posted by Syncore on May 20, 2025
Views : 24
BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk. Pada tahun 2025, program BPJS mengalami reformasi signifikan guna meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan.Perubahan Kebijakan BPJS Kesehatan 2025Integrasi Data dan Digitalisasi SistemBPJS Kesehatan telah meluncurkan sistem digital terintegrasi yang menggunakan Electronic Health Record (EHR). Sistem ini memungkinkan rekam medis pasien untuk diakses oleh semua fasilitas kesehatan (faskes) yang berkolaborasi dengan BPJS. Selain itu, aplikasi Mobile JKN juga telah diperbarui dengan fitur-fitur baru, seperti check-in online, konsultasi daring, dan navigasi ke faskes terdekat.Simplifikasi Kelas Rawat Inap (KRIS)Pemerintah secara bertahap . . . Read more
posted by Syncore on May 19, 2025
Views : 24
Rumah sakit di Indonesia menghadapi tantangan besar berupa tekanan finansial, keterbatasan tarif layanan, serta ketidakpastian regulasi dan pasar. Model penganggaran konvensional terbukti tidak cukup adaptif terhadap dinamika tersebut.Pendekatan Risk-Based Budgeting (RBB) menawarkan strategi baru yang tidak hanya memperkuat ketahanan keuangan rumah sakit, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan berbasis manajemen risiko. Melalui pemetaan risiko yang terintegrasi dalam proses perencanaan anggaran, rumah sakit dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, mengoptimalkan unit layanan yang berpotensi tinggi, dan mendorong inovasi layanan berorientasi pasar.Permasalahan Stagnasi Pendapatan Banyak rumah sakit mengalami stagnasi pendapatan akibat bergantung pada layanan reguler dan skema pembiayaan statis seperti INA-CBGs . . . Read more
posted by Syncore on May 19, 2025
Views : 24
 Rumah sakit sebagai fasilitas sosial memiliki peran yang strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit harus memenuhi persyaratan untuk pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan dan tetap mengacu pada kode etik profesi dan medis. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal 7, pengertian dari rumah sakit yaitu pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dengan demikian, rumah sakit secara mutlak harus menyediakan pelayanan berkualitas bagi para pasien.Rumah Sakit Umum (RSU) ‘Aisyiyah merupakan transformasi dari Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak . . . Read more
posted by Syncore on May 10, 2025
Views : 24
Langkah PT Cipta Sarana Medika Tbk (kode saham: DKHH) mencatatkan saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada Kamis, 8 Mei 2025, bukan sekadar momen seremonial. Dalam hitungan menit sejak pembukaan perdagangan, saham DKHH langsung menyentuh batas atas auto rejection atas (ARA), menandai lonjakan harga 25% dari harga penawaran awal. Antusiasme investor terhadap emiten baru di sektor kesehatan ini menunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi tinggi terhadap prospek bisnis layanan kesehatan di Indonesia.Kinerja DKHH di hari pertama menjadi gambaran bagaimana sektor kesehatan kini dilihat sebagai salah satu sektor yang resilient dan berpotensi tumbuh pesat, terutama pasca-pandemi COVID-19 yang telah menyadarkan masyarakat . . . Read more
posted by Syncore on May 8, 2025
Views : 24
Hospital Business Fitness sebagai Kunci Ketahanan Rumah Sakit Transformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia memasuki fase penting dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan institusi kesehatan yang adaptif dan berkelanjutan. Rumah sakit sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan nasional dituntut untuk mampu bertahan dan berkembang di tengah lingkungan yang terus berubah. Dalam hal ini, keberlanjutan rumah sakit (hospital sustainability) bukan hanya ditentukan oleh aspek finansial, melainkan juga oleh kemampuan manajemen risiko, efisiensi operasional, serta ketahanan terhadap dinamika eksternal.Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, RS Sendawar bekerja sama dengan Syncore Indonesia menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Manajemen Rumah Sakit bertema “Strategis Menuju Rumah Sakit yang Keberlanjutan . . . Read more
posted by Syncore on May 6, 2025
Views : 24
  Di tengah tekanan yang melanda sektor layanan kesehatan di pasar modal, satu nama justru tampil mencolok: Charlie Hospital Services (RSCH). Harga saham emiten rumah sakit ini melonjak tajam hampir 95% dalam setahun terakhir, mengungguli jauh para pesaingnya yang justru mengalami penurunan harga saham secara konsisten. Berdasarkan data pergerakan harga saham hingga awal Mei 2025, RSCH diperdagangkan di level Rp460, naik signifikan dari sebelumnya Rp236, mencatat kenaikan +Rp224 atau sekitar 94.92%. Sebaliknya, saham rumah sakit ternama seperti Siloam International Hospitals (SILO) turun 3.97%, Medikaloka Hermina (HEAL) terkoreksi 7.87%, dan Famon Awal Bros (FAHS) justru anjlok hingga 9.02%.Katalis Positif RS Charlie Kenaikan harga saham . . . Read more
posted by Syncore on December 8, 2020
Views : 24
Penghitungan besarnya penyusutan setiap periode ditentukan menggunakan metode penyusutan. PSAP 07 menyediakan tiga metode yang dapat digunakan. Metode penyusutan bebas untuk dipilih. Secara umum ketiga metode dimaksud selalu diasosiasikan dengan tingkat kerumitan penghitungan penyusutannya. Dalam hal ini, metode garis lurus adalah metode yang paling populer karena dirasakan paling sederhana, sedangkan metode yang dirasa paling rumit adalah metode saldo menurun berganda.Akan tetapi, di luar dari pertimbangan kerumitan, sebenarnya metode penyusutan dapat dikaitkan dengan karakteristik aset, cara dan intensitas pemanfaatannya. Jika unit manfaat bersifat spesifik dan terkuantifikasi, maka perhitungan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode unit produksi.Jika . . . Read more
posted by Syncore on December 7, 2020
Views : 24
 Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 07 Paragraf 53 menyatakan bahwa Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan akuntansi berbasis akrual.Aset tetap merupakan suatu unsur laporan keuangan pemerintah yang paling konkrit mengemban asumsi perlunya pemerintah menjaga keseimbangan kepentingan antar generasi. Adanya penyusutan akan memungkinkan pemerintah untuk setiap tahun memperkirakan sisa manfaat suatu aset tetap yang diharapkan dapat diperoleh dalam masa beberapa tahun ke depan.Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan : Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun . . . Read more
posted by Syncore on December 5, 2020
Views : 24
 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang disusun oleh satker BLU diusulkan kepada menteri/ pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan. Usulan RBA ini disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, tarif dan/atau standar biaya. Kemudian dalam hal satker BLU menyusun RBA menggunakan standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, usulan RBA ini dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Format SPTJM adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.RBA yang diajukan kepada menteri/pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan ditandatangani oleh Pimpinan BLU, dan diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan jika satker BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas. RBA . . . Read more
posted by Syncore on December 3, 2020
Views : 24
Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 07 Paragraf 53 menyatakan bahwa Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan akuntansi berbasis akrual.Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Pengelolaan aset tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, . . . Read more