESMAS langsung dari BPJS, menimbulkan beberapa kendala. Kendala terbesar adalah dana tersebut merupakan jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibelanjakan dengan mekanisme APBD. Artinya meskipun dana tersebut diterima langsung di rekening PUSKESMAS, namun PUSKESMAS yang bersangkutan tidak bisa langsung menggunakan dana tersebut, tetapi . . . Read more

 A.LATAR BELAKANG Setelah ditetapkan ketentuan BPJS, maka peran PUSKESMAS sebagai penyedia pelayanankesehatan tingkat pertama menjadi semakin vital. PUSKESMAS menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan, sehingga BPJS memandang perlu untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening PUSKESMAS. Muncul permasalahan, karena PUSKESMAS sebagai unit pelaksana teknis dibawah Dinas Kesehatan, terikat dengan ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan dengan mekanisme APBD, maka dana tersebut tidak bisa digunakan secara langsung. Permasalahan ini bisa diatasi dengan menjadikan PUSKESMAS sebagai BLUD. BLUD memiliki beberapa fleksibilitas yaitu dapat menggunakan dana PNBP secara langsung, mengunakan fleksibilitas penggunaan anggaran yaitu ambang batas, dan mengintegrasikan anggaran ke RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) Dinas Kesehatan berupa . . . Read more