KERANGKA REGULASI
1)Penyelesaian revisi PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa
2)Penyelesaian Permen turunan PP 43/2014 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa; Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Pendampingan Desa
3)Penyelesaian revisi PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan secara bersinergi dengan Kementerian Desa PDTT
KERANGKA KELEMBAGAAN
1)Penyiapan kelanjutan fasilitator PNPM-MPd, sebagai pendamping desa dalam pengelolaan dana dan aset desa.
2)Penyiapan pendampingan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa dan aset desa, melalui rekrutmen pendamping dari ex-fasilitator PNPM-MPd dan tenaga pendamping baru
3)Penyiapan aparat desa dalam pengelolaan dana desa, melalui pelatihan pengelolaan dana dan aset desa
4)Percepatan implementasi penyaluran dana desa tahun 2015 dengan menyempurnakan mekanisme yang ada.
KERANGKA PENDANAAN
1)Jumlah alokasi APBNP 2015 untuk dana desa yang masih terbatas, baru berjumlah Rp. 20,76 triliun sehingga per desa baru dialokasikan rata2 sebesar Rp. 285 juta
2)Alokasi pendanaan APBNP 2015 untuk pendampingan desa yang masih terbatas, menyebabkan masih terbatasnya jumlah pendamping yang dapat direkrut.
3)Alokasi pendanaan APBNP 2015 untuk memenuhi target pada RPJM 2015-2019 (Quick Wins dan Backlog) dan memenuhi kebutuhan tugas dan fungsi sesuai SOTK baru akan dialokasikan, khususnya untuk pendampingan desa
Untuk membaca lebih detil mengenai Tahapan Pendirian BUMDES, termasuk download contoh-contoh laporan bisa lihat artikel berikut :
http://bumdes.id/tahapan-pendirian-bumdes
Download materi terlengkap tentang BUMDES di
Kontak
Konsultasi Rudy Syncore
CP 081-2299-111-97 /
Diana Septi A
CP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.id
Telepon Kantor: 0274 – 488 599
Untuk informasi lebih lengkap kunjungi web kami : www.bumdes.id
Tulis Komentar